Istri Moeldoko, Koesni Harningsih, meninggal dunia. (Dok. Istimewa)

Turut Berduka Cita, Istri Moeldoko Meninggal Dunia

Jakarta | Minggu, 12 Maret 2023

PIFA, Nasional – Istri Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI, Jend. TNI (Purn) Moeldoko, Koesni Harningsih meninggal dunia pada Minggu (12/3/2023) . Kabar duka ini dikonfirmasi oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ratna Dasahasta.

Ratna mengatakan Koesni meninggal dunia pada 04.49 WIB, Minggu subuh.

“Turut berduka cita atas berpulangnya istri tercinta dari Bapak Jend. TNI (Purn). Moeldoko, Almarhumah Ibu Koesni Harningsih,” katanya, dikutip dari Antara.

“Semoga almarhumah husnul khotimah dan Allah SWT berikan kepada Bapak Moeldoko beserta seluruh keluarga besar kekuatan, kesabaran dan keikhlasan,” tambahnya.

Koesni meninggal di RSPAD Gatot Soebroto dan akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Bahagia, Tangerang Selatan.

Melansir Antara, tampak pada Minggu pagi, sejumlah tokoh nasional hadir melayat ke rumah duka di Jalan Terusan Lembang, Jakarta Pusat. Tampak hadir Istri Wapres Ma’ruf Amin, Wury Estu Handayani, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Wiranto, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Kemudian, sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju juga turut hadir ke rumah duka antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek Nadiem Makarim, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Tampak hadir juga Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang, serta Menparekraf Sandiaga Uno.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara, Iriana Jokowi juga melayat ke rumah duka. Dilansir dari detikcom di lokasi pada Minggu (12/3/2023), Jokowi tiba pada pukul 11.47 WIB. Kedatangan Presiden Jokowi disambut oleh pelayat maupun perwakilan keluarga.

Rekomendasi

Sports

AEROX TRACK DAY, Enjoy Sensasi Berkendara Super Sport AEROX ALPHA di Lintasan Sirkuit

Bogor

| Kamis, 16 Januari 2025

Sports

Ketua PSSI: Sepak Bola Harus Jadi Pemersatu, Bukan Pemecah

Indonesia

| Sabtu, 1 Maret 2025

Lifestyle

Resep Yee Sang, Hidangan Salad Khas Perayaan Imlek

Indonesia

| Kamis, 16 Januari 2025

Pifabiz

Viral Tiktokers Asal Pontianak Hina dan Sebut Semua Guru Koruptor

Indonesia

| Selasa, 25 Februari 2025

Pifabiz

Razman Nasution Tetap Dampingi Vadel Badjideh Meski BAS Advokatnya Dibekukan, Hotman Paris Bilang Begini

Pifabiz

| Sabtu, 15 Februari 2025

Pifabiz

Lee Jung Jae dan Lim Ji Yeon Dipasangkan di Drakor Baru, Perbedaan Usia Jadi Perdebatan

Korea Selatan

| Selasa, 11 Februari 2025

Sports

Harga Tiket Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Mulai Rp300 Ribu

Indonesia

| Selasa, 4 Maret 2025

Sports

Pesta Gol 5-0 ke Gawang Empoli, Atalanta Ramaikan Perburuan Gelar Liga Italia

Italia

| Senin, 24 Februari 2025

Pifabiz

Verrell Bramasta Turut Soroti Naturalisasi Pemain Timnas Indonesia

Indonesia

| Kamis, 6 Maret 2025

Nasional

Terungkap, Ini Alasan Prabowo Pangkas Anggaran Demi Biayai MBG

Indonesia

| Jumat, 7 Februari 2025

Berita Terkait

Lokal

Aksi Kamisan Pontianak ke-30, Suarakan Isu Korupsi, HAM Hingga Persoalan Lingkungan di Kalbar

