Foto: Humas Polres Sambas

Tekan Angka Penyebaran Covid-19, Polsek Sajingan Lakukan Monitoring dan Pengamanan di PLBN Aruk

Sambas | Senin, 7 Februari 2022

Berita Sambas, PIFA - Polsek Sajingan Besar memberikan monitoring dan pengamanan pelaksanaan Isolasi mandiri bagi PMI (pekerja migran Indonesia) guna menekan penyebaran virus Covid 19 yang berasalal dari orang datang dari Negara Malaysia yang dilaksanakan oleh GUGUS tugas Covid-19, di Pos Batas Lintas Negara (PLBN) Aruk, Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas. Sabtu (15/01/2022).

Pelaksanaan giat tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalbar Nomor : 250 / BPPD / 2021, tentang Pembentukan Satuan Tugas Khusus Penanganan Corona Virus Desiase 2019 (Covid–19) di Perbatasan Provinsi Kalbar. Pelaksanaan Isolasi/karantina ini dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari dari hari kedatangan PMI dan langsung dilaksanakan vaksin setelah PMI akan selesai melaksanakan Isolasi.

Prosedur pemeriksaan yang telah disepakati oleh tim GUGUS TUGAS COVID – 19 KEC SAJINGAN BESAR dengan pemeriksaan kedatangan di PLBN ARUK meliputi 8 (delapan) pemeriksaan ketat yaitu tim 1 (cuci tangan dan disenfeksi barang bawaan), tim 2 (screening suhu badan), tim 3 (screening pendataan bagi PMI yang sakit), tim 4 (screening pendataan bagi PMI yang sehat), tim 5 (screening dan pengambilan sampel swab), tim 6 (pendampingan PMI menuju Wisma Indonesia), tim 7 (karantina selama 5 hari) dan tim 8 (rujukan ke RSUD Kab. Sambas yang mengalami sakit).

Kapolsek Sajingan Besar IPTU RIO CHARLES HUTAHAEAN, S.H.,M.H menuturkan total yang sudah di isolasikan berjumlah 142 orang.

“Sampai saat ini telah didata PMI dan pendatang yang telah diisolasi di Wisma Indonesia berjumlah total 142 orang terdiri dari 105 orang laki-laki, 35 orang perempuan dan 2 anak .” tuturnya.

Dia juga mengatakan akan meningkatkan sinergi dan kemampuan dalam upaya miningkatkan kinerja pengendalian dan penularan covid-19.

“Kami akan meningkatkan sinergi dan kemampuan serta kesiapan dalam upaya pemantauan, antisipasi penularan dan langkah penanganan lainnya yang dipandang perlu dalam rangka pengendalian dan pencegahan penularan covid -19 di daerah perbatasan khususnya di Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas ini,” jelasnya. (ja)

Rekomendasi

Pifabiz

Klaim Kontrak dengan NewJeans Belum Berakhir, ADOR Minta Media Tak Pakai Nama NJZ

Korea Selatan

| Rabu, 12 Februari 2025

Politik

Polisi Tangkap Tiga Pegawai KPK Gadungan Diduga Hendak Lakukan Pemerasan

Indonesia

| Sabtu, 8 Februari 2025

Sports

Mertua Pratama Arhan Tuduh Pemain Timnas Pura-pura Cedera, RS Mitranya PSSI Beri Klarifikasi

Indonesia

| Kamis, 27 Maret 2025

Sports

Justin Kluivert Makin Apik, Cetak 6 Gol dan 3 Assist dalam 4 Pertandingan

Indonesia

| Senin, 27 Januari 2025

Internasional

Kondisi Memprihatinkan Warga Palestina yang Dibebaskan dari Penjara Israel

Palestina

| Senin, 3 Februari 2025

Lokal

Kasus Dugaan Kekerasan Guru Terhadap Siswa di Sekolah Al Azhar Pontianak Berakhir Damai

Pontianak

| Sabtu, 22 Maret 2025

Politik

Jokowi Buka-bukaan soal Pemerintahan Prabowo, Bantah Masih Cawe-cawe

Indonesia

| Rabu, 12 Februari 2025

Sports

Empat Kandidat Potensial Pengganti Thiago Motta di Juventus

Italia

| Sabtu, 1 Maret 2025

Internasional

Krisis Berlapis Guncang Amerika Serikat, Pemerintahan Trump Dihadapkan Ancaman Besar

