Ilustrasi gedung kapitol Amerika. Xinhua/Hu Yousong

Ilustrasi gedung kapitol Amerika. Xinhua/Hu Yousong

Berandascoped-by-BerandaInternasionalscoped-by-InternasionalTrump Ancam Lakukan PHK Massal Jika Pemerintah AS Alami Shutdown, Demokrat Balik Menyalahkan

Trump Ancam Lakukan PHK Massal Jika Pemerintah AS Alami Shutdown, Demokrat Balik Menyalahkan

Internasional | Rabu, 1 Oktober 2025

PIFA, Internasional – Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (30/9) menegaskan bahwa jika penutupan pemerintahan (government shutdown) benar-benar terjadi, pemerintahannya akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap "banyak orang."

Trump menyalahkan kubu Demokrat di Kongres atas kebuntuan pembahasan anggaran. "Ya, Demokrat menginginkan shutdown pemerintahan. Jadi, jika Anda menyebabkan shutdown, Anda harus melakukan PHK. Jadi, kita akan mem-PHK banyak orang yang akan sangat terdampak, dan Demokrat, mereka (yang di-PHK) adalah dari Demokrat," ujar Trump di Gedung Putih.

Sementara itu, Pemimpin Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, menegaskan tanggung jawab ada di pundak Trump. "Itu merupakan penutupan pemerintahan yang dilakukan oleh Donald Trump. Dia yang bertanggung jawab atas hal tersebut," tulis Schumer di platform X dengan menyertakan ulang video pernyataan Trump.

Trump pada hari yang sama juga menuding Demokrat bersikeras memberikan layanan kesehatan gratis kepada imigran ilegal. Tuduhan itu turut digaungkan Wakil Presiden JD Vance, Ketua DPR Mike Johnson, serta sejumlah senator Republik.

Namun Schumer membantah keras. Dalam pidatonya di Senat, ia menyebut klaim Partai Republik sebagai kebohongan. "Undang-undang melarang imigran tanpa dokumen menerima pembayaran dari Medicare, Medicaid, atau ACA. Tidak ada uang, bahkan sepeser pun, dari dana federal yang dialokasikan ke sana," tegasnya.

Pemerintah federal AS akan memasuki masa shutdown mulai Rabu (1/10) pukul 00.01 dini hari jika Kongres gagal menyetujui rancangan undang-undang (RUU) anggaran dalam beberapa jam ke depan.

Partai Republik, yang menguasai 53 kursi di Senat, memerlukan sedikitnya tujuh suara dari anggota Demokrat untuk meloloskan RUU tersebut.

Rekomendasi

Foto:  PK Ditolak, Johnny Plate Tetap Jalani Hukuman 15 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi BTS 4G | Pifa Net

PK Ditolak, Johnny Plate Tetap Jalani Hukuman 15 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi BTS 4G

Nasional
| Rabu, 14 Mei 2025
Foto: Squid Game Season 2 Gagal Raih Penghargaan Golden Globe ke-82 | Pifa Net

Squid Game Season 2 Gagal Raih Penghargaan Golden Globe ke-82

Dunia
| Rabu, 8 Januari 2025
Foto: Prabowo Gunakan Rp24 Triliun dari Penghematan Anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis | Pifa Net

Prabowo Gunakan Rp24 Triliun dari Penghematan Anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis

Indonesia
| Senin, 17 Februari 2025
Foto: Tambah Poin, Tim Yamaha Racing Indonesia Harapkan Improvement di Seri ARRC Selanjutnya | Pifa Net

Tambah Poin, Tim Yamaha Racing Indonesia Harapkan Improvement di Seri ARRC Selanjutnya

Sports
| Kamis, 12 Juni 2025
Foto: 38 Replika Naga Siap Meriahkan Cap Go Meh di Pontianak | Pifa Net

38 Replika Naga Siap Meriahkan Cap Go Meh di Pontianak

Pontianak
| Sabtu, 4 Januari 2025
Foto: Rajin Servis di Bengkel Resmi Yamaha, Beragam Keuntungan Ini Bisa Didapat Konsumen | Pifa Net

Rajin Servis di Bengkel Resmi Yamaha, Beragam Keuntungan Ini Bisa Didapat Konsumen

Nasional
| Sabtu, 7 Juni 2025
Foto: Update Klasemen Liga Italia, Inter Milan Pepet Napoli di Puncak | Pifa Net

