Berita Lokal, PIFA - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan meminta Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI), berperan memberi kontribusi terbaik untuk masyarakat Kalbar, terutama menyangkut masalah turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Nasional I AKPSI Tahun 2022 tentang Komitmen Pemerintah Dalam Memperbaiki Tata Kelola Sawit Nasional, di Ancol Beach City Jakarta Utara, Sabtu (16/7/2022).

“Berkontribusi menyangkut turunnya harga TBS. Dan dapat disikapi dengan arif dan bijaksana agar petani-petani itu tidak menjadi permasalahan,” katanya. 

Dia menyebutkan, perkebunan sawit berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan perekonomian nasional. Namun memang, harus dengan komitmen dalam memperbaiki tata kelola sawit itu mulai hulu hingga hilir.

“Menjadi momentum strategis bagi Pemkab untuk terlibat memberikan dukungan terhadap langkah pemerintah. Karena Indonesia produsen terbesar sawit dengan produksi 49,7 juta ton 2021 menguasai sekitar 54 persen produk dunia. Luas lahan sekitar 15,08 juta hektare tersebar di 160 kabupaten di 21 provinsi,” paparnya.

Maka itu, dengan turunnya harga TBS Sawit saat ini, dan harga minyak goreng yang mahal memang seharusnya segera disikapi.

"Pemerintah akan menurunkan pajak ekspor, kemudian pupuk juga akan dipermudah subsidi dan retribusi dari sawit kepada Pemda Tingkat II atau provinsi. Nanti akan disusun ke dalam regulasi serta permudah akses memperoleh solar subsidi," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, Muhammad Munsif mengatakan, Munas perdana ini akan memperkuat posisi aspirasi daerah terutama penghasil sawit.

"Dengan kekuatan ekonomi sawitnya itu, untuk memainkan peran penting dalam pembangunan. Karena kita sama-sama tahu sawit ini merupakan komoditas berkah bagi negeri kita. Kalbar menjadi daerah nomor dua terbesar setelah Riau. Kontribusinya secara ekonomi luar biasa penghasil devisa yang terbesar di sektor pertanian,” jelasnya.

Hal ini, lanjut Munsif, dapat menghidupi puluhan juta petani. Dengan demikian, tentunya mesti ada yang memperjuangkan. Selain petani sendiri, melalui asosiasi dan pemerintahan dan juga AKPSI serta Pemprov dan Pemkab.

AKPSI didirikan oleh bupati penghasil sawit Indonesia, beranggotakan 160 kabupaten penghasil sawit di 21 provinsi, dengan Ketua Pembina AKPSI Jenderal TNI (HOR) (Pur) Luhut Binsar Pandjaitan.

AKPSI memiliki visi yaitu menjadi mitra strategis pemerintah pusat dan stakeholder perkebunan sawit, dalam pembangunan memperjuangkan kepentingan daerah penghasil sawit khususnya pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat di area perkebunan. (ap)