Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji. (Dok. Adpim Pemprov Kalbar)

PIFA, Lokal - Gubernur Kalbar, Sutarmidji meminta Kepala Balai Wilayah Sungai I Kalimantan (BWSK) di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) mundur jika sudah tak mampu mengurus sungai.   

"Saya minta kepala balai sungai yang mengurus alur sungai di Kalbar angkat kaki kalau sudah tak mampu ngurus sungai,” kata Sutarmidji dalam keterangan tertulis, Selasa (7/3/2023). 

Menurutnya, keberadaan Balai Wilayah Sungai Kalimantan untuk bekerja demi kenyamanan masyarakat Kalbar, bukan sekadar menghabiskan anggaran.

Dia menyebut, sudah lebih lima tahun Sungai Kapuas dan sungai-sungai lain di Kalbar tidak dikeruk. Akibatnya, kedalaman muara Sungai Kapuas kurang dari lima meter, dari normalnya tujuh meter. 

"Pendangkalan sudah lebih dua meter. Kalau itu di area 10 km aja, dari 1.143 km panjang Sungai Kapuas, maka bisa buat banjir di 4 kabupaten tidak surut 15 hari, karena daya tampung hujan berkurang, akhirnya air betah di darat,” paparnya.

Di sisi lain, Sutarmidji juga menyoroti kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Wali Kota Pontianak dua periode itu meminta kementerian tersebut bekerja dengan benar dan tidak jadi bagian perusak ekosistem.

“LHK harus benar kerjanya, jangan jadi bagian dari perusak ekosistem. Sekali lagi saya harap kita evaluasi apa yang terjadi,” ucap Sutarmidji. 

Soal bencana banjir bandang, Sutarmidji tidak menyalahkan balai sungai. Menurut dia, banjir bandang biasanya karena daerah perbukitan telah gundul dan disulap menjadi pemukiman.

“Seperti di Singkawang dan lain-lain, pemda harus tegas, karena kalau tidak, tiap tahun akan ada banjir dan longsor ketika curah hujan tinggi,” tandasnya (ap)

PIFA, Lokal - Gubernur Kalbar, Sutarmidji meminta Kepala Balai Wilayah Sungai I Kalimantan (BWSK) di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) mundur jika sudah tak mampu mengurus sungai.   

"Saya minta kepala balai sungai yang mengurus alur sungai di Kalbar angkat kaki kalau sudah tak mampu ngurus sungai,” kata Sutarmidji dalam keterangan tertulis, Selasa (7/3/2023). 

Menurutnya, keberadaan Balai Wilayah Sungai Kalimantan untuk bekerja demi kenyamanan masyarakat Kalbar, bukan sekadar menghabiskan anggaran.

Dia menyebut, sudah lebih lima tahun Sungai Kapuas dan sungai-sungai lain di Kalbar tidak dikeruk. Akibatnya, kedalaman muara Sungai Kapuas kurang dari lima meter, dari normalnya tujuh meter. 

"Pendangkalan sudah lebih dua meter. Kalau itu di area 10 km aja, dari 1.143 km panjang Sungai Kapuas, maka bisa buat banjir di 4 kabupaten tidak surut 15 hari, karena daya tampung hujan berkurang, akhirnya air betah di darat,” paparnya.

Di sisi lain, Sutarmidji juga menyoroti kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Wali Kota Pontianak dua periode itu meminta kementerian tersebut bekerja dengan benar dan tidak jadi bagian perusak ekosistem.

“LHK harus benar kerjanya, jangan jadi bagian dari perusak ekosistem. Sekali lagi saya harap kita evaluasi apa yang terjadi,” ucap Sutarmidji. 

Soal bencana banjir bandang, Sutarmidji tidak menyalahkan balai sungai. Menurut dia, banjir bandang biasanya karena daerah perbukitan telah gundul dan disulap menjadi pemukiman.

“Seperti di Singkawang dan lain-lain, pemda harus tegas, karena kalau tidak, tiap tahun akan ada banjir dan longsor ketika curah hujan tinggi,” tandasnya (ap)

0

0

You can share on :

0 Komentar