Foto: Instagram @karbearv

Jakarta | Jumat, 19 Agustus 2022

Pifabiz - Meski batal menikah dengan Boy William, Karen Vendela mengaku dirinya lebih bahagia dari sebelumnya. Bahkan, saat ini ia sedang menikmati liburannya di luar negeri.

Hal itu diketahui, melalui salah satu postingan Karen Vendela di Instagram miliknya.

"Lebih bahagia dari sebelumnya," tulis Karen Vendela dilihat dalam Instagram miliknya, beberapa waktu yang lalu.

Postingan itupun langsung mendapatkan komentar dari netizen. Mereka menyarankan agar Karen Vendela segera mendapatkan pengganti Boy William.

"Semoga dapet jodoh yg punya komitmen untuk menikah dan sayang lahir batin sama karen.... Karen cantik, baik, kelihatan dr aura nya. Semoga dapet jodoh yg bucin ma karen. Aamiin," tulis netizen lain.

"Jangan buang² waktu dengan seseorang yang ga berani berkomitmen dan ga bertanggung jawab dengan pilihan yg sudah dia ambil. Di luar sana masih banyak lelaki gentleman yang berani melangkah tanpa maju mundur. Anak lelaki tak boleh dihiraukan panjang, hidupnya ialah buat berjuang, kalau perahunya telah dikayuhnya ke tengah, dia tak boleh surut palang, meskipun bagaimana besar gelombang. Biarkan kemudi patah, biarkan layar robek, itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang. _Buya Hamka_," kata akun lainnya. (b)

Inggris

| Minggu, 19 Januari 2025

Berita Terkait

Politik

Hasil Putusan MK, Sekjen PDIP Instruksikan Larangan untuk Demo

PIFA, Politik - Menurut jadwal yang diumumkan Mahkamah Konstitusi, putusan penting mengenai uji materi soal batas usia Capres dan Cawapres dijadwalkan pada hari ini. Berdasarkan hasil putusan itu, diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan PSI. Usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023). Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, secara tegas melarang pendukung calon presiden Ganjar Pranowo untuk melakukan demonstrasi di depan MK. "PDI Perjuangan menginstruksikan agar seluruh simpatisan, anggota dan kader partai serta pendukung Ganjar Pranowo untuk tidak melakukan demo ke MK,”ujar Hasto. Hasto berpendapat bahwa demonstrasi tidak perlu dilakukan karena kebaikan dan keburukan dari keputusan MK akan terlihat dengan sendirinya. PDIP sebagai partai pengusung Ganjar Pranowo lebih memilih membiarkan proses hukum berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang disebut-sebut sebagai salah satu calon kuat capres di masa mendatang, enggan memberikan komentar terkait putusan MK. Saat ditanya wartawan tentang hal ini, Gibran memilih bungkam dan langsung memasuki ruang kerjanya, meninggalkan banyak pertanyaan di udara. (hs)

Indonesia

| Senin, 16 Oktober 2023

Lokal

DPRD Kalbar Terima Kunjungan Perwira Sespimti Polri Dikreg 31

Berita Lokal, PIFA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar, menerima kunjungan peserta didik (serdik) Sekolah Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg 31 di ruang rapat Meranti, gedung DPRD Kalbar, Selasa (26/7/2022). Peserta didik Sespimti Polri didampingi perwira pendamping Brigjen Pol Slamet Hariyadi, diterima jajaran pimpinan DPRD Kalbar. Diantaranya Ketua DPRD Kalbar M Kebing L, Wakil Ketua DPRD Suriansyah dan Prabasa Anantatur. “Mereka yang datang dari jajaran Polri, kemudian TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara,” kata Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah. Suriansyah menjelaskan, kedatangan peserta didik ini, untuk meminta sejumlah masukan terkait strategi dalam keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga bisa mendukung percepatan pemulihan ekonomi. “Intinya adalah untuk mendapatkan masukan DPRD terkait strategi dalam Kamtibmas. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, pasca Covid-19 dan reformasi struktural,” jelas Suriansyah. Menurut Suriansyah, dengan kunjungan ini, para serdik nantinya dapat mengaplikasikan apa yang selama ini didapatkan dalam kurikulum pendidikan. Serta membandingkan antara modul yang diterima dengan pelaksanaan di lapangan. “Mereka melihat dari tiga sisi. Diantaranya sistem operasional pembinaan satuan, sinergitas TNI-Polri, kementerian dan lembaga,” ujarnya. Sebelumnya, peserta didik Sespimti ini sudah melakukan Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) ini, mulai dari Kodam XII Tanjungpura dan Polda Kalbar. (ap)

