PIFA.CO.ID, TEKNO - Perusahaan induk TikTok, ByteDance, baru-baru ini dijatuhi denda besar oleh Komisi Perlindungan Data Irlandia (DPC) sebesar 530 juta euro atau sekitar Rp9,8 triliun karena terbukti melanggar peraturan perlindungan data pribadi Uni Eropa (GDPR). Denda ini merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah penegakan hukum GDPR.

DPC mengumumkan bahwa denda tersebut terbagi atas dua bagian utama: 45 juta euro (Rp838 miliar) karena pelanggaran transparansi dan 485 juta euro (Rp8,3 triliun) karena transfer data ilegal ke China. TikTok diberi waktu enam bulan untuk menghentikan semua transfer data ilegal tersebut.

Investigasi empat tahun oleh DPC menemukan bahwa TikTok mengirimkan data pengguna Eropa ke China tanpa jaminan keamanan dari pengawasan pemerintah China, yang bertentangan dengan klaim awal perusahaan. Meskipun TikTok mengklaim tidak menyimpan data Eropa di server China, pengakuan pada Februari lalu menunjukkan sebaliknya.

Wakil Komisaris DPC, Graham Doyle, menegaskan bahwa akses jarak jauh terhadap data pengguna Uni Eropa oleh staf di China dilakukan tanpa verifikasi dan jaminan perlindungan setara dengan standar Uni Eropa. Meskipun TikTok menghapus data yang dipertanyakan, DPC masih mempertimbangkan tindakan regulasi lebih lanjut dengan otoritas perlindungan data lain di Uni Eropa.

TikTok menolak hasil keputusan ini dan berencana mengajukan banding. Mereka juga menyoroti implementasi Project Clover, termasuk pembangunan pusat data lokal di Eropa mulai 2023, meskipun DPC mengklaim bahwa perubahan ini telah dipertimbangkan dalam keputusan akhir.

Ini bukan kali pertama TikTok dijatuhi sanksi oleh DPC. Pada tahun 2023, mereka dikenai denda besar karena gagal melindungi data pengguna remaja. Saat ini, investigasi lanjutan terhadap TikTok oleh Uni Eropa juga sedang berlangsung terkait isu intervensi asing dalam pemilu, verifikasi usia pengguna, algoritma adiktif, dan peluncuran TikTok Lite tanpa penilaian risiko di beberapa negara.