PIFA.CO.ID, POLITIK - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa seluruh menteri dalam Kabinet Merah Putih berada di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikannya menanggapi sorotan publik terkait pertemuan sejumlah menteri dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat Hari Raya Idul Fitri 2025.

“Menteri sekarang ini, semuanya di bawah perintah dari Pak Presiden Prabowo,” ujar Bahlil ketika ditemui seusai acara pembukaan Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition 2025 di Jakarta, Selasa (15/4).

Menurut Bahlil, para menteri saat ini fokus berkonsolidasi dengan Presiden Prabowo demi membangun negara, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

“Yang jelas, kami melakukan konsolidasi dengan Pak Presiden. Dengan yang lainnya tidak ada konsolidasi,” tegasnya, merujuk pada pertemuan dengan Jokowi yang turut ia hadiri dalam suasana lebaran di Solo.

Sebelumnya, publik menyoroti kehadiran sejumlah pejabat tinggi negara yang saat ini duduk di Kabinet Prabowo ke kediaman Jokowi dalam rangka silaturahmi Idul Fitri. Beberapa di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator PMK Pratikno, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Menanggapi pertemuan tersebut, anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid meminta agar silaturahmi para menteri dengan Jokowi tidak dipolitisasi secara berlebihan.

“Silaturahmi saat Lebaran adalah hal yang wajar dan tidak perlu ditarik ke ranah politik praktis,” ujarnya dalam pernyataan terpisah.

Jazilul juga menepis kekhawatiran publik terkait isu “matahari kembar” dalam pemerintahan Prabowo. Ia menegaskan, secara konstitusional hanya ada satu pemimpin eksekutif yang sah, yakni presiden terpilih.

“Tidak akan ada matahari kembar, karena sistem ketatanegaraan kita tidak memungkinkan itu,” tegasnya.

Dengan pernyataan tegas dari Bahlil dan penegasan konstitusional dari parlemen, pemerintah ingin meredam spekulasi publik sekaligus memastikan bahwa koordinasi kabinet berjalan sesuai garis komando yang jelas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.