PIFA, Lokal - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) periode 2018-2023, Sutarmidji, menunjukkan perhatian besar terhadap sektor pendidikan, baik formal maupun non formal. Salah satu bentuk konkret dukungannya adalah dengan mendorong kemajuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di seluruh Kalbar.

Kebijakan pro-pendidikan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Ketua Umum DPW Forum Komunikasi PKBM Kalbar, Mahathir Muhammad.

Mahathir menjelaskan, selama kepemimpinan Sutarmidji, Pemprov Kalbar mengeluarkan kebijakan-kebijakan penting, seperti Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus Pendidikan Kesetaraan.

Selain itu, Pemprov juga mengeluarkan surat edaran kepada perusahaan untuk mendukung program pendidikan kesetaraan melalui dana CSR.

"Kebijakan beliau luar biasa, beliau sudah merancang Pergub, membuat surat edaran (SE) ke perusahaan-perusahaan terkait dukungan kepada pendidikan non formal. Beliau memang sangat peduli," ujar Mahathir.

Jika terpilih kembali sebagai gubernur di periode kedua, Sutarmidji berjanji akan mendorong pembangunan sekretariat FK-PKBM di 14 kabupaten/kota se-Kalbar dan meningkatkan sinergi antara pendidikan kesetaraan dan pendidikan vokasi.

Dengan ini, lulusan paket A, B, dan C akan dilengkapi dengan keterampilan kejuruan yang sesuai dengan minat masing-masing, bahkan akan mendapat sertifikasi keahlian.

"Anak-anak yang sudah menyelesaikan paket bisa melanjutkan ke pendidikan vokasi untuk mendapatkan keahlian. Kami berharap ada pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat) yang bisa mewadahi hal ini," tambah Mahathir.

Di Kalbar, terdapat 182 lembaga pendidikan non formal yang tergabung dalam PKBM, dengan total 30 ribuan pelajar. Targetnya, jumlah ini akan terus ditingkatkan hingga mencapai 100 ribu pelajar di masa mendatang.

"Kami bertanggung jawab untuk mendukung mereka yang belum bersekolah di seluruh kabupaten/kota di Kalbar," jelas Mahathir.

Sutarmidji sendiri mengakui bahwa pendidikan non formal seperti PKBM perlu penguatan lebih lanjut, terutama dalam hal fasilitas. Meskipun demikian, output yang diharapkan dari PKBM sama seperti pendidikan formal.

"Fasilitas mereka tidak seperti sekolah formal, tapi mereka dituntut menghasilkan output yang setara," katanya.

Midji menekankan pentingnya menambah keterampilan bagi para siswa pendidikan kesetaraan. Dengan memanfaatkan fasilitas sekolah formal yang ada, seperti bengkel otomotif di SMK, siswa bisa mendapatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

"Mereka tidak hanya mendapatkan ijazah paket A, B, atau C, tetapi juga keterampilan yang bisa membuat mereka mandiri atau memasuki dunia kerja," ungkapnya.

Menurut Midji, pelatihan keterampilan dapat dilakukan dalam waktu singkat, misalnya tiga bulan untuk bidang boga atau otomotif. Setelah itu, peserta bisa mendapatkan sertifikasi keahlian.

"Dengan pelatihan beberapa bulan saja, mereka sudah bisa memiliki keterampilan dasar yang dibutuhkan," tambahnya.

Data menunjukkan, sekitar 100 ribu warga Kalbar saat ini tidak melanjutkan pendidikan. PKBM diharapkan dapat mengatasi masalah ini, meskipun tantangan masih ada, termasuk fasilitas dan kesejahteraan tutor. Sutarmidji berkomitmen untuk mencari solusi, termasuk mendukung aspirasi FK-PKBM yang ingin memiliki sekretariat di setiap kabupaten/kota.

Jika terpilih kembali, Sutarmidji akan bekerjasama dengan DPRD Kalbar untuk mewujudkan pembangunan sekretariat tersebut.

"Sekretariat PKBM itu tidak mahal, hanya sekitar Rp200 juta. Saya akan bicarakan ini dengan para anggota dewan di setiap daerah pemilihan," tutupnya. (Bel)