Duel semifinal UEFA Nations League 2022/2023 Spanyol vs Italia. (Ilustrasi: Skor.id/Jovi Arnanda)

UEFA Nations League: Spanyol vs Italia, Duel Sengit Berebut Tiket Final

Eropa | Kamis, 15 Juni 2023

PIFA, Sports - Timnas Spanyol akan menjamu Italia pada laga semifinal UEFA Nations League 2022/2023 di Stadion De Grolsch Veste, Enschede, Belanda, pada Jumat (16/6/2023) dini hari WIB. Kedua tim siap untuk bertarung demi tempat di laga puncak turnamen ini.

Tentu akan berlansung duel yang sengit, kedua tim akan berusaha keras untuk meraih kemenangan dan melaju ke babak final. Duel sengit tampaknya akan tersaji demi mendapatkan tiket ke laga final, keduanya sama-sama punya kans lolos ke final.

Diketahui secara statistik, Spanyol dan Italia lolos ke semifinal dengan catatan yang sama, 3 kali menang, 2 kali bermain imbang, dan 1 kali kalah. Sebelumnya, kedua tim juga bertemu di semifinal kompetisi 2020-21, dengan Spanyol membukukan kemenangan 2-1 sebelum kalah dari Prancis dengan skor yang sama di final.

Spanyol dan Italia mengambil rute yang sama untuk pertarungan ini, membukukan rekor identik 3-2-1 sambil mencetak delapan gol selama babak penyisihan grup. Duel antara Spanyol dan Italia diprediksi akan menjadi pertandingan yang menarik, dengan gaya permainan menyerang dari kedua tim.

Spanyol dikenal karena permainan kombinasi dan penguasaan bola yang baik. Sementara Italia tampil disiplin dan solid dalam bertahan, tetapi juga memiliki kekuatan serangan yang mematikan.

Para pemain kunci dari kedua tim akan menjadi faktor penentu dalam pertandingan ini. Sebagai salah satu turnamen sepak bola paling bergengsi di Eropa, UEFA Nations League menjadi sorotan dunia sepak bola.

Pertandingan semifinal antara Spanyol dan Italia diharapkan akan memberikan tontonan yang menarik dan sengit bagi penggemar sepak bola di seluruh dunia. Pertandingan ini tidak hanya penting untuk melaju ke final, tetapi juga untuk memberikan dorongan moral bagi tim yang berhasil meraih kemenangan.

Baik Spanyol maupun Italia, keduanya akan berusaha maksimal untuk mencapai tujuan mereka dan membawa pulang gelar juara UEFA Nations League. (hs)

Papua

| Senin, 3 Maret 2025

Berita Terkait

Politik

KPU Dinilai Tak Berpihak ke Perempuan, Kenapa Peran Perempuan Penting di Politik?

PIFA, Politik - Peran perempuan dalam dunia politik sangatlah penting. Namun, baru-baru ini beredar kabar bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tak berpihak kepada perempuan karena aturan terbarunya. Melansir BBC News Indonesia, Peraturan terbaru KPU soal keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif dikhawatirkan akan mengurangi jumlah caleg perempuan untuk bersaing dalam Pemilu 2024. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama lembaga lainnya, yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan, pun mendesak KPU merevisi aturan yang dianggap sebagai "Sebuah Kemunduran" dan “Bertentangan dengan Undang-Undang” tersebut. KPU dinilai "tidak berpihak" kepada perempuan saat sejumlah partai politik masih menganggap syarat keterwakilan perempuan "sebagai beban". Hal ini berbeda dengan peraturan KPU sebelumnya, dimana berlaku pembulatan ke atas sehingga dalam kasus tadi, keterwakilan perempuan semestinya bisa menjadi minimal tiga orang. “Kalau pembulatan ke bawah, yang terjadi adalah pelanggaran terhadap hak politik perempuan. Undang-Undang kan menyebutnya ‘paling sedikit’ 30 persen, kalau lebih ya lebih bagus. Ini berdampak pada hilangnya hak politik perempuan,” kata mantan komisioner KPU, Ida Budhiati dalam konferensi pers di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat. Titi Anggraini dari Perludem pun mempertanyakan asal muasal ayat yang memberlakukan pembulatan ke bawah ini. Sebab, dalam draf PKPU yang disajikan saat uji publik, ketentuan soal pembulatan masih berlaku ke atas seperti sebelum-sebelumnya. Namun substansi yang tercantum dalam aturan yang disahkan berbunyi sebaliknya. Belum jelas bagaimana akhirnya klausul tersebut muncul, pada saat UU Pemilu yang menjadi cantolannya tidak berubah sama sekali. “Ini jadi pertanyaan, siapa yang kemudian mengubah pendirian KPU tersebut?” kata Titi kepada BBC News Indonesia. Yang jelas, kata Titi, KPU sempat menyatakan bahwa PKPU itu sudah merupakan hasil diskusi dan konsultasi dengan DPR. “Tapi terlepas dari siapa yang memengaruhi KPU, ketika KPU tunduk, mengikuti dan mengubah regulasinya, berarti KPU secara sadar menegasikan konsep keterwakilan perempuan di dalam pasal 245 UU Pemilu dan memilih jalan untuk mendistorsi itu,” sambungnya. Mengapa peran perempuan sangat penting dalam dunia politik? Perempuan sangat penting dalam pemilu karena mereka merupakan setengah dari populasi suatu negara dan berhak untuk ikut serta dalam proses politik dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka dan masyarakat secara umum. Keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif sangat penting untuk memastikan suara dan kepentingan perempuan diwakili dengan baik dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Keterwakilan perempuan di lembaga politik juga membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai isu-isu yang terkait dengan hak dan kesejahteraan perempuan. Perempuan dapat memberikan kontribusi yang unik dan berbeda dalam proses pengambilan keputusan. Keterwakilan perempuan di lembaga politik dapat membantu memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan mengakomodasi kebutuhan dan perspektif dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan. Keterwakilan perempuan dalam lembaga politik juga dapat memberikan inspirasi dan teladan bagi perempuan lainnya untuk ikut serta dalam proses politik dan meningkatkan partisipasi politik perempuan secara keseluruhan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa suara dan perspektif perempuan diakui dan didengar dalam proses pengambilan keputusan. (hs)

