Pemimpin mahasiswa India, Davendra Nath Mahto, mengakhiri aksi mogok makan setelah berlangsung selama 16 hari pada Senin (17/8). Aksi tersebut dihentikan setelah pemerintah negara bagian Jharkhand memenuhi tuntutan mahasiswa terkait ujian rekrutmen pegawai negeri.

Pemerintah Jharkhand membatalkan ujian rekrutmen pegawai negeri tingkat sarjana yang diselenggarakan Jharkhand Staff Selection Commission (JSSC). Ujian tersebut sebelumnya menuai protes karena diduga terjadi kebocoran soal dan kecurangan.

"Hari ini menandai hari ke-16 mogok makan. Perjuangan ini dimulai 2 Juli," kata Mahto di hadapan Menteri Herman Soren, Pemimpin Kongres Rahul Gandhi, dan Menteri Negara Bagian Dipiki Pandey, dikutip dari Times of India.

Mahto mengapresiasi keputusan pemerintah Jharkhand membatalkan ujian tersebut. Menurut dia, pembatalan ujian merupakan keputusan penting untuk merespons dugaan berbagai kecurangan.

"Saya berterimakasih kepada pemerintah Jharkhand karena telah menunjukkan keberanian untuk mengambil keputusan penting seperti itu, membatalkan ujian adalah tantangan terbesar," kata Mahto.

Meski menghentikan aksi mogok makan, Mahto menegaskan akan tetap mengawal proses reformasi sistem rekrutmen pegawai negeri di Jharkhand.

"Jika ini mengharuskan Majelis Legislatif untuk memberlakukan undang-undang baru atau memberlakukan amendemen konstitusi, maka biarlah demikian," ujarnya.

Aksi mogok makan Mahto merupakan bagian dari demonstrasi ribuan mahasiswa dan pencari kerja di Jharkhand yang berlangsung sejak Juli. Mereka menuntut reformasi terhadap lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ujian rekrutmen pegawai negeri.

Para demonstran juga menuntut pencopotan Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan terkait dugaan kebocoran soal ujian dan berbagai persoalan dalam sistem pendidikan.

Aksi tersebut dipimpin Cockroach Janta Party, partai politik yang dibentuk sebagai respons terhadap pernyataan kontroversial Ketua Mahkamah Agung India yang menyamakan kaum muda pengangguran dengan kecoak.

Dharmendra Pradhan kemudian mengundurkan diri pada Sabtu (25/7), salah satu tuntutan yang sebelumnya disuarakan para demonstran.