Kepala BP2MI Benny Rhamdani dan Gubernur Kalbar Sutarmidji. BP2MI dan Pemprov Kalbar gelar Rakortas bahas PMI. (Dok. Istimewa)

Kepala BP2MI Benny Rhamdani dan Gubernur Kalbar Sutarmidji. BP2MI dan Pemprov Kalbar gelar Rakortas bahas PMI. (Dok. Istimewa)

Berandascoped-by-BerandaLokalscoped-by-LokalSutarmidji Sebut 100 Ribu Warga Kalbar Kerja Ilegal di Luar Negeri

Sutarmidji Sebut 100 Ribu Warga Kalbar Kerja Ilegal di Luar Negeri

Kalbar | Kamis, 25 Mei 2023

PIFA, Lokal - 100 ribuan warga Kalimantan Barat menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui jalur non prosedural alias ilegal. Hal ini diungkapkan Gubernur Kalbar, Sutarmidji saat Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) penanganan PMI bersama BP2MI, Rabu (24/5/2023).

"3.771 angka PMI yang legal. Nah yang ilegal itu mungkin bisa mencapai 15 sampai 20 kali lipat dari angka itu," kata Sutarmidji.

Midji menjelaskan, angka ini bisa dihitung dari kedatangan warga di desa-desa setelah momen hari raya. Misalnya saja di Kabupaten Sambas, saat lebaran banyak warga yang kembali bahkan angkanya mencapai 25 ribuan orang.

"Mau bukti gampang, setelah lebaran data saja dari desa-desa. Contohnya Sambas saja, pasti 25 ribu pekerja migran ilegal, belum lagi Kota Singkawang. Modusnya kawin lah, padahal mereka di sana dipekerjakan secara ilegal," ujarnya.

Sutarmidji meyakini Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di bawah kepemimpinan Benny Rhamdani, dapat menangani persoalan tenaga kerja Kalbar yang berada di luar negeri baik legal maupun ilegal.

"Yang ilegal juga kita harus tangani karena merupakan warga negara kita. Singkawang pernah 30 sampai 40 ribu warganya tidak di Singkawang tetapi di Hongkong, Taiwan. Jadi ketahuan kalau sudah ada masalah. Hitung saja kalau di total dari 14 kabupaten kota," ujarnya.

Menangani persoalan PMI ilegal ini, gubernur meminta kepala daerah se-Kalbar melalui Dinas Tenaga Kerja dapat berkoordinasi bersama kepala desa dengan baik agar para pekerja migran ini dapat terdata dengan baik.

"Kalau yang legal kita sudah punya data by name by address. Saya maunya tenaga kerja luar negeri itu, pasti desa setempat tahu kemana tujuannya. Nah selanjutnya bagaimana kita mengkompilasi data itu supaya benar. Sehingga kita tahu langkah apa yang harus kita ambil agar mereka ini menjadi legal," paparnya.

Sementara itu, Kepala BP2MI RI Benny Rhamdani mengungkapkan diperkirakan lebih dari 9 juta warga Indonesia bekerja di luar negeri. Setengah dari jumlah tersebut merupakan pekerja non prosedural (ilegal).

"World Bank merilis data ada 9 juta warga Indonesia yang bekerja ke luar negeri, dan 4,6 juta yang resmi, asumsinya ada 4,4 juta orang yang bekerja non prosedural," ungkapnya.

Dengan banyaknya PMI non prosedural hingga kini, Benny mengatakan penyelesaian dapat dimulai dari hulu terlebih dahulu. Yakni mulai dari desa atau kelurahan. Pihak pemerintah desa atau kelurahan mesti mengetahui warganya yang akan ke luar negeri.

"Kepala desa saat memberi keterangan warganya akan keluar negeri harus dipastikan untuk kebutuhan apa, modus operandi ilegal pasti menggunakan visa turis atau ziarah, tidak mungkin visa kerja, karena semua itu dimulai dari surat keterangan desa," ungkapnya.

Dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang pekerja migran, ia menjelaskan ada kewajiban dari Pemda untuk mencegah PMI Non Prosedural. Pasal 40 ada 9 kewenangan Pemerintah Provinsi, lalu pada Pasal 41, ada kewenangan pemerintah kabupaten kota. Sementara Pasal 42 ada 5 kewenangan pemerintah desa.

"Bila ini dilakukan mulai dari hulu saya yakin ini akan mengurangi mereka yang akan berangkat ke luar negeri menjadi PMI non prosedural," jelasnya.

