PIFA.CO.ID, NASIONAL - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengonfirmasi bahwa tiga mahasiswa mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit usai mengikuti aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di kawasan DPR RI, Kamis (20/3). Ketiga mahasiswa tersebut dilarikan ke dua rumah sakit berbeda, yakni Pramono ke RS Tarakan, serta Aidan dan Raditya ke RS Pelni.

Koordinator Bidang Sosial Politik BEM Fakultas Hukum UI, Muhammad Bagir Shadr, menyatakan bahwa salah satu dari mereka sempat tidak sadarkan diri akibat luka di bagian kepala.

"Jadi yang ada di data kami ada tiga orang masuk rumah sakit. Kepalanya bocor, tapi alhamdulillahnya baru banget siuman sih. Tadi sempat ada satu yang enggak sadarkan diri, tapi udah siuman," kata Bagir seperti dikutip dari CNNIndonesiacom melalui sambungan telepon.

Bagir juga mengungkapkan kronologi kejadian yang menyebabkan ketiga mahasiswa terluka. Menurutnya, aksi mahasiswa awalnya berjalan damai saat hendak memasuki kompleks DPR RI. Namun, tiba-tiba aparat kepolisian melakukan tindakan represif dengan memukul mundur massa menggunakan pentungan.

"Awalnya kami mau masuk baik-baik saja secara damai, tapi ternyata respons pihak kepolisian langsung pukul kami dengan pentungan. Yang masuk RS tadi di depan saat hendak masuk," ujarnya.

Sebelumnya, beredar sejumlah video di media sosial yang memperlihatkan massa aksi terluka dan dilarikan ke ambulans. Video tersebut beredar setelah massa aksi merobohkan pagar Gedung MPR/DPR sebagai bentuk protes terhadap pengesahan revisi UU TNI.

Penolakan terhadap revisi UU TNI juga datang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi. Mereka menilai bahwa pembahasan revisi UU TNI dilakukan secara tertutup dan tergesa-gesa. Beberapa pasal dalam revisi ini menjadi sorotan utama, seperti Pasal 7 yang memperluas tugas dan fungsi TNI dalam operasi selain perang (OMSP), Pasal 47 yang memungkinkan penempatan prajurit aktif di 14 instansi sipil, serta Pasal 53 yang mengatur perpanjangan usia pensiun prajurit.

Meskipun menuai banyak penolakan, DPR dan pemerintah tetap mengesahkan revisi UU TNI dalam rapat paripurna ke-15 masa sidang II tahun 2024-2025 pada Kamis (20/3) pagi. Keputusan ini memicu gelombang aksi protes dari berbagai elemen masyarakat yang menilai revisi ini berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi militer dalam kehidupan sipil.