Amerika Serikat

| Kamis, 22 Mei 2025

Teknologi

OPPO Rilis Dua Tablet Baru di Indonesia, Usung Fitur AI hingga Layar Imersif

Tekno

| Jumat, 13 Juni 2025

Berita Terkait

Nasional

Geram, Formappi Kritik Keras Pengesahan RKUHP yang Hanya Dihadiri 18 Anggota DPR

Berita Nasional, PIFA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) mengkritik keras pengesahan Revisi KUHP yang ternyata hanya dihadiri 18 anggota DPR secara fisik di rapat paripurna pada 6 Desember lalu.Formappi geram lantaran hanya sedikit anggota DPR yang hadir langsung saat RKUHP disahkan menjadi undang-undang. Padahal, menurut Peneliti Formappi Lucius Karus, RKUHP dianggap penting oleh pemerintah dan DPR. Ia pun mempertanyakan keseriusan Legislator yang ada di Senayan perihal RKUHP. "Kalau mereka menganggap penting, kenapa hanya 18 orang di ruangan rapat paripurna pengesahan RKUHP? Apakah banyaknya anggota yang tidak hadir justru membuka kedok jika DPR sendiri sesungguhnya main-main saja dengan RKUHP ini?" kata Lucius Karus, dikutip PIFA dari CNNIndonesia.com, Jumat (9/12/2022). Lucius menilai kehadiran fisik dalam rapat paripurna merupakan sebuah bentuk penghargaan terhadap suatu agenda. Melihat jumlah anggota DPR yang hadir begitu sedikit dalam paripurna kemarin, Lucius pun menyimpulkan bahwa anggota DPR tidak menghargai RKUHP. Seperti diketahui pada Paripurna ke-11 masa sidang II tahun 2022-2023 Selasa (6/12) lalu, hanya 18 anggota DPR secara langsung,108 anggota lainnya hadir secara virtual dan 164 orang izin. Sebanyak 285 dari total 575 anggota DPR absen. Lucius mencerugiai, anggota DPR yang tidak hadir tak mau mendapat stigma buruk dari publik jika terlibat dalam pengesahan RKUHP. "Atau mereka yang tidak hadir mau cuci tangan agar tak disalahkan atas keputusan paripurna yang mengetok RKUHP," lanjut Lucius. (yd)

Jakarta

| Jumat, 9 Desember 2022

Lokal

Warga Kubu Raya Alami Luka Serius, Polisi Selidiki Penyebab Ledakan Gas Balon Rakitan

PIFA.CO.ID, KUBU RAYA – Situasi pagi yang awalnya tenang di kawasan Gang Manunggal, RT 006/RW 010, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, berubah menjadi panik setelah terdengar suara ledakan keras yang mengagetkan warga.Insiden yang terjadi pada Selasa (20/5) sekitar pukul 08.00 WIB itu berasal dari sebuah tabung gas yang digunakan untuk mengisi balon, milik seorang warga bernama Sulaiman (30). Ledakan tersebut menyebabkan korban mengalami luka parah di bagian wajah, lengan, dan pinggul. Dentuman keras terdengar hingga radius ratusan meter, memicu kepanikan warga yang langsung berhamburan ke luar rumah.Berdasarkan keterangan Kasat Reskrim Polres Kubu Raya IPTU Hafiz Febrandani, yang disampaikan melalui Kasubsi Penmas Aiptu Ade, insiden berawal ketika korban sedang melakukan pengisian ulang gas untuk balon di dalam rumahnya.“Saat proses pengisian balon, korban mendengar suara desis dari tabung yang ternyata mengalami kebocoran. Karena sebelumnya kebocoran serupa pernah terjadi, korban berinisiatif mengambil air untuk menangani masalah tersebut,” ujar Ade, Kamis (22/5).Namun nahas, saat Sulaiman baru melangkah sekitar dua meter dari tabung, terjadi ledakan hebat yang mengakibatkan tubuhnya terlempar dan mengalami luka berat. Sang istri, yang berada di dalam rumah saat kejadian, terkejut mendengar suara ledakan disertai getaran keras. Ia segera keluar dan menemukan suaminya tergeletak tak sadarkan diri di lantai rumah.“Warga sekitar yang mendengar teriakan minta tolong dari istri korban langsung berdatangan dan segera mengevakuasi korban ke RS Yarsi Pontianak untuk mendapatkan pertolongan medis. Hingga berita ini diturunkan, Sulaiman masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit,” sambung Ade.Tim dari Polsek Sungai Ambawang bersama Unit Inafis Satreskrim Polres Kubu Raya langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Berdasarkan penyelidikan awal, dugaan sementara menyebutkan bahwa ledakan dipicu oleh kebocoran pada tabung gas rakitan yang digunakan korban. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa reaksi kimia antara soda api dan aluminium turut menjadi penyebab terjadinya ledakan.“Dugaan sementara, ledakan terjadi akibat reaksi kimia berbahaya dari campuran soda api dan aluminium yang digunakan korban untuk menghasilkan gas. Kami terus lakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan tidak ada unsur lain dalam peristiwa ini,” tegas Ade.Pihak kepolisian juga mengingatkan masyarakat agar tidak mencoba-coba menggunakan atau merakit tabung gas secara mandiri karena memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan jiwa.“Kami mengingatkan warga agar selalu mengutamakan keselamatan dan tidak sembarangan menggunakan bahan kimia tanpa pemahaman serta prosedur yang benar,” pungkasnya

