Foto Ilustrasi: Infosiak.com

Tujuh Helikopter Siaga Penanganan Karhutla di Kalbar

Kalbar | Sabtu, 13 Agustus 2022

Berita Lokal, PIFA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapat bantuan penyewaan tujuh unit helikopter untuk dukungan operasi udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalbar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, Harisson mengutarakan, helikopter itu sudah dikontrak oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tujuh helikopter ini akan dioperasionalkan untuk pemadaman serta patrol.

"Misal, saat ada Karhutla tujuh helikopter ini akan dioperasikan dan ada juga untuk patroli. Heli ini akan stay (menetap) selama kita membutuhkan," katanya, kemarin.

Harisson menyampaikan, Pemprov Kalbar telah mengambil langkah strategis dalam pengendalian Karhutla di wilayah Kalbar.

Langkah itu melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa yang dilakukan secara bertahap mulai Tahun 2019 sampai Tahun 2023.

Selain itu, melakukan restorasi ekosistem gambut pada kesatuan hidrologis gambut dengan luas indikatif kurang lebih 203.751 Ha melalui pembangunan infrastruktur pembasahan gambut berupa sumur bor sebanyak 491 unit, sekat kanal sebanyak 806 unit, revegetasi seluas 150 Ha.

“Revitalisasi atau peningkatan ekonomi masyarakat sejumlah 154 paket, pendampingan desa peduli gambut, dan pemetaan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di 14 kabupaten/kota,” jelasnya.

Asisten Deputi Kemenkopolhukam, Brigjen Pol Lakoni berharap Karhutla di Kalbar bisa diminimalkan. Mengingat tahun ini, Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20. Sehingga jangan sampai mendapat penilaian negatif dari negara-negara lain yang bertetangga dengan Indonesia.

“Saya juga telah menyampaikan kepada Pemprov serta rekan-rekan dari instansi terkait untuk mendukung hal itu dan membuat rencana aksi mengenai tindak lanjut," harapnya, saat Rakor Penanganan Karhutla di Pontianak, Kamis (11/8/2022).

Rekomendasi

Politik

Prabowo Dikabarkan Reshuffle Mendiktisaintek Satryo Brodjonegoro Hari Ini

Indonesia

| Rabu, 19 Februari 2025

Sports

Jalani Test di Portimao, El' Dablek Aldi Satya Mahendra Makin Kenal Karakter Yamaha R9

Indonesia

| Kamis, 20 Maret 2025

Sports

Capai Target 10 Besar, Selanjutnya Aldi Satya Mahendra Bidik Race Konsisten Ada di Rombongan Terdepan

Belanda

| Rabu, 16 April 2025

Pifabiz

Inara Rusli dan Virgoun Berdamai, Rencanakan Bukber Demi Anak-anak

Indonesia

| Kamis, 6 Maret 2025

Nasional

Didampingi Hotman Paris, Nadiem Makarim Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Korupsi Laptop

Nasional

| Selasa, 15 Juli 2025

Sports

Legenda Italia, Cassano: Milan dan Juventus Tak akan Mampu Gaji Rashford

Italia

| Jumat, 10 Januari 2025

Lifestyle

5 Makanan Ci Mehong yang Viral di TikTok, Tertarik Coba?

Indonesia

| Selasa, 18 Februari 2025

Pifabiz

Ustadz Derry Sulaiman Klaim Hotman Paris, Denny Sumargo, dan Willie Salim Akan Segera Mualaf