Kalbar

| Rabu, 27 Juli 2022

Lokal

Soal Kedatangan Jokowi ke Kalbar, Badko HMI Kalbar: Banjir Surut, Percuma Presiden Datang Jika Tidak Bawa Solusi

Berita Kalbar, PIFA - Menjelang kedatangan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dengan beberapa agenda kunjungan di Provinsi Kalimantan Barat, menuai respon dari beberapa kalangan aktifis mahasiswa di antaranya Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Kalimantan Barat (Badko HMI Kalbar) pada Selasa (07/12/2021). Kehadiran orang nomor 1 di Republik Indonesia ini sepatutnya direspon oleh seluruh masyarakat dikarenakan Kalimantan Barat baru beberapa waktu yang lalu dilanda bencana banjir terparah dalam sejarahnya. Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (Kabid PTKP) HMI Kalbar Darsono mengatakan bahwa masyarakat harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan penderitaan dan tuntutan pasca bencana banjir. Karena, kedatangan Presiden menjadi percuma jika tidak membawa solusi penanganan banjir di Kalimantan Barat. “Sudah sepatutnya kita sebagai masyarakat Kalimantan Barat merespon kedatangan Presiden Jokowi, karena baru-baru ini Kalimantan Barat dilanda oleh bencana banjir dan faktanya bencana ini menjadi yang terparah dalam sejarah Kalimantan Barat, dan kesempatan ini harus kita maksimalkan untuk menyampaikan keluhan penderitaan dan tuntutan. HMI Juga akan menyampaikan beberapa tuntutan yang merupakan solusi jangka panjang banjir Kalbar yang harus direalisasikan oleh Presiden. Karna menurut kami banjir sudah surut, percuma Presiden ke sini kalau tidak membawa solusi kongkrit,” Tegasnya. Lebih lanjut, Darsono mengatakan Pemerintah Pusat tidak serius untuk menanggulangi persoalan banjir di Kalbar. Saat ini belum ada langkah kongkrit untuk mengatasi dan menanggulangi persoalan banjir di Kalbar. Akibatnya, persoalan banjir masih menjadi momok untuk masyarakat terkhusus di daerah-daerah yang rawan terjadi banjir. “Kami menilai Pemerintah Pusat hari ini tidak serius untuk mengatasi persoalan banjir di Kalimantan Barat dan juga belum ada langkah kongrit dalam menanggulangi persoalan banjir ini, dan kalau tidak ada penyelesaiannya persoalan ini akan menjadi momok untuk masyarakat. Dalam kesempatan ini Kami Badko HMI Kalimantan Barat akan menyampaikan beberapa tuntutan agar direalisasikan oleh Presiden Republik Indonesia, sehingga kunjungan Presiden RI kali ini tidak percuma” ungkapnya. Adapun tuntutan yang akan disampaikan oleh BADKO HMI Kalimantan Barat antara lain : 1. Pengerukan Sungai Kapuas (terutama di bagian muara sungai) 2. Pelarangan izin baru kebun sawit 3. Penanaman jutaan pohon di sepanjang DAS Kapuas dan rehabilitasi hutan 4. Membangun jutaan sumur resapan di Kabupaten/Kota yang dilalui sungai kapuas 5. Tindak tegas penambang emas ilegal di sepanjang sungai Kapuas 6. Bantuan pembangunan rumah panggung bagi masyarakat yang terdampak banjir tahunan 7. Bangun bendungan raksasa untuk pengendalian banjir sungai Kapuas dan sebagai sumber energi listrik. 8. Membuat Pusat Pengaduan Banjir Sungai Kapuas. “Kumpulan tuntutan ini merupakan hasil pengamatan kami di lapangan dan tuntutan ini hanya bisa diselesaikan oleh Presiden, ” Kata Darsono yang juga merupakan Ketua IKAMI Sulsel Korwil Kalbarteng.

Indonesia

| Senin, 16 Oktober 2023

Kalbar

| Rabu, 27 Juli 2022

Kalbar

| Rabu, 8 Desember 2021