Berita Pontianak, PIFA - Aliansi Aksi Kamisan Kota Pontianak menggelar aksi yang ke 30, dalam ranggka memperingati Hari Anti Korupsi tanggal 9 Desember, dan menyambut Hari HAM Internasional tanggal 10 Desember. Aksi yang dilakukan secara damai dan tertib dengan menerapkan protokol kesehatan, serta tidak mengganggu aktivitas umum ini, dilaksanakan sekitaran Taman Digulis Untan, pada Kamis (09/12/2021). Fikri Selaku Koordinator Aksi Kamisan ke 30 dalam rilisnya yang diterima oleh PIFA menyampaikan, bahwa isu yang disuarakan adalah isu Korupsi dan HAM di Kalbar dan Nasional yang berkaitan dengan beberapa aspek, mulai dari permasalahan lingkungan dan SDA di Kalbar, kebebasan berkeyakinan, pelanggaran HAM, kriminalisasi aktivis, reforma agraria, dan UU Cipta kerja. Berikut ini rilis siaran pers aksi kamisan yang ke 30 di Kota Pontianak Peringatan Hari Antikorupsi (9/12) dan Hak Asasi Manusia Internasional (10/12) menjadi momentum untuk melihat kembali serangkaian peristiwa yang terjadi di Indonesia, khususnya Kalimantan Barat terutama yang berkaitan dengan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diakibatkan korupsi SDA, aksi kelompok intoleran, dan represi pada aktivis yang aktif bersuara. Hal-hal ini menyebabkan berbagai ketidakadilan. Bertepatan dengan dua peringatan penting di atas, kamis (9/12) Aksi Kamisan Pontianak bersama kelompok anak muda yang berasal dari berbagai organisasi dan masyarakat sipil di Pontianak melakukan aksi damai untuk menyuarakan berbagai isu sosial, menyoroti kebijakan yang melahirkan sistem yang tidak pro terhadap kepentingan kesejahteraan rakyat. Masyarakat Indonesia mengalami penyempitan ruang kebebasan berekspresi, terancamnya hak-hak minoritas, kebebasan beragama dan berkeyakinan yang semakin terancam, isu kemanusiaan di Papua, serta masalah sosial lainnya. Berbagai kebijakan mengabaikan perlindungan ekologi mengakibatkan peristiwa yang mengancam lingkungan hidup, seperti banjir yang melanda Sintang, Melawi, Sanggau, Sekadau. Semua ini dilakukan untuk mempermudah investasi dan di-glorifikasi negara. Tanpa mempertimbangkan kerugian besar yaitu percepatan kehancuran ekologis dan merusak keharmonisan segala bentuk kehidupan yang hidup di atasnya. Banjir tidak bisa dilihat sebagai bencana alam semata. Namun, juga dari tata kelola ruang dan perlindungan sumber daya alam yang buruk. Secara masif dan eksploitatif negara memberi ijin pada perusahaan-perusahaan ekstraktif dan perkebunan monokultur. Dengan demikian, hak kelola masyarakat juga semakin hilang, bahkan berujung pada penangkapan warga oleh aparat. Satu di antaranya terjadi di dusun Sebalos, Kalbar karena menolak perusahaan Sawit di tanah adat. Permasalahan lain yang perlu disoroti adalah menyempitnya ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat. Peretasan dan peristiwa teror diterima aktivis, mahasiswa, akademisi yang aktif menyuarakan kritikan terhadap pemerintah atas berbagai kebijakan yang merugikan rakyat dengan melemahkan lembaga pemberantas korupsi. Rakyat membutuhkan ruang aman untuk menyampaikan pendapat sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi di Indonesia, sebagai negara demokrasi. Pelanggaran terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan juga masih terjadi di Kalbar dimana sejumlah kelompok intoleran merobohkan masjid Ahmadiyah di Sintang pada September lalu. Padahal negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (2). Berdasarkan ini, anak-anak muda di Kalbar mewakili individu, komunitas dan organisasi yang tergabung dalam Aksi Kamisan Pontianak akan melakukan aksi damai. Berdasarkan penjelasan di atas, kami dari Aksi Kamisan Pontianak menyatakan sikap :: Mendesak pemerintah pusat dan daerah melakukan pengawasan dan evaluasi perizinan perkebunan pertambangan di Kalimantan Barat, serta hentikan perusakan hutan dan lahan atas nama pembangunan di Indonesia. Mendesak pemerintah daerah untuk menciptakan Kalbar yang lebih inklusif dengan menghentikan persekusi terhadap kelompok minoritas. Hentikan kriminalisasi dan teror terhadap aktivis di Indonesia. Hentikan pembunuhan terhadap masyarakat sipil di Papua, tarik militer dari Papua, bebaskan tahanan politik Papua tanpa syarat. Hentikan segala bentuk perampasan tanah rakyat dan laksanakan reforma agraria serta disahkannya RUU Masyarakat Adat Menagih janji pemerintah guna mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM dan aktor intelektual yang terlibat. Mendesak pemerintah untuk mencabut UU Cipta Kerja yang inkonstitusional.