Benny juga tidak menampik ada keterlibatan oknum dari berbagai stakeholder yang ikut terlibat dalam penempatan PMI non prosedural. Oknum ini sudah masuk ke dalam kementerian, lembaga, termasuk pula oknum dalam BP2MI.

"Kita harus fair mengakui ini, jadi mari kita bersih-bersih," ujarnya.

Mencegah semakin banyaknya PMI Non Prosedural, ia menawarkan 4 langkah yang harus dilakukan. Pertama sosialisasi aktif, dua diseminasi Informasi yang aktif. Tiga pencegahan yang progresif, dan terakhir penegakan hukum yang revolutif.

"Nah penegakan hukum juga masih masalah, yang dipenjarakan masih yang ikan teri, padahal bandar-bandarnya sudah kita ketahui, saya sudah sampaikan ini ke Menkopolhukam, bandar-bandarnya, modusnya, pintunya, dan tantangannya penegak hukum, mudah-mudahan penegakan hukum harus adil, negara harus adil," pungkasnya. (ap)

Rekomendasi

Foto: Garuda Muda Optimistis Raih Poin di Laga Perdana vs Iran | Pifa Net

Garuda Muda Optimistis Raih Poin di Laga Perdana vs Iran

Indonesia
| Kamis, 13 Februari 2025
Foto: Prabowo Ucapkan Selamat kepada Donald Trump yang Resmi Menjadi Presiden AS Ke-47 | Pifa Net

Prabowo Ucapkan Selamat kepada Donald Trump yang Resmi Menjadi Presiden AS Ke-47

Indonesia
| Rabu, 22 Januari 2025
Foto: Laura Meizani Tuai Simpati Publik Usai Berdamai dengan Nikita Mirzani | Pifa Net

Laura Meizani Tuai Simpati Publik Usai Berdamai dengan Nikita Mirzani

Pifabiz
| Senin, 24 Februari 2025
Foto: Diduga Terlibat Kejahatan Perang di Gaza, Tentara Israel Kabur dari Brasil | Pifa Net

Diduga Terlibat Kejahatan Perang di Gaza, Tentara Israel Kabur dari Brasil

Israel
| Senin, 6 Januari 2025
Foto: Dianggap sebagai 'Agen Kekacauan' dalam Pemerintahan Trump, Elon Musk Digugat Jaksa Agung Negara Bagian AS | Pifa Net

Dianggap sebagai 'Agen Kekacauan' dalam Pemerintahan Trump, Elon Musk Digugat Jaksa Agung Negara Bagian AS

Amerika Serikat
| Jumat, 14 Februari 2025
Foto: Ini Daftar Event Menarik di Pontianak Tahun 2025, Ada Cap Go Meh hingga Festival Kopi | Pifa Net

Ini Daftar Event Menarik di Pontianak Tahun 2025, Ada Cap Go Meh hingga Festival Kopi

Pontianak
| Kamis, 9 Januari 2025
Foto: Harga Cabai di Pasar Flamboyan Tembus Rp 100 Ribu Per Kg Jelang Ramadhan | Pifa Net

Harga Cabai di Pasar Flamboyan Tembus Rp 100 Ribu Per Kg Jelang Ramadhan

Pontianak
| Selasa, 25 Februari 2025
Foto: Soal Ole Romeny, Rahmad Darmawan: Timnas Indonesia Butuh Striker Komplet | Pifa Net

Soal Ole Romeny, Rahmad Darmawan: Timnas Indonesia Butuh Striker Komplet

Indonesia
| Sabtu, 15 Februari 2025
Foto: AC Milan Datangkan Joao Felix dengan Status Pinjaman | Pifa Net

AC Milan Datangkan Joao Felix dengan Status Pinjaman

Italia
| Selasa, 4 Februari 2025
Foto: Tidak Sebulan, Ini Jadwal Libur Sekolah Saat Ramadhan 2025 | Pifa Net

Tidak Sebulan, Ini Jadwal Libur Sekolah Saat Ramadhan 2025

Indonesia
| Rabu, 22 Januari 2025

Berita Terkait

Lokal

Foto: WALHI Kalbar Kecam Penembakan Terhadap Warga Sipil Oleh Anggota Brimob di Ketapang | Pifa Net

WALHI Kalbar Kecam Penembakan Terhadap Warga Sipil Oleh Anggota Brimob di Ketapang

