Timnas Indonesia U-17 Hadapi Tajikistan di Laga Perdana Piala Kemerdekaan 2025
Timnas | Selasa, 12 Agustus 2025
Timnas. PSSI
Timnas | Selasa, 12 Agustus 2025
Sports
PIFA, Sports - SEA Games 2023 akan digelar pada 5-17 Mei 2023. Namun untuk cabang olahraga sepak bola bakal dimulai lebih dulu pada 29 April 2023. Terkait lawan-lawan di babak penyisihan, pelatih Timnas U-22 Indra Sjfari menyatakan bahwa anak asuhnya tidak boleh menganggap remeh semua lawan. "Pertandingan-pertandingan di SEA Games yang jadwalnya padat dan tentu saya selalu bicara dengan para pemain siapapun lawannya kita harus tetap fokus, tetap waspada, dan tetap kerja keras untuk bisa menjadi yang terbaik. Di grup A ada tuan rumah Kamboja, mereka sudah berbenah perkembangan sepakbolanya dan menunjukan kualitas permainan yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya," jelasnya Indra Sjafri yang juga jabat Direktur Teknik PSSI. Dia menyatakan bahwa pihaknya akan menyiapkan tim sebaik mungkin demi meraih hasil terbaik di SEA Games 2023. Hal ini dia sampaikan seusai drawing pengundian grup sepak bola SEA Games 2023. Pada drawing tersebut, Indonesia berada di grup A bersama tuan rumah Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Sementara Grup B akan berisi Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Laos. "Hasilnya sama-sama kita sudah ketahui, tentu terlepas dari hasil drawing yang paling penting adalah bagaimana persiapan tim dalam menghadapi SEA Games itu sendiri. Kita fokus selesaikan empat pertandingan di babak penyisihan dengan baik, lalu melangkah ke semifinal, lanjut lolos final dan meraih hasil terbaik," kata Indra Sjafri. "Insya Allah dengan persiapan yang baik, tim U-22 bisa mencapai target yang diinginkan. Tentu mohon doa dari semua masyarakat Indonesia, mudah-mudahan apa yang kita impikan bisa tercapai yakni medali emas," tambahnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, timnas Indonesia yang akan menurunkan skuad U-22 sudah siap tempur. Sekalipun situasi sepak bola nasional masih dibayangi ancaman sanksi FIFA, tapi PSSI berharap besar timnas tetap dapat tampil dalam ajang multievent Asia Tenggara. "Bismillah. Tidak ada lawan yang mudah. Kita mesti berjuang keras untuk dapat menuntaskan misi merebut emas SEA Games," ujar Erick Saat ini, kata Erick, PSSI sedang berjuang keras agar ancaman sanksi FIFA pada Indonesia dapat dihindari seminimal mungkin. PSSI berharap dinamika seputar Piala Dunia U-20 tidak mempengaruhi keikutsertaan Indonesia pada ajang lain, seperti SEA Games. "PSSI hingga kini terus menjalani komunikasi dengan FIFA. Harapan kita bersama agar kita bisa tampil di SEA Games untuk merebut emas yang terakhir kali diraih pada SEA Games 1991 Manila," kata Erick. (hs)
Nasional
PIFA.CO.ID, NASIONAL - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai bahwa banyak kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang memiliki sisi positif dan patut dihormati. Hal tersebut ia sampaikan di Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, D.I. Yogyakarta, Kamis (19/2), sebagai tanggapan atas tagar "Indonesia Gelap" yang ramai diperbincangkan di media sosial."Oh tidak, tidak seluruhnya 'gelap'. Banyak juga yang 'terang' dan yang terang itu tidak perlu diprotes 'kan," ujar Mahfud.Ia menegaskan bahwa meskipun ada beberapa kebijakan pemerintah yang perlu dikritisi, bukan berarti seluruh kebijakan tersebut buruk. Salah satu kebijakan yang menurutnya perlu mendapat apresiasi adalah program Makanan Bergizi Gratis (MBG)."Saya