Foto Ilustrasi: Infosiak.com

Berita Lokal, PIFA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapat bantuan penyewaan tujuh unit helikopter untuk dukungan operasi udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalbar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, Harisson mengutarakan, helikopter itu sudah dikontrak oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tujuh helikopter ini akan dioperasionalkan untuk pemadaman serta patrol.

"Misal, saat ada Karhutla tujuh helikopter ini akan dioperasikan dan ada juga untuk patroli. Heli ini akan stay (menetap) selama kita membutuhkan," katanya, kemarin.

Harisson menyampaikan, Pemprov Kalbar telah mengambil langkah strategis dalam pengendalian Karhutla di wilayah Kalbar.

Langkah itu melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa yang dilakukan secara bertahap mulai Tahun 2019 sampai Tahun 2023.

Selain itu, melakukan restorasi ekosistem gambut pada kesatuan hidrologis gambut dengan luas indikatif kurang lebih 203.751 Ha melalui pembangunan infrastruktur pembasahan gambut berupa sumur bor sebanyak 491 unit, sekat kanal sebanyak 806 unit, revegetasi seluas 150 Ha.

“Revitalisasi atau peningkatan ekonomi masyarakat sejumlah 154 paket, pendampingan desa peduli gambut, dan pemetaan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di 14 kabupaten/kota,” jelasnya.

Asisten Deputi Kemenkopolhukam, Brigjen Pol Lakoni berharap Karhutla di Kalbar bisa diminimalkan. Mengingat tahun ini, Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20. Sehingga jangan sampai mendapat penilaian negatif dari negara-negara lain yang bertetangga dengan Indonesia.

“Saya juga telah menyampaikan kepada Pemprov serta rekan-rekan dari instansi terkait untuk mendukung hal itu dan membuat rencana aksi mengenai tindak lanjut," harapnya, saat Rakor Penanganan Karhutla di Pontianak, Kamis (11/8/2022).

Berita Lokal, PIFA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapat bantuan penyewaan tujuh unit helikopter untuk dukungan operasi udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalbar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, Harisson mengutarakan, helikopter itu sudah dikontrak oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tujuh helikopter ini akan dioperasionalkan untuk pemadaman serta patrol.

"Misal, saat ada Karhutla tujuh helikopter ini akan dioperasikan dan ada juga untuk patroli. Heli ini akan stay (menetap) selama kita membutuhkan," katanya, kemarin.

Harisson menyampaikan, Pemprov Kalbar telah mengambil langkah strategis dalam pengendalian Karhutla di wilayah Kalbar.

Langkah itu melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa yang dilakukan secara bertahap mulai Tahun 2019 sampai Tahun 2023.

Selain itu, melakukan restorasi ekosistem gambut pada kesatuan hidrologis gambut dengan luas indikatif kurang lebih 203.751 Ha melalui pembangunan infrastruktur pembasahan gambut berupa sumur bor sebanyak 491 unit, sekat kanal sebanyak 806 unit, revegetasi seluas 150 Ha.

“Revitalisasi atau peningkatan ekonomi masyarakat sejumlah 154 paket, pendampingan desa peduli gambut, dan pemetaan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di 14 kabupaten/kota,” jelasnya.

Asisten Deputi Kemenkopolhukam, Brigjen Pol Lakoni berharap Karhutla di Kalbar bisa diminimalkan. Mengingat tahun ini, Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20. Sehingga jangan sampai mendapat penilaian negatif dari negara-negara lain yang bertetangga dengan Indonesia.

“Saya juga telah menyampaikan kepada Pemprov serta rekan-rekan dari instansi terkait untuk mendukung hal itu dan membuat rencana aksi mengenai tindak lanjut," harapnya, saat Rakor Penanganan Karhutla di Pontianak, Kamis (11/8/2022).

0

1

You can share on :

1 Komentar

Berita Lainnya