Foto: Dok. PSSI

Turnamen Pramusim 2022 di Indonesia Bakal Digelar Pertengahan Juni Mendatang

Jakarta | Selasa, 24 Mei 2022

Berita Sports, PIFA - Akhirnya, kepastian turnamen pramusim di Indonesia sudah ada. PSSI melalui laman resminya mengumumkan bahwa mereka dan PT LIB akan menggelar turnamen pramusim 2022 pada pertengahan Juni mendatang.

PSSI berharap turnamen itu dapat diikuti semua klub Liga 1. Pada tahap awal, klub sudah diajak diskusi dengan PT LIB tentang mekanisme dan regulasi, meskipun semua masih tahap awal.

Seperti diketahui musim lalu, PSSI dan PT LIB menggelar turnamen pramusim dengan titel Piala Menpora dan berlangsung di 4 stadion di Pulau Jawa. Untuk pramusim ini amat mungkin juga akan berlangsung di 4 kota. Namun, stadion mana yang akan dipakai belum diputuskan oleh PSSI dan PT LIB.

‘’Hari ini saya rapat dengan jajaran LIB untuk membahas beberapa hal. Salah satunya soal turnamen pramusim, Liga 1 dan 2. Sudah ada beberapa hal yang disepakati dan ada yang belum. Kita akan terus matangkan hal ini,’’ jelas Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan.

Iriawan menambahkan, turnamen pramusim akan diselenggarakan mulai pertengahan Juni hingga pertengahan Juli dengan penonton. Namun, belum diputuskan berapa persen yang boleh masuk stadion termasuk terkait vaksinasi dan booster.

‘’Kita akan koordinasi dengan pemerintah. Dalam hal ini Kemenpora, Kemenkes, BNPB, Satgas Covid-19, dan Kepolisian soal berapa persen penonton yang boleh masuk stadion. Kita akan ikut apa yang diputuskan oleh pemerintah,’’ tambahnya.

Sementara untuk Liga 1 dan 2, Iriawan mengatakan musim ini ada tiga klub dari Liga 2 yang promosi ke Liga 1 dan ada 3 klub juga dari Liga 1 yang degradasi ke Liga 2.

"Saya kira Liga 1 dan 2 musim ini akan berjalan seru dan ketat karena sudah diperbolehkan ada penonton. Agar kompetisi berjalan seru, adil, fairplay, dan enak ditonton, PSSI dan PT LIB tetap akan memakai asisten wasit tambahan (asisten wasit ke empat dan kelima) di belakang gawang," ujarnya. (yd)

Indonesia

| Selasa, 4 Maret 2025

Berita Terkait

Lokal

Soal RKUHP, Angeline Apresiasi Mahasiswa Masih Kritis

Berita Lokal, PIFA – Gejolak terhadap RKUHP dengan 14 poin krusial, masih bergulir di tanah air. Di Kota Pontianak, gabungan mahasiswa menggelar aksi ke DPRD Kalbar pada pekan lalu. Mereka mendesak DPRD Kalbar, ikut bersuara terkait hal tersebut. Menyikapi persoalan itu, Ketua Komisi I DPRD Kalbar, Angeline Fremalco mengapresiasi para mahasiswa yang masih terus tegak menyuarakan aspirasi. Menurutnya, sikap kritis itu memang dibutuhkan sebagai penyeimbang dalam demokrasi Indonesia. “RKUHP gerakan cukup masif seluruh Indonesia. Kita apresiasi adik-adik mahasiswa yang sangat kritis menyikapi nasib bangsa ini. Dan kita menyambut positif penyampaian aspirasi dan menerima terkait penolakan RKUHP itu,” kata Angeline, kemarin. Sebagai Ketua Komisi I yang membidangi persoalan hukum, Angel menyebutkan pihaknya sudah menyalurkan aspirasi yang telah disampaikan oleh mahasiswa pada aksi unjuk rasa yang berlangsung pekan lalu tersebut. “Kami tentu langsung bergerak cepat menyampaikannya. Dan sifat kami hanya bisa menampung dan meneruskan aspirasi ke DPR RI. Sebab hal ini kan kewenangan penuhnya di DPR RI,” ujarnya. Di sisi lain, Angeline juga mengapresiasi aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa di gedung wakil rakuat itu, berlangsung dengan aman dan damai tanpa aksi anarkis. Penyampaian aspirasi itu pun berlangsung tertib sehingga poin tuntutan bisa disampaikan dengan baik. “Saya mengapresiasi penyampaian aspirasi berjalan tertib dan lancar. Tidak melakukan tindakan anarkis. Kita senang sekali proses demokrasi berjalan dengan baik. Adik-adik menyampaikan pendapat dengan baik tanpa ada konflik,” paparnya. RKUHP terus mengundang perdebatan publik. DPR RI juga mendorong Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) lebih masif dalam menyosialisasikan terkait 14 pasal dalam RKUHP yang masih menimbulkan gejolak. Langkah tersebut dianggap sangat penting sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat, sehingga menjadi paham atas substansi aturan yang dibuat dalam RKUHP tersebut. 14 pasal krusial itu diantaranya; Hukum yang hidup dalam masyarakat atau the living law, pidana mati, penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib. Kemudian, dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa izin, unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih, contempt of court berkaitan dengan dipublikasikan secara langsung tidak diperkenankan. Selanjutnya, advokat curang dapat berpotensi bias terhadap salah satu profesi penegak hukum saja yang diatur (diusulkan untuk dihapus), penodaan agama, penganiayaan hewan, penggelandangan, pengguguran kehamilan atau aborsi, perzinahan, terakhir soal kohabitasi dan pemerkosaan. (anp)

