Foto: Prokopim Pemkab Ketapang

Wabup Ketapang Buka Forum Konsultasi Terkait Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Ketapang | Senin, 7 Februari 2022

Berita Ketapang, PIFA - Wakil Bupati Ketapang H. Farhan, SE., M.Si buka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Ketapang, Kamis (13/01/2021) bertempat di Hotel Grand Zuri Ketapang

Wabup dalam sambutannya mengatakan bahwa forum konsultasi publik merupakan rangkaian dari proses rencana kerja pemerintah daerah yang secara partisipatif untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi guna mengoptimalkan hasil pembangunan daerah.

"Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangatlah penting dan merupakan salah satu sarana pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan." ujar Beliau rilis yang diterima PIFA Minggu, (16/01/2022).

Lebih lanjut Beliau berharap kepada seluruh perangkat daerah yang terkait agar dapat memprioritaskan program kegiatan guna mensukseskan 10 proyek strategis daerah.

"Saya harap para peserta dapat berpartisipasi memberikan masukan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Ketapang 2023 melalui forum konsultasi publik yang dilaksanakan hari ini, serta selalu mendukung terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang." pungkasnya. (rs)

Indonesia

| Kamis, 23 Januari 2025

Berita Terkait

Internasional

Haji 2023 Mengusung Tema 'Haji Ramah Lansia'

PIFA, Internasional - Kementerian Agama (Kemenag) mengusung semangat 'Haji Ramah Lansia' pada penyelenggaraan Haji tahun ini. Tema tersebut dipilih karena dari 203.320 kuota jemaah reguler, tercatat 64ribu diantaranya masuk kategori lansia. Penyelenggaraan haji 1444 H/2023 M juga kali pertama dilakukan dengan kuota normal, setelah dunia dilanda pandemi. Karenanya, Menag Yaqut Cholil Qoumas menekankan pentingnya mempersiapkan layanan terhadap jemaah secara matang, termasuk untuk jemaah lansia. Gus Men, panggilan akrabnya, mendorong pelibatan para ahli demi meminimalkan risiko. "Untuk soal kesehatan lansia, wajib bertanya pada ahli Geriatri. Jadi kita akan libatkan ahli Geriatri," pesan Menag. Pesan ini disampaikan Gus Men saat menggelar Rapat Koordinasi dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Madinah, Senin (13/3/2023). Rakor ini sekaligus menutup rangkaian agenda kunjungan Menag di Saudi. Hadir, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, Irjen Kemenag Faisal Ali Hasyim, Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz dan Wibowo Prasetyo, Jubir Kemenag Anna Hasbie, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, serta Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam. Menurut Gus Men, konsultasi dengan para ahli adalah bagian dari prinsip kehati-hatian. Selain transparan dan akuntabel, segala keputusan dan tindakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Gus Men meminta semua elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan haji tahun ini harus memegang teguh visi, yakni memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah. "Sekali lagi, hasil-hasil pertemuan dengan berbagai pihak kemarin harus ditindaklanjuti dengan sebuah desain besar pelaksanaan. Desain besar ini, harus mencerminkan visi bersama memberikan pelayanan terbaik untuk jemaah haji," tegas Menag Yaqut. Menag juga mengingatkan pentingnya inovasi dan perubahan cara berpikir dalam merespons setiap tantangan penyelenggaraan ibadah haji. Menag mengatakan, mereka yang tak pernah mengubah cara berpikirnya, tak akan mampu mengubah apa pun. (yd)

