PIFA.CO.ID, NASIONAL - Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memangkas anggaran kementerian/lembaga serta dana transfer daerah (TKD) guna mengalokasikan tambahan dana bagi program makan bergizi gratis (MBG). Keputusan ini dilakukan sebagai langkah efisiensi tanpa menambah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN), Tengku Syahdana, dalam diskusi peluncuran seri kedua kajian MBG dari CISDI di Jakarta pada Kamis (6/2/2025), mengonfirmasi bahwa pemerintah menjalankan program MBG dengan metode penghematan anggaran.

“Untuk saat ini, pemenuhan makan bergizi gratis dijalankan dengan metode penghematan,” ujar Tengku Syahdana dalam pernyataan yang dikutip Jumat (7/2/2025).

Berdasarkan surat edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, pemangkasan anggaran menyasar 16 pos belanja kementerian, termasuk belanja alat tulis kantor, rapat, serta pendidikan dan latihan (diklat), dengan persentase pemotongan yang bervariasi.

Dalam Instruksi Presiden (Inpres) yang telah diterbitkan, pemangkasan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp256,1 triliun, sementara pemotongan TKD sebesar Rp50,59 triliun, sehingga total efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah mencapai Rp306,69 triliun. Meski demikian, Tengku tidak menyebutkan secara spesifik jumlah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program MBG.

“Jadi tidak ada di sini penambahan uang, tapi penghematan,” tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah menganggarkan Rp71 triliun untuk program MBG pada tahun 2025. Namun, angka tersebut dinaikkan menjadi Rp171 triliun guna memperluas cakupan program ke seluruh Indonesia dengan target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang.

Saat ini, program MBG telah dijalankan di 31 provinsi dengan total 238 Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Pemerintah juga berencana meresmikan tambahan 468 dapur produksi makanan bergizi gratis pada 17 Februari mendatang guna memastikan distribusi program ini berjalan lebih luas dan optimal.