Indonesia

| Kamis, 13 Maret 2025

Lokal

Mulai 1 April, Rumah Sakit ProMEDIKA Pontianak Resmi Tak Beroperasional

Pontianak

| Jumat, 4 April 2025

Pifabiz

Nikita Mirzani Sebut LM Bakal Buka Suara atas Keinginannya Sendiri

Indonesia

| Jumat, 14 Februari 2025

Berita Terkait

Teknologi

Banyak Serangan Siber, UU PDP Harus Segera Disahkan

Berita Teknologi, JAKARTA - Untuk mewujudkan kedaulatan data, perlindungan data pribadi dan keamanan digital, suatu negara membutuhkan undang-undang atau regulasi mengenai pengaturan data yang bersifat mengikat secara Nasional maupun internasional. Saat ini sudah ada 136 negara di dunia yang memiliki UU perlindungan data pribadi (UU PDP) atau General Data Protection Regulator (GDPR). Menurut Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam RI Marsma TNI. Dr. Sigit Priyono, GSC., S.IP., Indonesia perlu menerapkan Data Free Flow with Trust (DFFT). Dengan menerapkan DFFT diharapkan kedaulatan data, perlindungan data pribadi dan keamanan digital dapat terwujudkan. Bahkan menurut Sigit sebagian besar negara Asean seperti Singapura, Thailand dan Filipina sudah memiliki regulasi yang melindungi data pribadi. Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Asean hingga saat ini belum memiliki UU PDP. Padahal pembahasan RUU PDP yang sudah melalui lebih dari tiga masa sidang di DPR. Progres diskusi dengan DPR juga sudah lebih dari 50%. Karena terlalu banyak UU PDP ini, maka perlu kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk segera menyelesaikan RUU PDP yang sudah terlalu lama mangkrak. "Indonesia harus siap terhadap serangan cyber dan jangan sampai data masyarakat dikuasai oleh pihak asing yang tak bertanggung jawab. Oleh sebab itu Indonesia perlu segera memiliki UU PDP. Saat ini UU PDP mengalami sedikit kendala. Sehingga saat ini perlu kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk segera menyelesaikan RUU PDP," ungkap Sigit, dikutip detiknews, Jum'at, 20 Mei 2022. Dalam menerapkan DFFT di hubungan internasional, menurut Sigit harus berada dalam koridor kepentingan Nasional berupa keamanan dan kesejahteraan dengan mengedepankan penempatan data dan pertanggung jawaban atas pengelolaan data. Selain itu harus juga harus memprioritaskan kesepakatan dan prinsip yang saling menguntungkan antar pihak dengan mengedepankan perlindungan. Selain itu mengembangkan kerangka hukum dan administrasi DFFT yang memungkinkan lawful intercept. Serta mendorong sistim keamanan yang handal melalui pengimplementasian standar minimum dalam DFFT. Untuk itu perlu penguatan prinsip dan payung hukum dalam hubungan internasional mengenai DFFT. Termasuk untuk mengakomodasi keberadaan teknologi baru yang berkaitan dengan data pribadi. Tujuannya agar dapat diimplementasikan dalam beberapa peraturan sektoral seperti perbankan, telekomunikasi, kesehatan dan kependudukan. "RUU PDP nantinya harus memiliki tujuan untuk melindungi hak warga negara terkait data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak swasta maupun pemerintah yang mengelola data. Harus ada pengaturan yang ketat terhadap pemilik data, pemrosesan data, transfer atau data flow, peran pemerintah dan masyarakat, keamanan data dan ketentuan denda administratif," kata Sigit. Nantinya di dalam UU PDP lanjut Sigit diperlukan standar minimum teknis maupun administrasi agar menciptakan keadilan dan kesetaraan prinsip perlindungan yang dapat diimplementasikan baik swasta maupun pemerintah. Standar minimum perlu mencakup bagaimana terjadinya pertukaran data, keamanan data hingga saksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar perlindungan data pribadi. Sigit menerangkan, standar teknis perlindungan data pribadi ditujukan agar terjadi keseragaman perlindungan data bagi seluruh pihak yang akan memproses dan menyimpan data pribadi. Selain itu standar teknis diperlukan agar tercipta trust pada saat dipindahtangankan. Karena sudah menerapkan standar yang sama. "Harusnya peraturan standar minimum dan norma PDP menjadi dasar menerapkan denda administratif jika terjadi kebocoran atau lalai dalam menerapkan standar. Namun saat ini regulasi yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi belum ada. Saat ini PP 71 tahun 2019 belum terdapat peraturan standar minimum dan norma PDP. Seharunya UU PDP yang keluar terlebih dahulu baru revisi PP 82 tahun 2012 menjadi PP 71 tahun 2019. Ini yang menjadi pertanyaan banyak pihak saat ini," papar Sigit. Sigit menambahkan, dalam proses pembentukan peraturan, seperti UU PDP dan denda administratif memerlukan koordinasi dari Kominfo kepada Polhukam untuk mengakomodir dan mengorkestrasi peraturan tersebut untuk dapat dijadikan payung hukum beragam sektor. (rs)

Indonesia

| Jumat, 20 Mei 2022

Sports

Semifinal Piala Dunia: Kroasia vs Argentina, Maroko vs Prancis, Siapa Jagoanmu?

