Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

Internasional scoped-by-Internasional

Tak Hanya Baterai, Presiden Juga Mau Tesla Bangun Mobil Listrik di RI

Indonesia | Rabu, 24 Agustus 2022

Berita Internasional, PIFA - Terkait rencana investasi Elon Musk di Tanah Air, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak hanya ingin Tesla membangun pabrik baterai. Kepala Negara juga mau Tesla membangun pabrik mobil listrik.

"Yang kita inginkan semua adalah mobil listriknya, bukan baterainya. Buat Tesla, kami mau mereka membangun mobil listrik di Indonesia," kata Presiden saat diwawancarai Bloomberg, dilansir dari CNNIndonesia.com (24/8).

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan bahwa ia ingin membangun ekosistem besar mobil listrik di Indonesia. Selain Tesla, Presiden punya ekspektasi yang sama dari produsen otomotif besar lainnya seperti Ford, Hyundai, Toyota dan Suzuki.

Soal perjanjian yang masih mandek dengan Tesla, Presiden mengatakan saat ini masih dalam tahap diskusi. Menurutnya, perlu komunikasi yang intens untuk mewujudkannya.

"Semua butuh waktu. Saya tak mau cepat tanpa hasil. Ini butuh komunikasi intens dan hasilnya akan terlihat," ungkap Kepala Negara.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah bertemu dengan CEO Tesla Inc, sekaligus pendiri Space X, Elon Musk di Boca Chica, Amerika Serikat (AS), pada pertengahan Mei lalu (14/5).

"Tiba di Gedung Stargate Space X, Boca Chica, Amerika Serikat, siang tadi, saya langsung bertemu tuan rumah, Elon Musk. Kami berbicara tentang teknologi dan inovasi," kata Jokowi dikutip dari akun Instagram, Minggu (15/5/2022).

Pada pertemuan itu, keduanya membicarakan potensi kolaborasi dan kunjungan Musk ke Indonesia bulan November mendatang.

"Saya rasa Indonesia memiliki potensi yang besar, dan saya rasa kita melalui Tesla dan Space X akan mencoba beberapa kerja sama dengan Indonesia," ujar Elon (15/5).

Seperti diketahui Indonesia yang merupakan produsen nikel, salah satu bahan baku baterai, terbesar di dunia. Tak hanya ingin menguasai bahan baku tetapi juga mau jadi rumah bagi kendaraan listrik.

Hingga saat ini, merek Korea Selatan Hyundai, China Wuling dan DFSK telah berkomitmen memproduksi mobil listrik di dalam negeri. CNNIndonesia.com memberitakan, tinggal menunggu waktu lagi bagi produsen Jepang mengikuti jalur itu, setelah menyatakan memproduksi mobil hybrid lebih dulu. (yd)

Rekomendasi

Nasional

Ridwan Kamil Diterpa Isu Perselingkuhan oleh Lisa Mariana

Indonesia

| Kamis, 27 Maret 2025

Pifabiz

Pasangan Film Spider-Man, Tom Holland dan Zendaya Resmi Tunangan

As

| Selasa, 7 Januari 2025

Lifestyle

Resep Gohyong Enak dan Gurih, Cocok untuk Disantap Saat Weekend

Indonesia

| Sabtu, 15 Februari 2025

Teknologi

Viral Scan Mata Dapat Rp 300-500 Ribu, Layanan Worldcoin Dibekukan Pemerintah

Depok

| Selasa, 6 Mei 2025

Internasional

Korban Tewas di Gaza Tembus 56 Ribu, Palestina Sebut Israel Lakukan Genosida

Internasional

| Rabu, 2 Juli 2025

Lifestyle

5 Olahraga Pagi yang Efektif Sebelum Berangkat Kerja

Indonesia

| Jumat, 10 Januari 2025

Politik

Komisi X DPR Akan Panggil Fadli Zon Usai Pernyataan Kontroversial soal Pemerkosaan Massal 1998