Arab Saudi

| Jumat, 17 Maret 2023

Nasional

Ketum KOI Puji Keseriusan Presiden Jokowi Perhatikan Nasib Atlet

PIFA, Lokal - Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari menilai perhatian Pemerintah Indonesia terhadap masa depan atlet kini jauh lebih baik. Okto menegaskan, hal tersebut tak terlepas dari peran penting Presiden Joko Widodo yang memang fokus mendongkrak bidang olahraga tanah air. "Soal masa depan atlet masalah klasik, tapi itu dulu. Sekarang itu sudah jauh lebih baik. Sejak pemerintahannya Bapak Presiden Joko Widodo saya harus mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah Bapak Olahraga Indonesia," tegasnya di Pontianak, Rabu (14/2/2024). Okto yang ditemui usai menyalurkan hak pilihnya itu mengungkapkan, dukungan dan perhatian Presiden Jokowi sangat besar bagi perkembangan olahraga Indonesia. "Satu-satunya presiden yang memberikan bonus paling tinggi kepada atlet dalam sejarah Indonesia yang pernah ada itu Pak Jokowi," katanya. Dia menjelaskan, atlet yang berhasil meraih emas dalam ajang internasional misalnya di Olimpiade Rio tahun 2016 lalu mendapatkan bonus sebesar Rp10 miliar. Kemudian Olimpiade Tokyo tahun 2020 lalu mendapatkan bonus sebesar Rp11 miliar. "Bahkan itu juga sama untuk atlet paralimpiknya. Kemudian di Asean Games dan Asean Paragames juga besar. Pelatih juga dapat," kata dia. Bahkan, sambung Okto, di Sea Games yang merupakan multievent paling kecil yang hanya diikuti 11 negara, juaranya sudah langsung jadi pegawai negeri (ASN). "Jadi rasanya sekarang profesi atlet itu sudah jadi profesi yang menjanjikan, orang tua tidak usah ragu lagi," tambahnya. Tak hanya itu, Okto turut mengungkapkan bahwa masih banyak sejumlah keuntungan dan fasilitas lain yang didapat atlet. Atlet-atlet Olimpiade Indonesia itu bisa membawa pulang uang sekitar Rp25 miliar sudah termasuk bonus. "Itu pun belum selesai, para atlet kita ini masih dapat fasilitas lain, misalnya jadi brand ambassador, masih bisa mengikuti event-event, menjadi coach, diangkat menjadi pegawai negeri, menjadi influencer, belum lagi ada yang jadi artis dan sebagainya," kata Okto. Upaya-upaya memajukan olahraga Indonesia juga terus dilakukan dengan berbagai cara oleh Presiden Jokowi. Misalnya, lanjut Okto, dengan berupaya menggiring Indonesia sebagai tuan rumah event olahraga seperti Asean Games, Asean Paragames, Piala Dunia U-17, dan event-event internasional lainnya. "Kita hampir jadi tuan rumah Piala Dunia u-20. Kita masih mengejar cita-cita menjadi tuan rumah Olimpiade tahu 2036 dan Piala Dunia. Kita tidak mau turun, kita maunya olahraga Indonesia semakin baik lagi," pungkasnya. (ap)

Jakarta

| Kamis, 15 Februari 2024

Nasional

Mahfud MD: Siapa Bilang Efisiensi Itu Jelek?

PIFA.CO.ID, NASIONAL - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai bahwa banyak kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang memiliki sisi positif dan patut dihormati. Hal tersebut ia sampaikan di Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, D.I. Yogyakarta, Kamis (19/2), sebagai tanggapan atas tagar "Indonesia Gelap" yang ramai diperbincangkan di media sosial."Oh tidak, tidak seluruhnya 'gelap'. Banyak juga yang 'terang' dan yang terang itu tidak perlu diprotes 'kan," ujar Mahfud.Ia menegaskan bahwa meskipun ada beberapa kebijakan pemerintah yang perlu dikritisi, bukan berarti seluruh kebijakan tersebut buruk. Salah satu kebijakan yang menurutnya perlu mendapat apresiasi adalah program Makanan Bergizi Gratis (MBG)."Saya kira bagus sebagai sebuah program," katanya.Selain itu, Mahfud juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan oleh pemerintah. Menurutnya, efisiensi merupakan langkah penting untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara."Siapa yang bilang efisiensi itu jelek? Sejak zaman Orde Baru kita marah karena negara tidak efisien, lalu reformasi juga keluar karena anggaran negara tidak efisien," tutur Mahfud.Ia pun mengingatkan bahwa inefisiensi anggaran telah menjadi masalah sejak masa Orde Baru. Dengan mengutip temuan ekonom Sumitro Djojohadikusumo, yang juga merupakan ayah Presiden Prabowo, Mahfud menyebut bahwa tingkat inefisiensi pada masa itu mencapai 30 persen."Nah, sekarang itu mungkin melanjutkan temuan ayahnya Pak Prabowo, harus efisiensi kita lanjutkan. Kita hormati itu," ujar dia.Namun, Mahfud menegaskan bahwa penerapan efisiensi anggaran harus dilakukan secara selektif agar tidak berdampak negatif pada sektor-sektor yang membutuhkan perhatian lebih besar."Tetapi harus dikritik. Kalau lalu bidang ini (asal dipotong) 10 persen, bidang ini 20 persen, bidang ini 60 persen. Nah, dipotong-potong gitu 'kan kurang," jelasnya.Menurut Mahfud, efisiensi harus difokuskan pada pengeluaran negara yang tidak efektif, seperti kickback dalam proyek, perjalanan dinas yang tidak esensial, serta praktik flexing (pamer) di kalangan pejabat dengan menggunakan anggaran negara."Nah, saya kira itu harus diefisienkan, dan Pak Prabowo betul menurut saya," tutupnya.