Pontianak

| Selasa, 12 Juli 2022

Nasional

Presiden Jokowi Ingatkan Parpol Hati-hati Pilih Capres-Cawapres 2024

Berita Nasional, PIFA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan seluruh partai politik (parpol) agar berhati-hati dalam menentukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan dipilih pada pemilihan umum 2024. Hal ini karena capres dan cawapres tersebut nantinya akan memimpin lebih dari 270 juta rakyat Indonesia di tengah kondisi global yang penuh tantangan. Peringatannya itu diutarakan Presiden dalam keterangannya kepada awak media seusai menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-8 Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, pada Senin (7/11/2022). “Memang harus hati-hati, hati-hati, loh, menakhodai 270 juta lebih rakyat Indonesia. Kenapa selalu saya ulang-ulang? Memang harus hati-hati. Jangan sembrono,” tuturnya, mengutip Setkab RI. Kepala Negara juga mengingatkan pasangan capres dan cawapres agar disiapkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, sebelum dipilih oleh rakyat. Untuk itu Presiden menegaskan bahwa peran partai politik dalam menentukan pasangan capres dan cawapres sangatlah penting. “Saya ulang ya, bahwa yang namanya capres, cawapres, itu disiapkan oleh partai atau gabungan partai. Nanti yang pilih rakyat, bukan saya. Partai atau gabungan partai, yang milih rakyat, sehingga sekali lagi, hati-hati memilih capres dan cawapres,” tambah Kepala Negara. Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi juga berpesan agar partai-partai politik mempertimbangkan waktu yang tepat dalam mengumumkan capres dan cawapres. Kemudian, Presiden juga parpol menjaga situasi kondusif politik, terutama di tengah keadaan global yang tidak menentu. “Pemilunya sudah tinggal Februari 2024, awal loh berarti, tinggal setahun praktis, iya kan? Tetapi menjaga kondusivitas politik, karena tidak terdukung oleh keadaan global itu yang harus kita tahu semuanya, hati-hati. Keadaan ini tidak sedang normal-normal saja,” tutupnya. (yd)

Jakarta

| Selasa, 8 November 2022

Lokal

Dewan Kalbar Sebut Wacana Kenaikan Harga BBM Tak Beralasan

Berita Lokal, PIFA – Ketua Komisi IV DPRD Kalbar, Subhan Nur menilai kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang diwacanakan pemerintah tak beralasan. Hal itu malah akan memberatkan masyarakat. Dia pun meminta agar pemerintah membatalkan rencana menaikkan harga BBM tersebut. "Kami berharap pemerintah pusat tak jadi menaikkan harga BBM subsidi ini," tegas Subhan Nur, kemarin. Politisi Partai Nasdem itu meminta pemerintah serius mengkaji seluruh dampak dari keputusan yang diambil. Jangan sampai malah menimbulkan kekacauan. Pemerintah katanya, tak boleh menjadikan rakyat sebagai kambing hitam dari kebijakan yang diputuskan. Menurut Subhan, Indonesia harus mencontoh negara tetangga Malaysia. Sebab, subsidi di negara tersebut juga diberikan kepada rakyatnya. Tapi, tak pernah menimbulkan gejolak. "Mereka juga subsidi minyak, beras untuk rakyat. Tak ribut di sana. Ambil contoh yang baiklah jangan kita gengsi," katanya.. Dia menambahkan, klaim pemerintah yang menyebut beban subsidi ratusan triliun untuk BBM subsidi pun telah dibantah sejumlah pengamat ekonomi. "Pengamat ekonomi sebagian besar itu menyebut dari sekian ratus triliun yang diklaim untuk subsidi ternyata tak sampai segitu," tutupnya. Sebelumnya, elemen mahasiswa di Kota Pontianak menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di DPRD Kalbar pada Kamis (1/9/2022) dan Jumat (2/9/2022). Mahasiswa menyampaikan aspirasi di hadapan unsur pimpinan DPRD dan ketua komisi. Mahasiswa menyampaikan empat poin utama tuntutan mereka. Pertama, menolak kenaikan harga BBM, kedua menuntut pemerintah untuk mengaudit kembali BPH Satgas Migas dalam penyaluran BBM bersubsidi. Kemudian ketiga, menuntut DPRD Provinsi Kalbar agar dapat mendesak pemerintah pusat untuk tidak menaikkan harga BBM, dan terakhir mendesak wakil rakyat mendengarkan suara rakyat. Menurut mahasiswa, kenaikan harga BBM sekaligus akan memicu kenaikan harga transportasi dan produksi. Jika hal itu terjadi, rakyat akan kesusahan membeli bahan pangan dan bahan prioritas lain. Mahasiswa menilai alasan pemerintah soal APBN yang telah membengkak akibat subsidi BBM hanyalah sebuah alasan yang klise. (ap)

Pontianak

| Selasa, 12 Juli 2022

Jakarta

| Selasa, 8 November 2022

Pontianak

| Sabtu, 3 September 2022