Pontianak

| Kamis, 9 Desember 2021

Lokal

Kembali Tersandung Kasus Narkoba, Napi Ini Kabur Lewat Atap

Pontianak - Seorang terpidana, kabur melalui atap sel Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu (4/9/2021). Kepala Lapas kelas IIA Pontianak Farhan Hidayat mengungkapkan, terpidana bernama Saleh, alias Saleh Kurap itu diduga kabur lewat atap, sebab tidak ditemukan jejaknya di dinding. “Betul. Ada warga binaan bernama Saleh Kurap melarikan diri dari atap sel blok A. Saat ini petugas masih mengecek CCTV, soalnya di dinding tidak kelihatan jejaknya,” kata Farhad melansir kompas. Farhan menjelaskan, Saleh Kurap merupakan residifis yang mendapat pembebasan bersyarat pada Oktober 2020. Namun, tak lama kemudian, dia kembali ditangkap Polda Kalbar atas kasus yang sama. “Saleh ini baru kembali diserahkan penyidik kepolisian untuk ditahan di Lapas,” jelas Farhan. Menurut Farhan, pihaknya sudah mencari dengan melacak lokasi-lokasi yang berpotensi didatangi Saleh. Termasuk rumahnya yang berada di wilayah Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak.

Tim Redaksi

| Sabtu, 4 September 2021

Lokal

Pemprov Hibahkan 9 M ke PMI Kalbar, Sutarmidji Optimis Gedung PMI Bermanfaat untuk Semua