Kubu Raya

| Kamis, 22 Mei 2025

Lokal

Zulfydar Zaidar Mochtar Soal Protes Tarif Angkutan Rp5 Ribu: Harus Ada Dialog dengan Pemerintah

PIFA, Lokal - Zulfydar Zaidar Mochtar Tampung Aspirasi Komunitas Pengelola Sampah Pontianak terkait Tarif Angkutan Komunitas Pengelola Angkutan Sampah (PAS) Kota Pontianak mengungkapkan keberatannya terhadap pengenaan tarif angkutan sebesar Rp5 ribu per ritasi pada kendaraan tosa pengangkut sampah. Kebijakan ini, yang sebelumnya diatur dalam Perda Nomor 10 tahun 2023, menuai kritik tajam dari anggota PAS, yang menganggap tarif tersebut tidak sesuai dengan kontribusi positif mereka dalam pengelolaan sampah di Kota Pontianak. Pada pertemuan di Cafe Nomor Dua, Kota Pontianak, Rabu, 10 Januari 2023, sekitar 30 anggota PAS menyampaikan rasa keberatan terhadap tarif yang tercantum dalam lampiran ke II nomor 8. Perwakilan komunitas, Taufik Sirajuddin, menyampaikan terima kasih kepada Anggota DPRD Kota Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar, yang hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, Sirajuddin juga menegaskan bahwa mereka merencanakan tindak lanjut untuk menanggapi kebijakan yang dianggap merugikan tersebut. Sirajuddin mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap mekanisme pembuatan kebijakan yang tidak melibatkan komunitas pengelola sampah. Ia menyoroti kontribusi positif PAS dalam membantu pemerintah mencegah pembuangan sampah sembarangan, sehingga pengenaan tarif dianggap tidak adil. "Sejauh ini sebenarnya kami telah banyak berkontribusi dalam pengelolaan sampah di Kota Pontianak seharusnya, kami di apresiasi bukan justru malah di bebankan dengan cara seperti ini," kaata Sirajuddin. Menurut Sirajuddin, tarif sebesar Rp5 ribu per ritasi sangat memberatkan, mengingat volume sampah yang bervariasi tergantung pada aktivitas masyarakat. Ia berharap adanya revisi terhadap tarif tersebut dan berencana mengirim surat kepada Dinas Lingkungan Hidup, Kota Pontianak, untuk meminta penjelasan. Zulfydar Zaidar Mochtar, Anggota DPRD Kota Pontianak, merespons aspirasi dari komunitas dengan mengatakan bahwa pihaknya telah mendengar keberatan tersebut. Dirinya mengimbau agar aspirasi disampaikan melalui dialog dan surat tertulis kepada pihak terkait, dengan harapan penyelesaian dilakukan melalui edukasi dan dialog. "Penyelesaian secara edukasi dan dialog antara para pekerja dengan pemerintah sangat kita harapkan. Jangan membuat persoalan baru," terangnya. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan memantau perkembangan ini, sambil berharap Dinas Lingkungan Hidup dapat membina komunitas pengelola sampah, mengingat kontribusi besar mereka dalam menanggulangi persoalan sampah di Kota Pontianak. Zulfydar menyoroti urgensi sinergi antara pemerintah dan komunitas pengelola sampah mengingat volume sampah harian yang mencapai hampir 400 ton. Ia menekankan perlunya kerjasama untuk mencegah timbulnya masalah kesehatan baru akibat keterlambatan pengangkutan sampah. "Hampir 400 ton per hari sampah di Kota Pontianak. Kalau tidak ada mereka pengangkutan sampah akan lama dan menimbulkan persoalan kesehatan baru, yang kita tidak inginkan. Karena itulah sinergi kita harapkan," katanya seperti dikutip dari kalbarnews, Senin. (ad)

Jakarta

| Jumat, 9 Desember 2022

Kubu Raya

| Kamis, 22 Mei 2025

Pontianak

| Selasa, 16 Januari 2024