Update Klasemen Liga Italia, Inter Milan Pepet Napoli di Puncak

Italia
| Senin, 27 Januari 2025
Foto: Hindia Rilis Mixtape Doves, ‘25 on Blank Canvas | Pifa Net

Hindia Rilis Mixtape Doves, ‘25 on Blank Canvas

Indonesia
| Selasa, 25 Februari 2025
Foto: Untan Rayakan Dies Natalis ke-66: Merajut Harmoni, Mengukir Prestasi, Membangun Negeri Berkelanjutan | Pifa Net

Untan Rayakan Dies Natalis ke-66: Merajut Harmoni, Mengukir Prestasi, Membangun Negeri Berkelanjutan

Lokal
| Rabu, 21 Mei 2025
Foto:  Ratusan Yamaha Mio Lintas Generasi Hadir Pada Mio Ride The Hype Jadi Bukti Solidaritas Skutik Legendaris Indonesia | Pifa Net

Ratusan Yamaha Mio Lintas Generasi Hadir Pada Mio Ride The Hype Jadi Bukti Solidaritas Skutik Legendaris Indonesia

Nasional
| Rabu, 11 Juni 2025

Berita Terkait

Lokal

Foto: Kebijakan Pemotongan TPP Nakes hingga 35 Persen Dinilai Tak Adil | Pifa Net

Kebijakan Pemotongan TPP Nakes hingga 35 Persen Dinilai Tak Adil

PIFA, Lokal - Tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soedarso, mengeluhkan penurunan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 35 persen yang diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar. Ketua Lembaga Kajian Anak Negeri, Maman Suratman menyayangkan kebijakan yang diambil oleh Pj Gubernur Kalbar tersebut. Menurut Maman, hal ini dapat memperburuk citra RSUD dr Soedarso, lantaran pemotongan ini bakal berdampak terhadap kinerja pegawai terutama nakes di RS itu. "Kebijakan tersebut dikhawatirkan citra RSUD Soedarso yang sudah mulai bagus akan berdampak terhadap pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan," kata Maman, Jumat (23/2/2024). Maman mengatakan, kebijakan pemotongan TPP itu mengabaikan keadilan bagi pegawai, terutama nakes dengan beban kerja yang cukup berat. "Pemotongan TPP sebanyak 35 persen terhadap tenaga kesehatan sangat tidak adil," ujarnya. Terlebih kata Maman, pemotongan TPP tidak terjadi di instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di Kalbar. Malah, beberapa diantaranya mengalami kenaikan berlipat. "Pada instansi lain terdapat kenaikan terhadap TPP tesebut, hanya tenaga kesehatan yang tidak mengalami kenaikan tetapi justru mengalami penurunan," katanya. Maman mengkhawatirkan  pemotongan TPP ini memicu efek domino dari kekecewaan para nakes. Hal itu, bakal memperburuk pelayanan terhadap masyarakat. "Dikhawatirkan terjadi mogok kerja dan demo besar-besaran dari tenaga kesehatan yang akan berdampak langsung kepada pelayanan kesehatan," jelasnya. Aturan pemotongan TPP ini, juga dipandang Maman sebagai kebijakan yang tebang pilih. Anggaran daerah yang merosot tak bisa dijadikan alasan untuk memotong TPP. "Kebijakan ini tebang pilih. Pernyataan Pj Gubernur penyebab TPP nakes turun akibat anggaran daerah yang menurun terbantahkan dengan kenaikan TPP instansi lain," paparnya. Di sisi lain, alasan penerimaan PPPK yang disebut mempengaruhi pemotongan TPP ini juga tak berdasar. Sebab, anggaran PPPK seharusnya disusun sebelum penerimaan tersebut. "Mengimbau agar TPP tenaga kesehatan yang harus dinaikkan, karena tenaga kesehatan merupakan ujung tombak kesehatan, jangan ada tebang pilih," tandasnya. Sementara itu, Pj Gubernur Kalbar Harisson menjelaskan, Pergub tentang TPP ini telah dibahas sebelum akhirnya diputuskan. Pembahasan itu melibatkan Kepala OPD masing-masing, Direktur RSUD dan Tim TPP yang terdiri dari Sekda, Bappeda, BKAD, BKD, Biro Organisasi dan Biro Hukum. "Sebelum diputuskan dalam bentuk Pergub terlebih dahulu dibahas. Setelah sepakat baru dimintakan persetujuan ke Dirjen Keuangan Kemendagri. Setelah mendapat persetujuan baru di Pergub kan," jelasnya. Menurut Harisson yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kalbar itu, besaran TPP setiap tahun tidak akan sama. "Bisa naik dan bisa turun, tergantung kondisi keuangan pemerintah daerah. Selain itu bergantung kelas jabatan, prestasi kerja, beban kerja dan lainnya," katanya. Menyikapi kebijakan yang menimbulkan polemik tersebut, Harisson juga telah meminta sekretaris daerah, Tim TPP, Kepala OPD serta Direktur RSUD untuk berkonsultasi kembali ke Dirjen Keuangan. "Saya sudah minta untuk konsultasi lagi ke Dirjen Keuangan Kemendagri menyangkut apa yang menjadi aspirasi dari pegawai ASN ini," pungkasnya. (ap)