Politik

| Selasa, 17 Juni 2025

Sports

Classy Urban Explore Berlanjut, Yamaha Ajak Konsumen Rayakan Sumpah Pemuda Riding Jelajahi Tempat Bersejarah & Kekinian

Indonesia

| Kamis, 16 Januari 2025

Sports

Liverpool Berpeluang Kantongi Bonus Besar dari Nike jika Juara Liga Inggris

Inggris

| Selasa, 25 Februari 2025

Pifabiz

Kasus Kim Soo Hyun dan Kim Sae Ron: Kronologi Kontroversi yang Menggemparkan Publik

Indonesia

| Kamis, 13 Maret 2025

Berita Terkait

Lokal

Kalbar Jadi Tuan Rumah Forum BIMP-EAGA ke-25

Berita Kalbar, PIFA - Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), akan menjadi tuan rumah pertemuan ekonomi tingkat menteri dalam forum Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) ke-25. Forum bergensi tersebut rencananya akan pusatkan di Ibu Kota Provinsi Kalbar yakni, Kota Pontianak. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar Harisson memastikan proses persiapan pertemuan tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-25 hingga saat ini terus dimatangkan. Pertemuan ekonomi tingkat menteri forum BIMP-EAGA tersebut direncanakan akan diselengarakan pada 23 hingga 26 November mendatang. "Kalbar siap menjadi tuan rumah penyelengaraan pertemuan tingkat Menteri ke 25 kerjasama ekonomi Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) ke-25," ucap Sekda Kalbar Harisson pada Senin (30/5/2022). Harisson menyebutkan pertemuan tersebut akan dihadiri pejabat setingkat menteri berjumlah enam orang, setingkat eselon I (Senior Official) berjumlah enam orang, sekretariat nasional BIMP-EAGA berjumlah enam orang, Lalu setingkat eselon I (focal poin CWGS setiap negara anggota BIMP-EAGA) berjumlah 32 orang, Kemudian setingkat eselon I (development partner) berjumlah empat orang, Serta perwakilan daerah setingkat Gubernur di wilayah BIMP-EAGA setiap negara berjumlah 23 orang. "Pembicaan pertemuan tersebut diantaranya terkait Entikong Tebedu dimana telah diusulkan menjadi Special Border Economic Zone (SBEZ)," tuturnya. Ia menjelaskan dalam pertemuan tersebut juga akan dilakukan penandatangan Letter of Intent (LoI) One Borneo Quarantine Initiative sehingga akan ada integrasi karantina BIMP-EAGA di wilayah Borneo. Hal tersebut dalam upaya menjaga kepulauan Borneo dari perdagangan ilegal dan penyelundupan, pergerakan material biologi yang berbahaya serta masuknya hama dan penyakit. Lalu selanjutnya terkait Community Based Eco Tourism (CBET) Lake Sentarum National Park PARK. "Kita memiliki taman nasional Danau Sentarum dengan koleksi satwa liar dan alam yang indah," katanya. Harisson menyebutkan hal lain yang akan dibahas yakni terkait kerja sama bidang kelistrikan antara Kalimantan Barat dengan Sarawak Malaysia yang telah operasional sejak 21 Januari 2016, dengan kapasitas mencapai 213 MW serta mengaliri listrik ke 80.000 rumah tangga. "Lalu pembangunan Nanga Badau international frieght terminal, pembangunan Aruk Sambas international frieght terminal serta upgrading Supadio International Airport," jelasnya. Dirinya mengungkapkan pemerintah Provinsi Kalbar akan menampilkan berbagai potensi yang dimiliki untuk menarik investasi. Terlebih Kalbar memiliki potensi yang sangat besar, sehingga forum tersebut bisa memberikan dampak baik terutama bagi perkembang ekonomi di Provinsi Kalbar. "Kita akan menampilkan potensi di Kalbar yang diharapkan mampu menarik investasi dari negara anggota BIMP-EAGA maupun negara lain," tutup Harisson. (ja)

