Uni Eropa menegaskan bahwa masa depan Greenland merupakan hak rakyat Greenland dan Denmark, menyusul kembali mencuatnya pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin wilayah tersebut berada di bawah kendali Washington.

Juru bicara Uni Eropa, Olof Gill, menegaskan bahwa kedaulatan dan integritas wilayah merupakan prinsip dasar hukum internasional yang harus dihormati.

"Integritas wilayah, kedaulatan nasional dan perbatasan merupakan prinsip dasar hukum internasional," kata Gill pada Rabu (8/7).

Ia juga menegaskan dukungan Uni Eropa terhadap Denmark dan Greenland.

"Uni Eropa bersama orang-orang Denmark dan Greenland," ujarnya.

Pernyataan tersebut muncul setelah Trump kembali mengungkapkan ambisinya terhadap Greenland saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO di Turki, Selasa.

Dalam kesempatan itu, Trump menyatakan Greenland semestinya berada di bawah kendali Amerika Serikat, bukan Denmark. Menurutnya, pemerintah Denmark tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pulau terbesar di dunia tersebut.

"Greenland seharusnya dikendalikan Amerika Serikat, bukan Denmark," kata Trump.

Trump juga menilai isu Greenland telah memengaruhi hubungannya dengan negara-negara anggota NATO.

"Itulah yang merusak hubungan saya dengan NATO, karena Denmark tidak membantu Greenland," ujarnya.

Ia menambahkan Denmark tidak mengeluarkan biaya yang cukup untuk mengembangkan Greenland, padahal wilayah tersebut dinilai memiliki arti strategis bagi Amerika Serikat. Trump juga menyebut Washington telah banyak membantu Denmark, termasuk dalam menghadapi ancaman dari Rusia.

Menanggapi pernyataan tersebut, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen kembali menegaskan bahwa Greenland bukan untuk dijual.

"Sudah menjadi posisi yang diketahui umum bahwa Amerika Serikat ingin memiliki dan mengambil alih Greenland," kata Frederiksen.

"Saya harap hal ini juga diketahui secara umum bahwa itu tidak akan terjadi," tegasnya.

Greenland merupakan wilayah otonom Kerajaan Denmark yang memiliki pemerintahan sendiri, sementara urusan pertahanan dan kebijakan luar negeri masih berada di bawah kewenangan pemerintah Denmark. Pulau yang kaya sumber daya alam dan berada di kawasan Arktik itu selama beberapa tahun terakhir menjadi sorotan karena nilai strategisnya secara geopolitik.