Dalam pemaparannya, Sutarmidji menyampaikan visi mereka untuk mewujudkan Kalbar yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

"Infrastruktur bukan hanya soal jalan, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan, karena kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah hal yang utama," ungkap Sutarmidji.

Terkait pembangunan infrastruktur jalan, Sutarmidji menjelaskan bahwa pembangunan harus dilakukan secara bertahap dan berfokus pada prioritas kebutuhan masyarakat. Menurutnya, panjang jalan provinsi di Kalbar mencapai 1.534 kilometer, dengan lebih dari 50 persen dalam kondisi rusak pada awal masa jabatannya di tahun 2018. Namun, selama lima tahun terakhir, perbaikan infrastruktur jalan sudah mencapai lebih dari 79 persen, dengan sisanya sekitar 21 persen masih perlu diperbaiki.

"Kita harus prioritaskan jalan yang dibutuhkan masyarakat, bukan sekadar untuk akses tambang atau perkebunan," tambahnya.

Sutarmidji juga menyoroti pelayanan publik di Kalbar yang sudah mengalami peningkatan signifikan, terbukti dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kalbar yang mencapai 71,54 (kategori BB). Pencapaian lain juga terlihat dalam berbagai aspek, seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), reformasi birokrasi, dan peningkatan jumlah desa mandiri.

Di bidang ekonomi, Sutarmidji menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kalbar cukup stabil dengan daya beli masyarakat yang terus meningkat. Provinsi Kalbar berhasil menjaga inflasi tetap terkendali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah dan retribusi.

"Peningkatan PAD ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif di Kalbar," jelasnya.

Salah satu capaian signifikan lain yang ditonjolkan oleh Sutarmidji adalah program Indeks Desa Membangun (IDM). Dalam lima tahun terakhir, jumlah desa mandiri di Kalbar telah meningkat dari hanya satu desa pada tahun 2018 menjadi 1.079 desa mandiri saat ini.

"Dari 677 desa sangat tertinggal di awal jabatan, kini tidak ada lagi desa sangat tertinggal di Kalbar, begitu juga dengan desa tertinggal," paparnya.

Dengan keberhasilan peningkatan jumlah desa mandiri, Sutarmidji menyatakan bahwa kualitas ekonomi, lingkungan, dan sosial masyarakat Kalbar telah membaik, tercermin dari angka gini ratio yang relatif rendah, yaitu 0,321.

"Ketimpangan ekonomi tidak terlalu dalam, sehingga pemerataan pembangunan dan pendapatan bisa lebih mudah diwujudkan. Insyaallah, Midji-Didi berkomitmen untuk terus melanjutkan program ini," tutupnya dengan optimisme.

Debat publik ini menjadi ajang penting bagi Sutarmidji dan Didi Haryono untuk memaparkan visi mereka dalam membangun Kalbar yang lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan pembangunan yang ada di provinsi tersebut.