Cypri Paju Dale buka suara terkait makna judul film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yang belakangan memicu perdebatan publik.

Menurut Cypri, penggunaan istilah “kolonialisme” dalam judul film bukan dipilih secara sembarangan, melainkan menjadi bagian dari kerangka analisis untuk memahami situasi masyarakat adat di Papua secara menyeluruh.

"Barangkali sumber keberatan atas film ini adalah karena di dalamnya kami memakai istilah kolonialisme pada judul dan kepada seluruh rangka analisis yang dirajut dalam keseluruhan cerita film," ujar Cypri dalam video yang diunggah akun Instagram Ekspedisi Indonesia Baru.

Ia menjelaskan film tersebut dibuat berdasarkan penelitian sejarah dan antropologi yang dipadukan dengan investigasi jurnalistik serta analisis kebijakan.

Menurutnya, istilah seperti konflik, pelanggaran HAM, deforestasi, dan militerisme belum cukup menjelaskan kompleksitas persoalan yang terjadi di Papua.

"Kolonialisme sebagai sebuah rangka berpikir atau rangka analisis berhasil merangkum semua masalah itu," katanya.

Cypri menyebut istilah kolonialisme telah lama digunakan oleh sebagian masyarakat Papua untuk menggambarkan pengalaman mereka dalam relasi dengan Indonesia maupun pihak lain.

Ia juga menilai film tersebut sengaja dibuat agar publik luas dapat memahami kondisi masyarakat adat Papua secara lebih mendalam.

"Film ini memang sedang dicegah oleh sejumlah pihak untuk sampai kepada penonton yang luas," ujarnya.

Menurut Cypri, isi film memang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan, termasuk bagi masyarakat yang selama ini merasa telah bersolidaritas dengan Papua.

Ia mengatakan film itu mengajak publik menjawab pertanyaan sensitif mengenai relasi Indonesia dan Papua.

"Apakah Indonesia memang melakukan penjajahan di Papua? Ini pertanyaan sederhana namun sulit," kata Cypri.

Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita diproduksi oleh Ekspedisi Indonesia Baru yang digawangi sejumlah jurnalis senior, termasuk Dandhy Laksono dan Farid Gaban.

Film dokumenter tersebut mengangkat isu masyarakat adat Papua, konflik perebutan lahan, hingga dampak proyek strategis nasional terhadap lingkungan dan hak masyarakat adat di Papua Selatan.

Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak melarang kegiatan pemutaran maupun diskusi terkait film tersebut.

Menurut Yusril, masyarakat justru perlu diberikan ruang untuk menonton dan mendiskusikan isi film secara terbuka.

"Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat," ujar Yusril.