kira bagus sebagai sebuah program," katanya.Selain itu, Mahfud juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan oleh pemerintah. Menurutnya, efisiensi merupakan langkah penting untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara."Siapa yang bilang efisiensi itu jelek? Sejak zaman Orde Baru kita marah karena negara tidak efisien, lalu reformasi juga keluar karena anggaran negara tidak efisien," tutur Mahfud.Ia pun mengingatkan bahwa inefisiensi anggaran telah menjadi masalah sejak masa Orde Baru. Dengan mengutip temuan ekonom Sumitro Djojohadikusumo, yang juga merupakan ayah Presiden Prabowo, Mahfud menyebut bahwa tingkat inefisiensi pada masa itu mencapai 30 persen."Nah, sekarang itu mungkin melanjutkan temuan ayahnya Pak Prabowo, harus efisiensi kita lanjutkan. Kita hormati itu," ujar dia.Namun, Mahfud menegaskan bahwa penerapan efisiensi anggaran harus dilakukan secara selektif agar tidak berdampak negatif pada sektor-sektor yang membutuhkan perhatian lebih besar."Tetapi harus dikritik. Kalau lalu bidang ini (asal dipotong) 10 persen, bidang ini 20 persen, bidang ini 60 persen. Nah, dipotong-potong gitu 'kan kurang," jelasnya.Menurut Mahfud, efisiensi harus difokuskan pada pengeluaran negara yang tidak efektif, seperti kickback dalam proyek, perjalanan dinas yang tidak esensial, serta praktik flexing (pamer) di kalangan pejabat dengan menggunakan anggaran negara."Nah, saya kira itu harus diefisienkan, dan Pak Prabowo betul menurut saya," tutupnya.
Internasional
PIFA, Internasional – Pemerintah Malaysia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kesepakatan yang dicapai antara Malaysia dan Indonesia terkait sengketa batas maritim di wilayah Laut Sulawesi. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Dato' Seri Mohamad Hasan, dalam sidang di Dewan Rakyat pada Selasa (5/8). "Malaysia tetap berkomitmen untuk melindungi kedaulatan, hak berdaulat, dan kepentingannya," ujar Menlu Hasan, seraya merujuk pada kerangka hukum internasional yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Ia menegaskan bahwa seluruh pembahasan mengenai batas maritim akan dilakukan melalui jalur diplomatik, hukum, dan teknis, dengan tetap mengacu pada kerangka kerja bilateral yang telah disepakati kedua negara. Kementerian Luar Negeri Malaysia, kata Hasan, juga akan terus berkoordinasi erat dengan semua pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Negara Bagian Sabah, guna memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap menjaga dan melindungi kepentingan nasional Malaysia. Dalam pernyataannya, Hasan juga menyinggung soal wilayah yang oleh Malaysia disebut sebagai Blok ND6 dan ND7, yang terletak dalam Peta Baru Malaysia 1979 dan diklaim sebagai bagian dari Laut Sulawesi. Malaysia tidak mengakui istilah “Ambalat” yang digunakan oleh Indonesia untuk wilayah tersebut. Ia menambahkan bahwa putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 yang memenangkan Malaysia atas kedaulatan Kepulauan Sipadan dan Ligitan turut memperkuat posisi Malaysia atas wilayah maritim di Laut Sulawesi. “Setiap terminologi harus digunakan dengan benar dan mencerminkan posisi kedaulatan serta hak hukum Malaysia atas wilayah terkait,” tegas Hasan. Sengketa perbatasan maritim di wilayah Laut Sulawesi, khususnya yang berkaitan dengan blok kaya sumber daya energi seperti Ambalat, telah lama menjadi isu sensitif dalam hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Hingga kini, penyelesaian masih terus diupayakan melalui jalur diplomasi.