PIFA.CO.ID, POLITIK - Polres Metro Jakarta Timur membantah kabar viral yang menyebut Polsek Cakung menangkap lima mahasiswa dan meminta uang tebusan sebesar Rp12 juta. Informasi tersebut sebelumnya diunggah oleh akun media sosial X jurnalceritaa, yang menyatakan bahwa salah satu mahasiswa Universitas Moestopo telah dibebaskan.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly menegaskan bahwa informasi terkait penangkapan mahasiswa oleh Polsek Cakung buntut aksi unjuk rasa menolak pengesahan RUU TNI adalah hoaks.

“Kami sampaikan bahwa Polsek Cakung yang berada di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur tidak pernah mengamankan lima orang mahasiswa, termasuk Muhammad Nabil Rafiudin, terkait aksi unjuk rasa pengesahan RUU TNI di wilayah hukum Polrestro Jakarta Pusat,” ujar Nicolas saat dikonfirmasi, Senin (24/3).

Ia juga membantah adanya permintaan uang tebusan dari pihak Polsek Cakung sebagaimana yang beredar di media sosial.

“Hal-hal mengenai adanya permintaan dari pihak Polsek Cakung seperti uang tebusan yang beredar di media sosial adalah tidak benar alias hoaks,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nicolas menjelaskan bahwa Polsek Cakung memang pernah menangkap empat orang terkait aksi tawuran di wilayah Cakung pada 16 Februari lalu. Namun, hal itu tidak ada kaitannya dengan unjuk rasa yang berlangsung di sekitar Gedung DPR.

“Pada 16 Februari 2025 lalu, Polsek Cakung mengamankan empat orang terkait aksi tawuran di wilayah Cakung, yang sama sekali tidak berkaitan dengan aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polrestro Jakarta Pusat,” jelasnya.

Nicolas juga mengimbau kepada masyarakat yang menemukan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh jajaran Polsek Cakung untuk segera melapor ke Propam Polres Metro Jakarta Timur atau Propam Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, pada Kamis (20/3), massa mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar aksi demo menolak RUU TNI di sekitar Gedung DPR. Mereka menilai bahwa pembahasan RUU tersebut dilakukan secara terburu-buru dan kurang transparan. Selain itu, demonstran khawatir bahwa regulasi ini dapat membuka jalan bagi bangkitnya dwifungsi angkatan bersenjata.

Meskipun mendapat penolakan, pemerintah dan DPR tetap mengesahkan RUU TNI dalam rapat paripurna ke-15 masa sidang II 2024-2025 pada Kamis pagi. RUU ini memuat beberapa perubahan signifikan, termasuk perluasan tugas TNI dalam operasi selain perang (OMSP), penempatan prajurit aktif di lebih banyak instansi sipil, serta perpanjangan usia pensiun bagi personel TNI.