Berita Sports, PIFA - Laga perempat final Piala Dunia 2022 di Qatar sudah rampung, Maroko dan Prancis menjadi 2 tim terakhir yang lolos ke semifinal. Sesuai jadwal, laga semi final akan dimainkan pada tanggal 14 dan 15 Desember mendatang. Kroasia menjadi tim pertama yang memastikan diri lolos ke semifinal Piala Dunia 2022. Selanjutnya disusul Argentina, Maroko dan Prancis. Kroasia, lolos setelah mengalahkan Brasil lewat adu penalti, pada Jumat (9/12) malam WIB. Duel Kroasia vs Brasil berlangsung di Education City Stadium, Al Rayyan, berakhir 1-1 hingga babak perpanjangan waktu. Setelahnya, Luka Modric dkk berhasil menundukkan skuad Brasil lewat babak adu penalti, dengan skor kemenangan. Capaian yang baik untuk Timnas Kroasia, sebelumnya mereka juga melaju ke babak semi final pada gelaran Piala Dunia di Rusia 2018 lalu. Argentina menjadi tim kedua yang melaju ke perempat final. Laga Belanda vs Argentina yang digelar di Lusail Iconic Stadium, Lusail dini hari ini (10/12) juga diakhiri dengan babak adu penalti, skornya 4-3. Kiper, Emiliano Martinez menjadi salah satu aktor kemenangan Argentina, ia sukses menepis dua penalti pertama Belanda. Tim ketiga yang lolos adalah Maroko, rekor baru untuk Piala Dunia tahun ini. Maroko menjadi negara Afrika pertama yang lolos ke semi final Piala Dunia. Lebih lanjut, tim keempat yakni Prancis. Mereka menundukkan Inggris dengan skor tipis 2-1 di babak perempat final, Minggu (11/12) dini hari WIB. Pada babak semifinal nanti, Kroasia akan berhadapan dengan Argentina di Lusail Stadium, Rabu (14/12) pukul 02.00 WIB. Sementara laga lainnya, mempertemukan Maroko dan Prancis pada Kamis (15/12) pukul 02.00 WIB. Maroko menjadi tim kuda hitam yang sejauh ini tampil apik di Piala Dunia Qatar. Tim berjuluk "Singa Atlas" ini bahkan clean sheets kala melawan Kroasia, Belgia, Spanyol, dan Portugal. Dari 4 tim itu, siapa yang kamu jagokan tembus ke babak final?

Qatar

| Minggu, 11 Desember 2022

Pifabiz

Waduh, Alergi Udara Kotor di Jakarta Bikin Anak Nikita Willy Sakit

Pifabiz - Kabar kurang baik menimpa pasangan artis Nikita Willy dan Suaminya Indra Priawan setiba di Indonesia. Sebagaimana diketahui, Nikita Willy bersama sang suami sempat meninggalkan Indonesia untuk proses melahirkan buah hari mereka. Pasangan tersebut kembali menginjakkan kaki di Jakarta usai melahirkan buah hati mereka, Isa Xander Djokosoetono pada 7 April 2022 lalu di Los Angeles, Amerika Serikat. Sayangnya, putra mereka dikabarkan sakit tak lama setelah berada di Jakarta gara-gara alergi dengan udara kotor. Dalam kanal YouTube Nikita Willy, sang suami mengatakan bahwa putranya mengalami sakit saat menyesuaikan dengan udara Jakarta. "Pas dia menyesuaikan udara dengan Jakarta, si Issa sempat sakit," ungkap Indra Priawan dikutip okezone.com, Kamis (15/9/2022). Indra mengungkapkan, kejadian tersebut bermula ketika pasangan selebriti itu mengajak anak mereka jalan-jalan di sekitaran Jakarta. "Karena waktu itu sempat kita bawa jalan-jalan, nggak lama sih padahal di pinggir jalan terus dia kayaknya nggak biasa dengan udara sedikit kotor," katanya. Nikita dan Indra mengaku sempat bingung ketika putranya tiba-tiba mengalami batuk. Hingga akhirnya mereka sadar bahwa putranya batuk karena kualitas udara di Jakarta saat itu sedang buruk. "Dia sempat batuk-batuk, kita pikir kenapa dia batuk-batuk? Ternyata dia batuk-batuk karena alergi dengan udara yang kotor," jelas Indra. Sebab, sewaktu tinggal di Los Angeles udara dan airnya pun sangat bersih. Ketika mereka tiba di Jakarta kebetulan saat itu kualitas air sedang buruk. "Waktu itu di LA air quality-nya bagus ya, dan di sini waktu itu sempat agak buruk air quality-nya," kata Indra menjelaskan. Rupanya masalah udara di Jakarta bukan menjadi satu-satunya tantangan yang dihadapi baby Issa di Jakarta. Selain terkait kualitas udara, Baby Issa juga perlu menyesuaikan dengan perbedaan waktu antara Jakarta dan Los Angeles. "Hari pertama (di Jakarta) dia jam 02.00 siang kayak tidur deep sleep banget, cuma kita bangun-bangunin, sore kita hibur-hibur dia supaya enggak ngantuk, jam 06.00 jam 07.00 baru kita mandiin buat tidur," kata Nikita. Meski begitu, Nikita merasa bersyukur sebab baby Issa tak begitu lama mengalami jet lag. "Jet lag dia cuma empat hari, bahkan kita dua minggu," seloroh Nikita Willy sambil tertawa. (b)

Indonesia

| Jumat, 20 Mei 2022

Qatar

| Minggu, 11 Desember 2022

Amerika

| Kamis, 15 September 2022