Tanggapan Jokowi soal Bukan Lagi jadi Kader PDIP: Berarti Partainya Perorangan
Indonesia | Sabtu, 7 Desember 2024
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), yang dulu diusung PDIP sejak dari Wali Kota hingga jadi Presiden 2 periode. (TVRI)
Indonesia | Sabtu, 7 Desember 2024
Lokal
PIFA, Lokal – Paroki Santa Theresia dari Kanak-kanak Yesus, Simpang Tiga mendukung penuh kegiatan Aktivitas Sosial Imasika (AkSI) FMIPA Untan 2023. AKSI tahun ini diselenggarakan di Stasi Berinang Lesung, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak. Dukungan tersebut disampaikan oleh Pastor Paroki Santa Theresia dari Kanak-kanak Yesus Simpang Tiga, Romo Albert Trinitas, CSE. “Kami sangat mendukung apapun kegiatan anak muda terutama mahasiswa/i Katolik dari kampus. Karena kami merasa selain membantu paroki walaupun dalam waktu singkat, kegiatan ini juga menyemangati kalian untuk mencintai gereja dan berkehidupan di masyarakat,” ujar Romo Albert Trinitas, CSE, Jumat (21/4/2023). Adapun dukungan yang diberikan berupa izin kegiatan, fasilitas transportasi dari Simpang Bale ke lokasi kegiatan dan makan siang peserta AkSI saat tiba di paroki. “Mewakili gereja, kami mendukung penuh kegiatan ini. Lihatlah, kami menerima dan menyambut baik kegiatan AkSI ini. Itulah tugas kami, melayani,” tambah Romo. Romo menyebut selain mengadakan kegiatan, AkSI ini dapat menjadi kesempatan mahasiswa/i untuk belajar dan bersosialisasi dengan masyarakat. “Silahkan dan belajarlah banyak dari mereka,” pesan Romo. Sebagai informasi AkSI merupakan kegiatan tahunan yang digelar oleh Ikatan Mahasiswa Katolik (Imasika) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjungpura (FMIPA Untan). AkSI tahun ini berfokus pada Iman, Pendidikan, dan Kesehatan. Ketua AkSI 2023, Gielbert Whilton menerangkan AkSI bertujuan untuk mewujudkan kegiatan sosial, kepedulian, pemberdayaan umat katolik yang dilakukan mahasiswa katolik FMIPA Untan. AkSI 2023 diselenggarakan di Stasi Berinang Lesung, Desa Ringo Lojok, Paroki St. Theresia dari kanak kanak Yesus Simpang Tiga, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak. “Aktivitas Sosial Imasika ini adalah salah satu program kerja besar Imasika yang menjadi jembatan dan wadah bagi mahasiswa dan masyarakat dalam melakukan kegiatan sosial dan iman, khususnya dalam lingkup Kristiani. Saya berharap AkSI kali ini dapat meningkatkan semangat iman-sosial mahasiswa dan masyarakat,” harap Gielbert. (yd)
Politik
PIFA, Politik - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan Mahfud MD menekankan pentingnya pendidikan politik bagi para pemilih demi mencegah politik uang saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Mahfud menjelaskan, pendidikan politik dan partisipasi masyarakat yang ikut aktif mengawasi tahapan pemilu juga dapat membantu tugas badan-badan pengawas seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat penegak hukum (APH). “Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu dan APH karena merupakan salah satu faktor penting dalam mengatasi praktik politik uang,” kata Menko Polhukam Mahfud MD saat memberi sambutan dalam Forum Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Balikpapan, Kalimantan Timur, dilansir dari Antara, Selasa (20/6/2023). Mahfud lanjut menilai partisipasi aktif masyarakat yang diperkuat dengan pendidikan politik dapat menjaga pemilu tetap berkualitas dan berintegritas. Dalam forum yang sama, Mahfud menyampaikan pemerintah selalu mengimbau kepada aparat penegak hukum untuk mencegah dan menindak tindak pidana pemilu. “Itu merupakan salah satu langkah awal agar seluruh stakeholder (para pemangku kepentingan) segera memitigasi terjadinya tindak pidana pemilu di daerah rawan, misalnya mengimbau masyarakat untuk tidak memilih karena imbalan tertentu, karena (itu) termasuk money politic (politik uang) yang diancam dengan pidana,” kata Mahfud MD. Oleh karena itu, berbagai langkah untuk mencegah pelanggaran jauh lebih baik untuk dikedepankan daripada menunggu tindak pidana itu terjadi. Mahfud lanjut mengingatkan para penegak hukum kemungkinan adanya kepentingan politik yang kuat menjelang Pemilu 2024 yang dikhawatirkan memengaruhi kerja penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. “Menjelang Pemilu 2024, penegakan hukum yang akan dilakukan oleh APH tidak akan lepas dari tarikan politik. Kekhawatiran masyarakat akan adanya campur tangan politik dalam penegakan hukum, khususnya saat memasuki musim pemilu, harus dijadikan alarm untuk terus bekerja secara profesional berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (ap)
