Berita Internasional, PIFA - Penjabat Pelaksana Tugas Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, mendeklarasikan keadaan darurat pada Minggu (17/7/2022). Hal ini dilakukan untuk mencegah kerusuhan menjelang pemungutan suara di parlemen untuk memilih presiden baru, pada Rabu (20/7) mendatang.

Pemberlakuan keadaan darurat sudah beberapa kali diterapkan sejak April lalu, sejak dimulainya aksi unjuk rasa imbas dari krisis ekonomi di negara tersebut.

"Hal ini bijaksana, untuk kepentingan keamanan publik, perlindungan ketertiban umum dan pemeliharaan persediaan dan layanan penting untuk kehidupan masyarakat," demikian bunyi pemberitahuan itu, dikutip PIFA dari Reuters, Senin (18/7).

Sebelumnya, Wickremesinghe juga telah mengumumkan keadaan darurat pekan lalu, setelah presiden Gotabaya Rajapaksa melarikan diri dari negara itu untuk menghindari pemberontakan rakyat terhadap pemerintahnya, tetapi hal itu belum diberitahukan atau diumumkan secara resmi. 

Selanjutnya pada Minggu (16/7) malam, Wickremesinghe yang dilantik pada 15 Juli sebagai penjabat presiden mengumumkan keadaan darurat baru, ketentuan hukum khusus yang belum diumumkan oleh pemerintah.

"Peraturan darurat sebelumnya telah digunakan untuk mengerahkan militer untuk menangkap dan menahan orang, menggeledah properti pribadi dan meredam protes publik," mengutip Reuters.

Dilaporkan, Ibu kota komersial negara itu, Kolombo, tetap tenang pada Senin (18/7) pagi, dengan lalu lintas dan pejalan kaki di jalanan.

Peneliti senior di Center for Policy Alternatives, Bhavani Fonseka mengatakan bahwa keadaan darurat yang diberlakukan menjadi respons default pemerintah.

"Ini terbukti tidak efektif di masa lalu," kata Fonseka kepada Reuters.

Melansir Reuters, ada beberapa calon yang dapat dipilih parlemen untuk Presiden baru Sri Lanka. Salah satunya Sajith Premadasa, pemimpin partai oposisi utama Samagi Jana Balawegaya (SJB) yang digadang menjadi kandidat utama bersama dengan Dullas Alahapperuma, seorang anggota parlemen senior partai berkuasa yang menjabat sebagai menteri media massa dan juru bicara kabinet. (yd)