Kalbar

| Selasa, 31 Mei 2022

Internasional

Indonesia Sambut Baik Kesepakatan Gencatan Senjata Israel dan Hamas

PIFA.CO.ID, INTERNASIONAL - Indonesia menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang tercapai pada Rabu (15/1) di Doha, Qatar. Kesepakatan ini diharapkan dapat menghentikan kekerasan dan memberikan peluang untuk pemulihan Gaza setelah serangan Israel sejak 7 Oktober 2023.Kementerian Luar Negeri RI menegaskan pentingnya akses penuh untuk bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi infrastruktur Gaza. Indonesia juga menekankan bahwa perdamaian permanen hanya bisa tercapai dengan penghentian penjajahan Israel dan pendirian negara Palestina yang merdeka.Gencatan senjata ini mencakup tiga tahap yang dimulai pada 19 Januari, termasuk pembebasan sandera, pertukaran tahanan, dan bantuan kemanusiaan untuk Gaza.

Israel

| Kamis, 16 Januari 2025

Lokal

Pelantikan BPD, Bupati Landak Minta Kerja Sama Antara BPD dan Kades

Berita Landak, PIFA – Bupati Landak Karolin Margret Natasa melantik 41 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 7 desa yang ada di wilayah Kecamatan Banyuke Hulu yang bertempat di aula Kantor Camat Banyuke Hulu, rabu (19/01/22). Pelantikan dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Kabupaten Landak, Camat Banyuke Hulu, Forkopimcam Banyuke Hulu dan Kepala Desa. Bupati Landak Karolin Margret Natasa dalam arahannya mengatakan bahwa pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan rangkaian proses konstitusi kegiatan pemilihan anggota BPD yang juga untuk memberikan kepastian hukum atas hasil pilihan masyarakat dan keterwakilan masyarakat beberapa waktu yang lalu, diselenggarakan secara musyawarah perwakilan di desanya masing-masing. “Sudah diambil sumpah janjinya dan kemudian masing-masing akan mendapatkan surat keputusan bupati sebagai dasar pengangkatan serta dasar mendapatkan hak-hak sebagai anggota BPD yang bersumber dari anggaran Dana Desa,” ucap Karolin rilis yang diterima Pifa. Bupati Karolin menjelaskan bahwa sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dengan lahirnya undang-undang dan peraturan pemerintah yang baru ini bertujuan untuk semakin memperkuat otonomi asli desa, yang artinya desa beserta pemerintahan desa mempunyai kewenangan dan harus mampu mengurus serta mengelola desanya sendiri secara efektif dan efisien dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Sebagai perangkat desa merupakan amanah dari Undang-undang dan juga melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, sebagai BPD yang bertugas di desa bersama-sama dengan Kades saya berharap pembangunan di desa menjadi lebih baik,” pinta Karolin. Bupati Landak berpesan BPD harus bersinergi dengan Kepala Desa agar pembangunan dan kemajuan desa bisa lebih cepat dan lebih baik dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, anggota BPD harus mampu mengelola administrasi BPD, anggota BPD harus mampu melaksanakan mekanisme dan sistem manajemen Pemerintahan Desa, anggota BPD harus mampu menjalankan fungsi-fungsi BPD yaitu fungsi pemerintahan desa legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi kontrol yang konstruktif serta dalam sistem keanggotaan BPD perlu diatur dalam tata tertib BPD. “Tentunya yang kita inginkan adalah pembangunan dan kemajuan bukan keributan, tolong diingat itu. Sebagai BPD akan berhasil melaksanakan tugas dengan baik jika pembangunan di desa bisa berjalan dengan lancar yang dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya ingatkan sekali lagi jangan sampai ada perselisihan antara BPD dan Kades, Saya tidak mau hal itu terjadi,” pesan Karolin. (rs)

Kalbar

| Selasa, 31 Mei 2022

Israel

| Kamis, 16 Januari 2025

Landak

| Jumat, 21 Januari 2022