PIFA, Lokal - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji membuka Rapat Koordinasi Keuangan Daerah se-Kalbar, di Aula Qubu Resort, Kubu Raya, Kamis (4/5/2023).

Sutarmidji dalam sambutannya menyebut banyak perubahan dalam aturan hal keuangan. Dimulai dari perencanaan, dana bagi hasil, transfer pusat dan sebagainya. Namun semua itu harus berpedoman pada data yang valid.

"Semuanya itu harus mengacu pada data yang valid, selama ini kenapa realisasi pendapatan tidak baik atau belanjanya tidak baik, dikarenakan datanya tidak betul," ujarnya.

Dia meminta agar data kondisi keuangan setiap OPD bisa dilihat per hari. Sehingga Pemprov Kalbar bisa membuat perencanaan dengan baik. Terbukti tahun lalu belanja APBD Provinsi Kalbar berada di urutan ke-4 nasional dalam kategori pendapatan dan belanja.

Dalam kesempatan itu, dia juga menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Kalbar dari tahun 2018-2022 meningkat signifikan. Sedangkan untuk target tahun 2023 sebesar 3,029 triliun.

"Tapi saya lihat per hari ini PAD sudah mencapai 37 persen dan transfer baru 34 persen. Sehingga perkiraan saya PAD Kalbar itu akhir tahun nanti realisasinya bisa 3,2-3,3 triliun. Makanya Kalbar sudah termasuk 20 daerah dengan celah fiskal tinggi," jelasnya.

Mengakhiri sambutannya, Sutarmidji berharap daerah-daerah di Kalbar dapat memperhatikan sumber PAD dan percepatan realisasi belanja.

"Mudah-mudahan daerah lebih serius lagi untuk memperhatikan sumber pendapatan mereka dan melakukan inovasi untuk peningkatan dan percepatan realisasi belanja," pungkasnya. (ap)