Sri Mulyani memastikan bahwa langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah tidak berdampak pada tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. "Kami akan menyampaikan beberapa penjelasan terkait dengan berkembangnya berita yang sekarang ini muncul di masyarakat. Pertama, terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga," ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa rekonstruksi anggaran yang dilakukan bertujuan untuk optimalisasi belanja negara tanpa mengganggu tenaga honorer.

"Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian dan lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer," tegasnya.

Meskipun demikian, Sri Mulyani menuturkan bahwa pemerintah akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait pemangkasan anggaran guna memastikan kebijakan tersebut tidak berimbas pada tenaga honorer.

"Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian dan lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden, yaitu pelayanan publik yang baik," katanya.

Dengan adanya jaminan dari Menteri Keuangan, diharapkan tenaga honorer tetap dapat bekerja tanpa khawatir akan pemutusan hubungan kerja akibat kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah.