Salah satu penggabungan yang disoroti adalah UPT Taman Budaya yang kini disatukan dengan UPT Museum Kalbar. Sutarmidji memastikan fungsi Taman Budaya tetap berjalan seperti sebelumnya.

"Bapak pelajari lagi kenapa dihapus, kemudian kenapa kita kembangkan ke tempat lain, unit-unit lain. Bukan menghilangkan layanan, tidak, tapi disatukan karena ada penggabungan kementerian-kementerian pada waktu itu," ujar Sutarmidji.

Pernyataan Sutarmidji menanggapi asumsi Ria Norsan yang mengira peleburan UPT Taman Budaya berdampak pada hilangnya fungsi Taman Budaya. Sutarmidji mengklarifikasi bahwa layanan budaya tetap ada, dan pelaku seni masih dapat beraktivitas seperti biasa.

Menurut Sutarmidji, dasar hukum peleburan ini mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi. Aturan ini mendorong efisiensi birokrasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Selain itu, Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 menyebutkan bahwa UPT harus memiliki pegawai dengan jabatan fungsional, yang tidak ditemukan di UPT Taman Budaya berdasarkan evaluasi pada 2021.

Peleburan ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatukan pendidikan dan kebudayaan dalam satu rumpun. Oleh sebab itu, fungsi Taman Budaya kini tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 93 Tahun 2021. UPT Museum kini juga bertanggung jawab atas kegiatan seni seperti pagelaran, eksperimen tari, festival seni, hingga pengolahan dan dokumentasi karya seni.

Dengan demikian, Sutarmidji membantah tegas tuduhan bahwa Taman Budaya telah dihapus. "Hanya terjadi peleburan tugas dan fungsi dalam satu wadah organisasi, demi efisiensi sesuai aturan," pungkasnya.