Berita Kalbar, PIFA - Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalimantan Barat mengecam peristiwa aksi kekerasan yang menyebabkan tertembaknya warga sipil yang dilakukan oleh Aparat personil Brimob yang terjadi di perkebunan sawit PT. Arthu Plantation, Dusun Mambuk, Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang pada Sabtu (28/5/2020). Hendrikus Adam, Kadiv Kajian dan Kampanye Walhi Kalbar menyampaikan peristiwa ini berbuah keprihatinan, melukai rasa kemanusiaan dan keadilan. Warga yang harusnya dilindungi dan diayomi, justru menjadi korban tindak kekerasan aparat. “Karenanya, kami mengecam tindak kekerasan yang dialami warga tersebut, juga minta agar Kapolri dan lembaga negara lainnya seperti Komnas HAM maupun Ombudsmen RI dapat melakukan langkah segera sesuai kewenangannya untuk pengungkapan kasus ini,” tegas Hendrikus Adam, Kadiv Kajian dan Kampanye Walhi Kalbar. Lebih lanjut Adam menyebut bahwa bagaimanapun kekerasan berujung penembakan warga oleh personil Brimob yang merupakan aparatur negara tidak kita diinginkan dan tidak dibenarkan. Menurutnya, pihak kepolisian justeru terkesan bukan malah melayani, mengayomi dan melindungi sebagaimana Peraturan Kapolri (Perkap) 22 Tahun 2010, tapi sebaliknya. Sementara, Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. “Langkah pendekatan keamanan yang dilakukan pihak perusahaan ini jelas menjadi ancaman dan berpotensi merenggut hak hidup maupun hak rasa aman warga, hak yang seharusnya menjadi kewajiban asasi negara melalui aparatur untuk pemenuhannya,” tambah Adam. Tindak pengamanan perkebunan sawit PT. Arthu Plantation, anak perusahaan group PT. Eagle High Plantation oleh personil brimob mestinya tidak terjadi karena hal ini aneh dan tidak lazim menurut aturan. Berdasarkan Perkap 24 tahun 2007 tentang managamen sistem pengamanan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah jelas telah ada yaitu satuan pengamanan (Satpam).  Jika pengamanan kebun sawit perusahaan justru dilakukan oleh personil brimob, maka hal ini malah tidak sejalan dengan peraturan Kapolri dimaksud. “Kami meminta agar pihak kepolisian Kalimantan Barat juga dapat memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik atas tindak pengamanan perusahaan sawit oleh personil brimob dan bertanggungjawab memastikan keselamatan warga Desa Segar Wangi, kabupaten Ketapang yang menjadi korban tindak kekerasan,” pinta Adam. Jika dicermati, kejadian tersebut hanyalah bagian permukaan yang nampak dari sengkarut agraria yang terjadi sekitar operasioal perusahaan dalam relasinya dengan hak-hak warga sekitar.  Sebab jika benar bahwa pemanenan dilakukan warga atas dasar sertifikat yang dimiliki sebagaimana berita dan juga informasi yang kami peroleh namun perusahaan mengklaim sebagai GHUnya, maka berarti ada yang salah terkait dengan proses operasional perusahaan sawit dari sisi administrasi maupun terkait proses sosialnya selama ini.  Sehingga kasus yang terjadi patut diduga sebagai dampak dari masalah sebelumnya yang belum terselesaikan. Karena itu, apa yang terjadi tidak dapat dianggap remeh dan harus segera diungkap, ditindak dan diselesaikan permasalahannya. Hal serupa disampaikan Agapitus, Anggota Dewan Daerah Walhi Kalimantan Barat dengan meminta aparat kepolisian menarik personil yang ada di perusahaan.  “Kami meminta segera tarik aparat kepolisian (personil brimob) yang berada di perusahaan sawit PT. Arthu Plantation maupun pada konsesi lainnya di Kalimantan Barat. Jangan ada  dan hentikan intimidasi terhadap warga,” pungkasnya. Lebih lanjut, Agapitus meminta agar pihak kepolisian yang harusnya menjadi milik semua warga dan tidak justeru menjadi beking perusahaan. “Polri itu milik semua dan jangan malah menjadi beking pihak perusahaan. Kami meminta kepada pemerintah daerah dan Pemkab Ketapang beserta jajarannya untuk melakukan evaluasi serius terhadap perizinan perusahaan dengan memastikan menyelesaikan permasalahan yang ada dan tidak membiarkannya berlarut,” pinta Agapitus. (ja)

