Tudingan Muda Mahendrawan Hoaks! Pemprov Kalbar Buktikan Bantuan Anggaran Mengalir Deras
Kalbar | Kamis, 7 November 2024
Koordinator Relawan Satu Barisan, Husni, menanggapi keras tudingan Calon Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Muda Mahendrawan, yang menyebut Pemprov Kalbar tidak pernah memberikan bantuan anggaran kepada pemerintah kabupaten/kota. Pernyataan ini dilontarkan Muda saat debat publik kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar, Selasa (5/11).
Husni menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak benar alias hoaks.
"Faktanya, setiap tahun Pemprov Kalbar rutin memberikan bantuan keuangan (bankeu) kepada pemerintah kabupaten/kota," tegas Husni.
Data menunjukkan bahwa di tahun 2019, Pemprov mengucurkan Rp19,16 miliar untuk 10 kabupaten/kota, dan Rp18,4 miliar pada 2020 untuk sembilan daerah.
Anggaran bankeu bahkan meningkat signifikan setelah pandemi.
"Tahun 2021 totalnya Rp83,29 miliar, tahun 2022 Rp47,48 miliar, dan tahun 2023 mencapai Rp111,23 miliar. Semua daerah kebagian," ungkap Husni.
Kabupaten Kapuas Hulu, misalnya, menerima Rp52,45 miliar di 2023, digunakan untuk membangun empat ruas jalan kabupaten.
Husni heran dengan tudingan Muda Mahendrawan, yang juga menjabat sebagai Bupati Kubu Raya (2019-2024).
"Aneh kalau Pak Muda bilang Pemprov tidak pernah membantu kabupaten/kota, padahal Kubu Raya selalu dapat bankeu setiap tahun," ujarnya.
Lebih lanjut, Husni menduga bahwa saat menjadi bupati, Muda gagal mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Tidak bisa meningkatkan PAD, malah mengandalkan bantuan keuangan dari Pemprov dan pemerintah pusat, hingga akhirnya defisit dan berhutang," sindir Husni.
Ia menegaskan bahwa kepala daerah seharusnya berusaha membuat wilayahnya mandiri secara fiskal.
Husni menekankan bahwa bantuan keuangan harus disesuaikan dengan prioritas, sebab tanggung jawab Pemprov cukup besar.
"Pak Sutarmidji berhasil meningkatkan jalan provinsi yang mantap dari 49 persen menjadi sekitar 80 persen, meski sempat terhambat pandemi. Itu membutuhkan anggaran besar," jelasnya.
Jika Sutarmidji terpilih kembali, Husni yakin bankeu yang diberikan akan lebih besar karena proyek-proyek provinsi yang mendesak sudah hampir selesai.
"Angka Rp111,23 miliar di 2023 saja sudah besar, di periode kedua nanti pasti lebih tinggi," katanya optimis.
Husni juga menanggapi pernyataan Muda soal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada APBD Pemprov Kalbar. Menurutnya, SiLPA itu adalah hasil positif dari pendapatan yang melebihi target, bukan kegagalan.
"Pemprov Kalbar selalu masuk urutan empat nasional dalam realisasi pendapatan dan belanja, serta mendapat Opini WTP setiap tahun dari BPK," ungkap Husni.
Ia mempertanyakan logika Muda yang menyebut pemerintahan Sutarmidji gagal.
"Bagaimana bisa disebut gagal, sementara daerahnya sendiri defisit anggaran dan berhutang?" tutup Husni.
