PIFA, LOKAL - Ketua Tim Pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 1, Sutarmidji-Didi Haryono, Syarif Abdullah Alkadrie, memberikan pernyataan tegas terhadap tindakan seorang oknum anggota DPR RI dari dapil Kalbar yang dinilai kerap mengganggu kinerja Sutarmidji saat menjabat sebagai Gubernur periode 2018-2023.

Menurut Syarif, oknum tersebut sering kali menghambat program-program pembangunan daerah, terutama yang terkait dengan kebijakan pendanaan dari pemerintah pusat.

Syarif menyebutkan, selain menghambat program, oknum tersebut juga sering mengklaim keberhasilan program-program yang telah berjalan dengan baik sebagai hasil kerja kerasnya sendiri.

"Yang lain juga harus tahu, gubernur itu kepala wilayah. Saya sebagai DPR RI, berkewajiban memperjuangkan kepentingan wilayah, bukan mendiskreditkan Pak Gubernur. Itu bukan kerja kalian," ujar Syarif yang juga anggota DPR RI dari Partai Nasdem.

Sindiran tersebut semakin keras dilontarkan menjelang musim pilkada, di mana oknum tersebut ditengarai turut menambahkan narasi negatif yang menyudutkan kinerja Sutarmidji. Di beberapa daerah basis, klaim-klaim itu semakin gencar disampaikan untuk meraih dukungan politik.

"Kita ini bukan eksekutif, bukan yang menjalankan eksekusi. Masing-masing punya jalurnya. Pemerintah pusat ada presiden dan menteri, eksekutif di daerah ada gubernur, dan eksekutif di kabupaten/kota ada bupati. Ini harus dipahami," jelas Syarif, yang akrab disapa Ami Dollah.

Ami juga menilai, tindakan oknum tersebut masuk dalam kategori kampanye negatif dan pembodohan publik. Salah satu contoh yang disinggungnya adalah soal pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Menurut Syarif, oknum tersebut sengaja menggiring opini bahwa Sutarmidji tidak mampu mewujudkan pemekaran provinsi di wilayah hulu Kalimantan Barat.

“Pemekaran Kapuas Raya itu kewenangan pemerintah pusat. Pak Sutarmidji sudah berkali-kali berupaya. Saya tahu sendiri, bahkan sudah menyampaikan kepada Pak Mustafa, yang waktu itu Wakil Ketua Komisi II DPR RI. Namun, keputusan pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran wilayah, kecuali terkait dengan kepentingan politis Papua,” lanjutnya.

Ami menegaskan, Sutarmidji sudah melaksanakan tugasnya sebagai gubernur dengan baik, termasuk mengalokasikan anggaran sesuai janji terkait Kapuas Raya. Namun, keputusan final tetap berada di tangan pemerintah pusat.

“Pak Sutarmidji sudah dari dulu berbuat, bukan hanya sekadar isu kampanye. Beliau sudah menganggarkan sesuai dengan janjinya. Sekarang, isu pemekaran ini diangkat lagi sebagai bagian dari kampanye,” tutup Ami Dollah.