Pontianak
| Jumat, 23 Februari 2024

Nasional

Foto: BKN Perpanjang Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap 2 | Pifa Net

BKN Perpanjang Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap 2

PIFA.CO.ID, NASIONAL - Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali memperpanjang pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2. Perpanjangan ini diatur dalam Surat Plt. Kepala BKN Nomor 55/B-KS.04.01/SD/K/2025 tertanggal 6 Januari 2025 tentang penyesuaian jadwal seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 Tahap 2.Berdasarkan surat tersebut, pendaftaran seleksi PPPK kini berlangsung dari 17 November 2024 hingga 15 Januari 2025. Perubahan ini berlaku bagi Tenaga Non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN sesuai Keputusan Menteri PANRB Nomor 634 Tahun 2024, serta bagi Tenaga Non-ASN yang masih aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah.Plt. Kepala BKN selaku Ketua Panselnas mengingatkan instansi untuk segera mengkonfirmasi Tenaga Non-ASN yang berhak mendaftar melalui sistem SSCASN. Selain itu, calon pelamar diimbau segera menyelesaikan pendaftaran sebelum batas waktu dan selalu mengakses informasi melalui kanal resmi pemerintah.

Indonesia
| Selasa, 7 Januari 2025

Lokal

Foto: Semarak HUT Kota Putussibau ke-127, Bupati: Semangat Wujudkan Kapuas Hulu Hebat | Pifa Net

Semarak HUT Kota Putussibau ke-127, Bupati: Semangat Wujudkan Kapuas Hulu Hebat

Berita Kapuas Hulu, PIFA - Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan merayakan Hari Ulang Tahun kota Putussibau ke 127 di halaman kantor Bupati, pada Rabu (1/6/2022).  Perayaan HUT kota Putussibau berlangsung meriah dan semarak dengan nuansa budaya. Kegiatan melibatkan berbagai instansi, lintas sektor di Kapuas Hulu. Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan dan istrinya Ny. Angeline Fremalco juga Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat dan istrinya Ny. Via Octaria bersama seluruh peserta kegiatan hadir dengan busana budaya. Adapun rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan pawai bersama menggunakan mobil hias, parade pakaian busana daerah, pembagian hadiah, penerima penghargaan dari BPJS, dilanjutkan potong umpeng dan pelepasan balon ke udara.  Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menyampaikan perayaan HUT kota Putussibau ke 127 harus menjadi semangat untuk mewujudkan Kapuas Hulu HEBAT. Hal tersebut dapat terwujud, salah satunya dengan kekompakan bersama dalam menjaga hubungan yang Harmonis.  "Seperti pada kesempatan ini semua menggenakan busana adat dari berbagai daerah, ini menunjukan komitmen bersama untuk menjaga keharmonisan di masyarakat," tuturnya. Bupati Kapuas Hulu yang kerap disapa Bang Sis juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap melestarikan adat budaya. Sebab kebudayaan adalah aset yang sangat berharga, berbeda antara satu dan lainnya.  "Kita juga harus terus kembangkan produk lokal kerajinan masyarakat, baik itu tenun dan lainnya," tuntas Fransiskus Diaan. (ja)

Kapuas Hulu
| Rabu, 1 Juni 2022
2
4
8
9
3
5
2
4
8
9
3
5
2
4
8
9
3
5