PIFA, Politik - Tiga pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, yaitu Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD, memiliki target ambisius terkait perkembangan pasar modal sebagai salah satu janji kampanye dan rencana kerja mereka. Mereka percaya bahwa pertumbuhan pasar modal di Indonesia merupakan bagian integral dari visi untuk menjadikan negara ini maju dan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2045.

Berdasarkan data terkini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dari segi kapitalisasi pasar dan jumlah investor. 

Edi Broto Suwarno, Kepala Departemen Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyebutkan bahwa jumlah Single Investor Identification (SID) di pasar modal Indonesia mencapai 11,75 juta pada 5 Oktober 2023, meningkat sebesar 14,04% dibandingkan tahun sebelumnya.

Apa saja rencana dari 3 pasangan capres cawapres tersebut?

Pada Pasangan Anies Baswedan dan   Muhaimin Iskandar, dengan tagline AMIN, telah merinci 8 poin rencana pengembangan pasar modal. Rencana kerja mereka mencakup perlindungan investor, perluasan basis investor khususnya dari kalangan Gen-Z dan Milenial, pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, penyesuaian regulasi investasi, menjaga tingkat inflasi rendah, penguatan literasi keuangan, penyusunan regulasi sektor keuangan melibatkan pelaku pasar, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar regulasi.

Pasangan kedua, Prabowo Subianto dan  Gibran Rakabuming Raka, pasangan dari Koalisi Indonesia Maju, menetapkan target untuk melakukan sosialisasi dan literasi secara masif, mendorong pertumbuhan Employee Providence Fund (EPF) di Bursa Efek Indonesia, meningkatkan kapitalisasi pasar di atas 80% dari GDP Indonesia, menerapkan praktik terbaik di pasar modal, dan meningkatkan partisipasi Small & Medium Corporation (SMC) serta sektor syariah di pasar modal.

Sementara itu, Ganjar Pranowo – Mahfud MD, pasangan dari empat partai, menekankan kepastian hukum dalam rencana kerja di pasar modal. Mereka berkomitmen untuk mendorong kehadiran negara dalam menjamin kepastian hukum dan meningkatkan literasi keuangan, serta siap menghadapi tantangan digitalisasi dengan memperkuat keamanan digital.

Diketahui saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah merancang roadmap pasar modal 2023-2027 yang mencakup akselerasi pendalaman pasar, program keuangan berkelanjutan, penguatan peran pelaku industri, peningkatan perlindungan investor, dan penguatan keuangan digital. 

Roadmap ini akan diwujudkan melalui sejumlah rencana aksi, termasuk pengembangan market maker, produk reksa dana, revitalisasi pembiayaan margin, produk keuangan derivatif, penyelenggaraan pasar alternatif, dan stratifikasi perusahaan efek serta manajer investasi. OJK menargetkan capaian ambisius dalam lima tahun mendatang, termasuk jumlah perusahaan tercatat, kapitalisasi pasar, nilai transaksi harian, dan jumlah investor pasar modal. (hs)