PIFA, Politik – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pemerintahan Prabowo Subianto tidak mengganggu program maupun anggaran pendidikan.

Teddy menyampaikan hal itu untuk menjawab narasi yang berkembang di masyarakat terkait dugaan pengurangan anggaran pendidikan akibat program MBG.

“Saya mau jawab narasi keliru, apakah Program MBG ini mengurangi program dan anggaran pendidikan, saya jawab tidak,” kata Teddy kepada wartawan, Jumat (27/2).

Menurutnya, di bawah pemerintahan Prabowo, sejumlah program pendidikan tetap berjalan bahkan bertambah. Program yang masih berlanjut antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Selain itu, pemerintah juga menambah program baru berupa Sekolah Rakyat. Hingga tahun lalu, pemerintah telah membangun 166 unit Sekolah Rakyat yang mampu menampung sekitar 16 ribu hingga 20 ribu siswa. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan tambahan 100 sekolah.

“Lewat Sekolah Rakyat anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah atau bahkan tidak pernah sekolah disekolahkan di Sekolah Rakyat. Mereka diberi penginapan, pendidikan, diberi makan bergizi dan dijamin kesehatannya,” ujarnya.

Tak hanya membangun sekolah baru, pemerintah juga melakukan renovasi terhadap sekolah-sekolah rusak. Sepanjang 2025, tercatat sekitar 16 ribu unit sekolah telah diperbaiki dengan total anggaran mencapai Rp17 triliun.

Teddy mengakui masih ada sekolah yang terbengkalai. Namun ia menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan berada di pemerintah daerah, di mana SMA menjadi kewenangan gubernur, sementara SD dan SMP menjadi kewenangan bupati dan wali kota.

“Memang ada sekolah rusak dari dulu, tapi di era Pak Prabowo sekolah yang sudah lama rusak dan belum tertanggulangi kita renovasi,” katanya.

Pemerintah juga disebut meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyediaan TV digital. Pada 2025, sebanyak 280 ribu unit TV digital telah disalurkan ke 210 ribu sekolah.

Teddy turut membantah anggapan bahwa program MBG mengorbankan guru honorer atau mengganggu penghasilan tenaga pengajar. Ia menyebut persoalan guru honorer merupakan kewenangan pemerintah daerah, namun pemerintah pusat telah memberikan tambahan insentif.

Menurutnya, insentif guru honorer yang sebelumnya tidak mengalami kenaikan, kini meningkat menjadi Rp400 ribu di era pemerintahan Prabowo. Sementara untuk guru non-ASN, insentif dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta pada 2025.

Selain itu, mekanisme pembayaran tunjangan honor guru melalui transfer daerah kini dilakukan setiap bulan, tidak lagi tiga bulan sekali seperti sebelumnya.

“Jadi tidak ada program yang tidak dilanjutkan. Semua program berjalan dan bahkan ditambah,” kata Teddy.