PIFA.CO.ID, NASIONAL – Universitas Gadjah Mada (UGM) resmi memberhentikan secara tetap seorang guru besar berinisial EM dari Fakultas Farmasi, setelah terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah mahasiswa. Pemecatan tersebut diumumkan oleh Sekretaris UGM, Andi Sandi, melalui pernyataan resmi pada Minggu (6/4).

Keputusan pemecatan ditetapkan melalui Keputusan Rektor UGM Nomor 95/UN1.P/KPT/HUKOR/2025 tertanggal 20 Januari 2025. Sanksi tegas ini dijatuhkan setelah Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UGM menemukan EM bersalah melanggar Peraturan Rektor serta kode etik dosen.

“Pimpinan UGM sudah menjatuhkan sanksi kepada pelaku berupa pemberhentian tetap dari jabatan sebagai dosen. Penjatuhan sanksi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku,” ujar Andi.

Dugaan kekerasan seksual oleh EM terjadi sepanjang tahun 2023 hingga 2024, dan mulai terungkap pada Juli 2024 melalui laporan yang diterima Fakultas Farmasi. Tindak kekerasan tersebut dilakukan dengan modus pendekatan akademik seperti bimbingan dan diskusi, yang sebagian besar berlangsung di luar kampus.

“Ada diskusi, ada bimbingan, ada juga pertemuan di luar untuk membahas kegiatan-kegiatan ataupun lomba yang sedang diikuti,” terang Andi.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Satgas PPKS UGM memberikan pendampingan kepada para korban dan membentuk Komite Pemeriksa melalui Keputusan Rektor Nomor 750/UN1.P/KPT/HUKOR/2024. Pemeriksaan berlangsung dari 1 Agustus hingga 31 Oktober 2024, dengan total 13 orang saksi dan korban yang diperiksa secara terpisah.

Hasil pemeriksaan menyatakan EM melanggar Pasal 3 ayat (2) huruf l dan m Peraturan Rektor UGM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, serta melanggar kode etik dosen.

Sebagai langkah awal, UGM telah membebastugaskan EM dari seluruh aktivitas tri dharma perguruan tinggi dan mencopotnya dari jabatan Ketua Cancer Chemoprevention Research Center (CCRC) Fakultas Farmasi sejak 12 Juli 2024. Langkah itu diambil sebelum proses pemeriksaan rampung demi menjaga ruang aman bagi korban dan civitas akademika.

“UGM melalui Satgas PPKS terus memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan pada korban sesuai kebutuhan mereka,” tegas Andi.

Meski telah diberhentikan tetap dari jabatan dosen, status EM sebagai guru besar masih berada di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Andi menjelaskan bahwa pencabutan gelar guru besar harus melalui keputusan menteri karena pengangkatan jabatan tersebut berasal dari pemerintah pusat.

“Kalau guru besarnya ingin dicabut, keputusannya juga harus dikeluarkan oleh kementerian. Kami di UGM diminta untuk memeriksa, dan hasil laporan akan kami sampaikan ke kementerian,” jelasnya.

UGM menegaskan komitmennya untuk menciptakan kampus yang aman dari segala bentuk kekerasan seksual. Sejak September 2022, kampus ini telah membentuk Satgas PPKS dan mengintegrasikan kebijakan internalnya dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

“Berbagai kebijakan yang disusun, diterapkan, dan dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip bahwa kampus idealnya adalah ruang yang kondusif dan aman dari berbagai praktik kekerasan,” pungkas Andi.