Indonesia

| Selasa, 9 Mei 2023

Pifabiz

Kisruh Royalti, Ari Bias Larang Agnez Mo Nyanyikan Lagu-Lagu Ciptaannya

PIFAbiz - Komposer ternama, Ari Bias, buka suara mengenai ketidakpuasannya terhadap manajemen Agnez Mo terkait hak royalti atas lagu-lagu ciptaannya. Sejak tahun 2004, Ari mengklaim tidak pernah menerima pembayaran dari manajemen Agnez Mo, meskipun lagu-lagunya kerap menjadi andalan dalam setiap penampilan panggung Agnez Mo. "Dari lagu-lagu yang dirilis sejak 2004, saya tidak mendapat sepeser rupiah pun dari konser yang dibawakan Agnez," ungkap Ari Bias seperti dikutip dari suaracom, Selasa. Ari menyatakan bahwa seluruh personel lain yang terlibat dalam setiap konser Agnez Mo mendapatkan royalti, termasuk soundman dan kru. Namun, sebagai pencipta lagu, ia merasa tidak adil karena tidak mendapatkan kompensasi finansial atas karyanya. "Setiap Agnez konser, semuanya dapat uang langsung, ada soundman, kru, dan lainnya. Sementara untuk pencipta lagu yang dia nyanyikan, saya nggak dapat uang sepeser pun," terangnya. Kekecewaan Ari terhadap manajemen Agnez Mo telah mendorongnya untuk mengambil langkah hukum. Ari kini menuntut agar manajemen membicarakan mengenai direct license sebagai solusi agar dirinya dan para pencipta lagu lainnya mendapatkan hak royalti yang layak. "Jadi wajar saya berlakukan (direct license) sekarang," ucap Ari Bias. Ari juga menyoroti peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam menyelesaikan persoalan royalti musik. Menurutnya, LMK gagal melaksanakan kewajibannya dalam mengumpulkan royalti, yang menjadi akar masalah dalam industri musik. Sejak Juli 2023, Ari Bias telah menerapkan direct license terhadap beberapa penyanyi yang membawakan lagu-lagunya, termasuk Kris Dayanti, Reza Artamevia, dan Judika, yang semua merespons positif terhadap tawaran tersebut. Namun, manajemen Agnez Mo dinilai kurang kooperatif dalam membahas royalti lagu-lagu karya Ari Bias. Meskipun Ari telah berkomunikasi dengan beberapa penyanyi yang membawakan lagu-lagunya, manajemen Agnez Mo tidak setuju dengan direct license yang diajukan oleh Ari Bias. "Kecuali manajemen Agnez Mo. Memang tidak ada kata-kata setuju dengan direct license yang saya berlakukan. Ya sudah, berarti lagu saya jangan dibawakan, artinya melarang," jelasnya. Sebagai tanggapan atas ketidaksetujuan tersebut, Ari Bias secara resmi melarang Agnez Mo untuk membawakan lagu-lagu ciptaannya, termasuk salah satu hitsnya, 'Bilang Saja'. (b)

Indonesia

| Selasa, 2 Januari 2024

Nasional

Hati-hati, KUHP Terbaru: Hina Presiden Bisa Dipidana 3 Tahun dan Denda Rp200 Juta

Berita Nasional, PIFA - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) turut mengatur ancaman pidana terhadap orang yang menghina presiden dan/atau wakil presiden. Pelaku yang melanggar terancam hukuman tiga tahun penjara hingga denda ratusan juta rupiah. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 218 KUHP, untuk kategori dendanya tertuang dalam pasal 79 KUHP. Denda kategori IV bagi pelanggar diatur dalam Pasal 218 ayat (1), denda kategori ini setara Rp200 juta. "Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan/atau wakil presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV," demikian bunyi ayat tersebut.

Indonesia

| Selasa, 9 Mei 2023

Indonesia

| Selasa, 2 Januari 2024

Indonesia

| Rabu, 4 Januari 2023