PIFA.CO.ID, LOKAL - Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus dan aliansi masyarakat Kota Pontianak, menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Provinsi Kalbar pada Kamis (20/2/2025).

Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan tiga tuntutan. Salah satunya adalah pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berkaitan dengan efisiensi anggaran.

Tuntutan lainnya adalah untuk segera melaksanakan mitigasi bencana dan menghentikan segala bentuk perusakan lingkungan di Kalimantan Barat. Mahasiswa juga mendesak pemerintah daerah untuk segera merealisasikan peningkatan kualitas pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan layanan sosial secara merata dan berkeadilan.

Koordinator Aksi Mahasiswa, Muhammad Najmi Ramadhan menegaskan penolakan mereka terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai merugikan masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial.

“Hari ini kami benar-benar menolak efisiensi anggaran karena hal ini benar-benar merugikan masyarakat kita. Dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial,” ujarnya usai menyerahkan tiga tuntutan kepada Dewan DPRD Kalbar.

“kami juga menuntut agar efisiensi anggaran ini tidak hanya diterapkan pada sektor pelayanan publik, tetapi juga pada sektor pejabat publik yang seharusnya juga mengalami efisiensi," ungkap Najmi lebih lanjut.

Sementara terkait mitigasi bencana, Najmi meminta agar Pemerintah harus membuat kebijakan yang dapat mengurangi dampak bencana terutama banjir dan karhutla yang merugikan masyarakat.

“Kami tidak ingin masyarakat Kalimantan Barat terus-menerus menjadi korban bencana alam. Pemerintah harus membuat kebijakan yang dapat mengurangi dampak bencana yang merugikan masyarakat kami,”

Aksi demo mahasiswa ini disambut baik oleh tiga anggota dewan perwakilan Fraksi yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Nasdem dan Partai PKB.

Zulfydar Zaidar Mochtar, anggota DPRD Provinsi kalimantan Barat dari fraksi PAN menegaskan bahwa pihaknya menghargai aspirasi mahasiswa yang dianggap sebagai agen perubahan dalam masyarakat.

"Kami akan menyampaikan hasil ini kepada pimpinan dan Ketua DPRD, dan berharap Ketua akan merilis resmi hasil yang kami terima dari para mahasiswa," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Barat, Syarif Amin Muhammad, menjelaskan bahwa tuntutan mahasiswa mengenai efisiensi anggaran yang mengganggu program-program infrastruktur dan pendidikan sangat diperhatikan.

“Kami menerima aspirasi mahasiswa untuk menjaga agar anggaran infrastruktur dan pendidikan tidak terpotong. Kami akan teruskan ke tingkat lebih tinggi," jelasnya.

Senada dengan anggota dewan lainnya, Fraksi PKB, yang diwakili oleh Mulyadi Tawik, juga menyatakan bahwa tuntutan mahasiswa sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat Kalimantan Barat, terutama mengenai perbaikan infrastruktur dan sektor kesehatan yang masih jauh dari memadai.

“Kami berharap tuntutan mahasiswa bisa masuk ke dalam perbaikan-perbaikan kebijakan yang ada. Kami harus bersabar, karena perubahan ini membutuhkan waktu," tuturnya.

Mulyadi juga menambahkan bahwa tuntutan yang disampaikan mahasiswa ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Barat, tetapi hampir di seluruh Indonesia. "Efisiensi anggaran memang perlu dilakukan, tetapi harus tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dasar," katanya.