Hal tersebut disampaikan Sutarmidji saat menggelar kampanye dialogis bersama para ketua, dan anggota yayasan damkar swasta asal Kota Pontianak, dan Kabupaten Kubu Raya di Pondok Ale-Ale Ayani, Kamis (14/11) malam.

“Salah satu misi kami (Midji-Didi) adalah bagaimana relawan-relawan yang tergabung dalam damkar itu, kami backup dengan BPJS Ketenagakerjaan. Karena kalau hanya BPJS Kesehatan kasihan, kalau misalnya jadi korban kecelakaan ketika sedang menjalankan tugas sebagai relawan damkar (tidak ada jaminan),” ungkapnya.

Menurut Midji-sapaan karibnya, selama ini, sejak ia menjabat sebagai wali kota, para relawan atau anggota damkar swasta hanya mendapat bantuan BPJS Kesehatan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.

Itu pun hanya berlaku bagi anggota yang domisilinya di Kota Pontianak saja. Dan program tersebut juga masih terus berjalan hingga saat ini.

Namun untuk ke depan, ia merasa program jaminan tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi para anggota damkar swasta harus diperluas.

Yakni dengan intervensi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar untuk membantu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian, skalanya juga diperluas tak hanya bagi relawan damkar swasta di Kota Pontianak saja, tapi untuk seluruh kabupaten/kota se-Kalbar.

“Ke depan kami (Pemprov) akan membantu, jadi provinsi yang menangani nanti. Seluruh anggota damkar, seluruh Kalbar nanti akan di-backup dengan BPJS Ketenagakerjaan dari Provinsi Kalbar,” janjinya.

Dengan demikian, jika nantinya ada anggota damkar swasta yang mengalami kecelakaan kerja, maka sudah bisa mendapat jaminan atau santunan, sesuai dengan aturan BPJS Ketenagakerjaan.

“Nanti akan ada di data (Pemprov), mereka (yayasan damkar) kan sudah punya (data) anggotanya (se-Kalbar),” ujarnya.

Tak hanya sampai di situ, Midji juga ingin para damkar swasta bisa turut andil dalam upaya-upaya kebencanaan yang lebih luas. Seperti misalnya saat terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Karena selama ini, damkar swasta tak bisa bekerja optimal membantu memadamkan api, akibat terkendala mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM). Untuk itu mereka juga perlu mendapatkan kemudahan untuk suplai BBM.

“Kadang mereka (damkar swasta) mau memadamkan kebakaran untuk karhutla mereka sulit mendapatkan BBM, apalagi BBM subsidi, sehingga mereka membatasi hanya ketika api karhutla terjadi sudah mendekati perumahan. Padahal kita butuh percepatan, pantas selama ini (damkar swasta) yang keluar hanya satu, dua, saja karena itu, terkendala BBM,” terangnya.

Mengenai hal itu, Midji mengatakan ke depan Pemprov akan bekerja sama dengan pihak Pertamina. Agar mobil-mobil operasional damkar swasta bisa mengakses BBM subsidi lebih mudah.

“Ke depan akan kami atur bersama Pertamina. Masalah barcode (untuk mengisi BBM), dan lainnya, kami akan atur bersama Pertamina. (agar damkar swasta) Bisa membantu karhutla, kasihan juga, karena masalah ini masalah sosial, masalah relawan, kasihan juga kalau tidak dibantu,” pungkasnya.

Salah satu perwakilan damkar dari Mandiri Kubu Raya, Efendi menyambut baik program BPJS Ketenagakerjaan yang diinisiasi oleh Cagub Kalbar nomor urut 1 Sutarmidji. Dirinya percaya program tersebut dapat terlaksana dengan baik jika Gubernur Kalbar periode 2018-2023 itu terpilih kembali.

Apalagi selama ini diakuinya relawan pemadam kebakaran di Kabupaten Kubu Raya memang tidak terlindungi BPJS. Berbeda dengan relawan pemadam kebakaran yang berada di Kota Pontianak yang telah tercover oleh BPJS Kesehatan, sejak Sutarmidji menjabat sebagai wali kota.

“Untuk BPJS Ketenagakerjaan ini bagian dari visi misi Pak Sutarmidji, kami percayakan dengan Bapak Sutarmidji untuk program ini,” harapnya.