Ketapang
| Senin, 30 Mei 2022

Lokal

Foto: Gubernur Kalbar Dorong Capaian  Pelayanan Air Bersih Kabupaten Bengkayang 100 Persen | Pifa Net

Gubernur Kalbar Dorong Capaian Pelayanan Air Bersih Kabupaten Bengkayang 100 Persen

Berita Kalbar, PIFA - Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., menghadiri Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 secara virtual di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (18/3/2022). Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 dibuka secara langsung oleh Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, S.E., M.M., yang didampingi Wakil Bupati Bengkayang, Drs. H. Syamsul Rizal l, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang, Obaja, S.E., M.Si., beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Capaian-capaian Pemerintah Kabupaten Bengkayang sudah di atas rata-rata komulatif penilaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat  saat memberikan sambutan. "Seperti angka pengangguran terbuka, angka kemiskinan, dan sebagainya, yang menjadi lebih baik. Ini merupakan modal dasar Kabupaten Bengkayang untuk bangkit lebih cepat, termasuk nilai IPM Bengkayang," jelas H. Sutarmidji. Gubernur berharap Kabupaten Bengkayang dapat menjadi kabupaten pertama yang bisa melayani 100% air bersih. "Hal ini sangat memungkinkan karena biaya PDAM yang murah dan air baku yang tidak perlu diolah karena sumber mata air sangat banyak. Capaian air bersih di Kabupaten Bengkayang sudah mencapai sekitar 80%. Mudah-mudahan bisa mencapai 100%," harap Gubernur. Di akhir sambutan, Gubernur meminta Pemkab Bengkayang untuk mengevaluasi serapan anggaran yang masih terbilang cukup rendah. "Jangan sampai SiLPA mempengaruhi transfer pusat ke daerah," tegas H. Sutarmidji. Sementara itu, Bupati Bengkayang dalam sambutannya mengatakan bidang pendidikan dan kesehatan merupakan hal yang perlu dioptimalkan di Kabupaten Bengkayang. "Hal ini mengingat wilayah kerja yang luas, namun tingkat aksesibilitas yang relatif rendah. Perlu adanya peningkatan SDM yang berdaya saing, serta peran aktif masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik didukung oleh sektor-sektor lainnya," kata Sebastianus Darwis. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah mengusulkan beberapa program prioritas pembangunan tahun 2023 yaitu bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. "Untuk bidang pendidikan, kami mengusulkan pembangunan SMK unggulan serta pembangunan sarana dan prasarana di beberapa SMA/SMK dan SLB. Sedangkan di bidang kesehatan, kami mengusulkan untuk pembangunan Rumah Sakit Pratama di wilayah perbatasan dan pesisir," usul Bupati Bengkayang. Seperti diketahui, Musrenbang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang transparan dan partisipatif. (rs) 

Kalbar
| Sabtu, 19 Maret 2022

Pifabiz

Foto: Intip Pesan Haru Jennifer Coppen untuk Mendiang Dali di Hari Ultah Pernikahan | Pifa Net

Intip Pesan Haru Jennifer Coppen untuk Mendiang Dali di Hari Ultah Pernikahan

PIFAbiz - Jennifer Coppen menulis sebuah pesan haru untuk mendiang suaminya, Dali Wassink, tepat di hari ulang tahun pernikahan mereka yang pertama pada Kamis (10/10).Dalam postingan terbaru di Instagram, Jennifer mengunggah foto pernikahannya dengan Dali berlatar hitam putih. Ibu satu anak itu kemudian memberikan ucapan selamat untuk mendiang suaminya. "Happy 1 year wedding anniversary dali," tulis Jennifer seperti dikutip dari akun Instagram @jennifercoppenreal20.Ibu satu anak itu lalu memberikan sebuah pesan haru untuk Dali. Ia memastikan bahwa Dali akan selalu ada di hatinya meski kini mereka telah beda dunia. "No matter the distance know that we’re always close to each other’s heart and i miss you and love you forever and always ???????? Till we meet again. Love jenn xx Al- fatihah," pungkasnya. Jennifer Coppen tak akan lagi bisa merayakan ulang tahun pernikahannya dengan Dali usai suaminya itu meninggal dunia pada 18 Juli lalu karena kecelakaan tunggal.

Bali
| Sabtu, 12 Oktober 2024
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5