PIFA, Politik - Calon Presiden (Capres) PDIP Ganjar Pranowo memberikan tanggapan terkait isu tentang kontrak politik jika ia terpilih menjadi presiden. Tanggapan tersebut disampaikannya usai menghadiri pembukaan Seleksi Magang Jepang 2023 di Disnakertrans Pemprov Jateng, Kota Semarang, Selasa (13/6/2023).

Menurut isu yang beredar, Ganjar disebut telah menandatangani kontrak dengan PDIP apabila berhasil memenangkan Pemilihan Presiden tahun 2024. 

Adapun salah satu poin dalam kontrak tersebut menyangkut penunjukan menteri pada posisi strategis yang ditentukan oleh PDIP. Namun, Ganjar menegaskan bahwa pemilihan anggota kabinet atau menteri merupakan hak prerogatif presiden dan tidak ditentukan oleh partai tertentu.

“Kabinet ya ditentukan Presiden, wong prerogatif kok,” tegas Ganjar, seperti dikutip PIFA dari sindonews.com, Selasa (13/6).

Sebagaimana diketahui menurut Komisi Yudisial, dalam literatur hukum tata negara, hak prerogatif presiden adalah kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang presiden dan tidak boleh diintervensi oleh lembaga lain.

Salah satu contoh dari hak prerogatif presiden adalah pengangkatan menteri tanpa campur tangan dari lembaga lain, termasuk partai. Namun, seseorang harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dapat diangkat menjadi menteri.

Sebelumnya, anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando mencuit soal kontrak politik dari PDIP dengan Ganjar Pranowo. Dalam cuitannya, Ade turut meminta agar informasi yang didapatnya itu diklarifikasi dan berharap informasi tersebut salah.

"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah," kata Ade dalam cuitannya, mengutip detikcom. (yd)