PIFA, Lokal – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) H. Sutarmidji S.H., M.Hum., melakukan Peletakan Batu dan Pemancangan Tiang Pertama tanda dimulainya pembangunan Markas Besar Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Kalimantan Barat yang berlokasi di Jalan Sutoyo Pontianak, pada Kamis (6/4/2023) pagi WIB. Dalam sambutannya Gubernur Sutarmidji mengatakan bahwa pembangunan Markas Besar PMI Provinsi Kalbar dalam rangka memberikan fasilitas sarana dan prasarana penunjang operasional PMI Provinsi Kalbar. Hal ini dikarenakan gedung markas PMI saat ini digunakan yang terletak di Jalan K.H. Ahmad Dahlan sudah tidak memadai juga status kejelasan kepemilikan tanah masih belum jelas. “Kenapa kita pilih letaknya disini, karena tanah disana itu perlu lagi disertifikatkan dan sebagainya, prosesnya bisa memakan waktu lama. Nantinya disana mungkin sebagai gedung gudang, tempat penyimpanan peralatan dan sebagainya, tapi disini nanti sebagai tempat operasional utamanya,” kata Sutarmidji. Ia menambahkan, awalnya Markas Besar PMI Provinsi Kalbar direncanakan akan dibangun di Jalan dr. Sutomo atau bekas Kantor Balitbang Provinsi Kalbar, tetapi menurutnya lokasi tersebut kurang strategis. “Awalnya kita mau di Jalan dr. Sutomo tapi terlalu jauh, karena menurut saya disini lebih bagus sebab bersebelahan dengan Kantor BPBD Kota Pontianak sehingga kalau ada kegiatan bisa disinergikan dengan PMI. Kemudian dekat juga dengan PMI Kota Pontianak, Polsek Pontianak Selatan sehingga bisa terpadu ketika penanganan bencana,” kata Sutarmidji. Menurut Sutarmidji, pembangunan Markas Besar PMI Provinsi Kalbar perlu dilakukan karena PMI adalah lembaga yang sangat vital dan langsung menyentuh masyarakat. “Kalau PMI Kota Pontianak itu kebutuhan darahnya kalau tidak salah saya sekitar 2.000 hingga 3.000 kantong darah selama satu bulan. Kemudian bencana yang terjadi saat ini dimana-mana, sehingga PMI Provinsi Kalbar perlu juga bergerak untuk menanganinya. Tak hanya itu saja kita juga bisa saling bersinergi baik PMI di Kabupaten/Kota hingga Provinsi. Target pembangunan Markas Besar PMI ini mudah-mudahan lima bulan bisa selesai, karena Markas disana itu tidak layak sedangkan PMI Provinsi ini sekarang sudah bergerak ke daerah-daerah membantu pemda menangani bencana - bencana di daerah - daerah,” tegasnya. Sedangkan untuk pembiayaan pembangunan tersebut, Gubernur Sutarmidji menyebut alokasi biayanya dari hibah Pemprov Kalbar. “Untuk biayanya sekitar Rp.9 Miliar dari hibah APBD Pemprov Kalbar, yang terdiri dari Gedungnya 12 x 28 meter persegi, kemudian Aulanya sekitar 16 x 32 meter persegi, untuk bangunannya Insya allah lebih murah. Sebab lembaga PMI ini semi Pemerintah Daerah, bahkan di daerah-daerah lain itu seperti di pulau jawa PMI mendapatkan hibah sekitar Rp.20 Miliar. Selama ini dana hibahnya hanya sekitar Rp.500 juta hingga Rp.1 Miliar saja. Bagaimana mau operasional mereka, padahal mereka itu (PMI) untuk berbagai bencana lebih cepat dari berbagai lembaga lainnya dan lebih mengena di hati masyarakat,” kata Gubernur Kalbar. Sementara itu ditempat yang sama, Ketua PMI Provinsi Kalbar Hj. Lismaryani mengutarakan sangat bersyukur pembangunan Markas Besar PMI Provinsi Kalbar atas bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalbar. “Alhamdulilah segenap para Pengurus PMI Provinsi berterima kasih kepada Bapak Gubernur Kalbar yang telah memberikan dukungan kepada PMI Provinsi Kalbar, sehingga pada hari ini kita bersama bisa mengukir sejarah yang cukup membanggakan, yakni membangun Markas Besar PMI Provinsi Kalbar,” ujar Lismaryani. Dia berharap dengan dibangunnya gedung baru Markas Besar PMI ini dapat meningkatkan kinerja seluruh komponen baik dari Pengurus, Staff hingga Relawan untuk mengabdi di tengah masyarakat. Pihaknya juga berharap, semangat yang luar biasa ini dapat memberikan dampak positif kepada seluruh PMI yang ada di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. "Mudah - mudahan kita dapat bersama seiring sejalan dalam membangun PMI di Provinsi Kalbar sesuai dengan peran dan fungsi kita masing-masing. Dan tak lupa, yang utama semoga kita mendapatkan ridho serta diberikan kemudahan dan keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan tugas kita ini,” tanadsnya. Diketahui, lahan yang digunakan ini sebelumnya merupakan Kantor UPT Perbenihan Tanaman Hutan dan dilikuidasi pada tahun 2017. Kemudian eks bangunan kantor tersebut digunakan sebagai sekretariat para mitra kerja/NGO dibidang lingkungan hidup & kehutanan sejak tahun 2021.

Pontianak

| Kamis, 9 Desember 2021

Tim Redaksi

| Sabtu, 4 September 2021

Pontianak

| Kamis, 6 April 2023