Politik
PIFA, Politik - Akademisi sekaligus pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, seorang, menyatakan bahwa kemunculan calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, dalam tayangan azan di stasiun televisi RCTI bukanlah tindakan politik identitas. Menurutnya, penampilan Ganjar dalam konteks seperti itu serupa dengan munculnya tokoh politik dalam iklan selama hari-hari besar keagamaan lainnya. "Jelas bukan politik identitas. Politik identitas tak sederhana begitu definisinya. Itu hanya tayangan orang sholat. Mengajak kebaikan," tegas Adi, seperti dikutip dari Tempo.co, Senin (11/9). Adi juga menjelaskan bahwa kemunculan elit politik dalam video semacam itu adalah hal yang umum dan biasa. Tidak hanya dalam konteks azan, elit politik juga melakukan praktik serupa saat iklan selama bulan Ramadhan atau perayaan hari besar lainnya. "Banyak sekali elit negara yang tampil jelang dan saat buka puasa bilang marhaban ya Ramadhan dan mengucapkan selamat berpuasa, dituding politik identitas? Padahal bukan politik identitas," tandasnya. Adi juga mengklarifikasi bahwa politik identitas adalah aktivitas politik yang mencoba mengarahkan pemilih untuk memilih calon dalam pemilihan umum berdasarkan faktor-faktor seperti agama, suku, dan ras, dengan tujuan mempengaruhi pemilih untuk mendukung calon tertentu dan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) hanya untuk memilih calon yang didukungnya. "Jadi, politik identitas itu aktivitas politik, bukan aktivitas ibadah," tegasnya. Dalam konteks seorang politikus atau calon presiden yang terlihat mengikuti salat atau ritual keagamaan lainnya, ini lebih kepada ekspresi relijiusitas. "Mengikuti salat, ikut pengajian, dan seterusnya, itu bukan politik identitas. Tapi bagian sisi relijiusitas," kata Adi. Adi juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya tingkat literasi politik di kalangan masyarakat saat ini. Ia menyoroti bahwa bukan hanya masyarakat umum, bahkan elit politik juga memiliki pemahaman yang kurang dalam hal ini. "Seakan semua yang berkaitan dengan simbol agama adalah politik identitas. Padahal sebatas relijiusitas," ungkap Adi. Menyikapi tahun politik yang semakin mendekat, Adi menyatakan bahwa dinamika politik akan semakin rumit jika setiap tindakan politisi dianggap sebagai politik identitas. "Repot kalau pake kopiah dituding politik identitas. Repot kalau orang sholat, ngaji, sedekah, dan lain-lain dituding politik identitas," tuturnya. Adi juga memberikan contoh praktik politik identitas yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan Pilpres 2019 di Indonesia. Ia mencatat bahwa dalam kedua ajang tersebut, terdapat upaya untuk memobilisasi dukungan kepada calon tertentu dengan menggunakan simbol-simbol agama. "Ada pendukung calon tertentu yang menuding pihak lain kafir dan setan. Sementara jagoannya diklaim paling malaikat," terang dia. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anwar Abbas, juga menanggapi video yang viral tersebut. Dia menilai apa yang dilakukan Ganjar sebagai sebuah hal yang sangat positif. Menurut Anwar, tayangan ini memiliki nilai dakwah yang kuat, karena mengajak masyarakat untuk beribadah. "Bagi saya pribadi tayangan azan dengan memunculkan video Ganjar Pranowo tidaklah bermasalah bahkan hal demikian menurut saya sangat bagus karena di dalamnya ada muatan dakwah yaitu mengajak orang untuk sholat atau berbuat baik apalagi yang tampil itu adalah seorang tokoh yang merupakan bakal calon presiden," ungkap Anwar dalam keterangannya, Minggu (10/9), mengutip CNN Indonesia. (yd)