Foto: Adpim Pemprov Kalbar

Berita Kalbar, PIFA - Stunting merupakan isu hangat di berbagai belahan dunia. Oleh sebab itu, Kepala BKKBN diberikan amanah sebagai ketua pelaksana upaya percepatan penurunan stunting berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Dan amanah tersebut akan ditindaklanjuti oleh Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat.

"Menuntaskan permasalahan stunting tidak bisa dilakukan sendiri. Kita harus bekerja sama, satu dengan yang lain bekerja secara "keroyokan" untuk mengatasi masalah yang ada di Kalimantan Barat. Saya yakin kalau kita bersama-sama berusaha, maka seluruh permasalahan yang menyangkut KB dan stunting di Kalimantan Barat dapat terselesaikan dengan baik," kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., saat membuka acara Rapat Kerja Daerah Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Rakerda Bangga Kencana) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (15/3/2022).

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik kegiatan Rakerda Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan oleh BKKBN Pusat kerjasama BKKBN Provinsi Kalimantan Barat beserta para stakeholder. Mudah-mudahan Rakerda ini dapat memberikan hasil maksimal yang bertujuan membawa masyarakat Kalimantan Barat lebih sejahtera," harap Wagub Kalbar.

Para penyuluh Keluarga Berencana (KB), petugas lapangan KB dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kalimantan Barat diingatkan agar bisa menjadi sahabat bagi keluarga serta setia mendampingi keluarga dalam memenuhi hak-hak kehidupannya sebagai upaya mewujudkan keluarga sejahtera di Kalimantan Barat.

"Jadilah keluarga untuk pemerintahan kita. Masyarakat akan menjadi lebih baik apabila di dalam lingkungan keluarga sudah baik. Kemudian, peran ibu selaku orang tua dapat memberikan didikan yang terbaik kepada anak-anaknya sejak dari masa kehamilan hingga melahirkan agar tidak stunting," jelas H. Ria Norsan.

Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Muslimat, S.Sos., M.Si., menjelaskan dalam rangka penguatan sinergitas dan komitmen para pemangku kepentingan serta mitra kerja terhadap pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat mengadakan MoU/PKS dengan perguruan tinggi sebagai komitmen dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui program Mahasiswa Penting (Mahasiswa Peduli Stunting).

Adapun perguruan tinggi tersebut yaitu Universitas Panca Bhakti Pontianak, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Poltekkes Kemenkes Pontianak, Universitas Tanjungpura, Sekolah Tinggi Theologi Pontianak, Politeknik Aisyiyah Pontianak, dan STKIP Singkawang.

Sebagai informasi, Pembukaan Rakerda Bangga Kencana Provinsi Kalimantan Barat dihadiri Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat, dr. Eni Gustina, M.PH., jajaran Forkopimda Prov Kalbar, beberapa orang Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalbar, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar dan Kabupaten/Kota atau yang mewakili, Pimpinan Organisasi Wanita, Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat. (rs)

Berita Kalbar, PIFA - Stunting merupakan isu hangat di berbagai belahan dunia. Oleh sebab itu, Kepala BKKBN diberikan amanah sebagai ketua pelaksana upaya percepatan penurunan stunting berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Dan amanah tersebut akan ditindaklanjuti oleh Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat.

"Menuntaskan permasalahan stunting tidak bisa dilakukan sendiri. Kita harus bekerja sama, satu dengan yang lain bekerja secara "keroyokan" untuk mengatasi masalah yang ada di Kalimantan Barat. Saya yakin kalau kita bersama-sama berusaha, maka seluruh permasalahan yang menyangkut KB dan stunting di Kalimantan Barat dapat terselesaikan dengan baik," kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., saat membuka acara Rapat Kerja Daerah Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Rakerda Bangga Kencana) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (15/3/2022).

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik kegiatan Rakerda Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan oleh BKKBN Pusat kerjasama BKKBN Provinsi Kalimantan Barat beserta para stakeholder. Mudah-mudahan Rakerda ini dapat memberikan hasil maksimal yang bertujuan membawa masyarakat Kalimantan Barat lebih sejahtera," harap Wagub Kalbar.

Para penyuluh Keluarga Berencana (KB), petugas lapangan KB dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kalimantan Barat diingatkan agar bisa menjadi sahabat bagi keluarga serta setia mendampingi keluarga dalam memenuhi hak-hak kehidupannya sebagai upaya mewujudkan keluarga sejahtera di Kalimantan Barat.

"Jadilah keluarga untuk pemerintahan kita. Masyarakat akan menjadi lebih baik apabila di dalam lingkungan keluarga sudah baik. Kemudian, peran ibu selaku orang tua dapat memberikan didikan yang terbaik kepada anak-anaknya sejak dari masa kehamilan hingga melahirkan agar tidak stunting," jelas H. Ria Norsan.

Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Muslimat, S.Sos., M.Si., menjelaskan dalam rangka penguatan sinergitas dan komitmen para pemangku kepentingan serta mitra kerja terhadap pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat mengadakan MoU/PKS dengan perguruan tinggi sebagai komitmen dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui program Mahasiswa Penting (Mahasiswa Peduli Stunting).

Adapun perguruan tinggi tersebut yaitu Universitas Panca Bhakti Pontianak, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Poltekkes Kemenkes Pontianak, Universitas Tanjungpura, Sekolah Tinggi Theologi Pontianak, Politeknik Aisyiyah Pontianak, dan STKIP Singkawang.

Sebagai informasi, Pembukaan Rakerda Bangga Kencana Provinsi Kalimantan Barat dihadiri Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat, dr. Eni Gustina, M.PH., jajaran Forkopimda Prov Kalbar, beberapa orang Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalbar, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalbar dan Kabupaten/Kota atau yang mewakili, Pimpinan Organisasi Wanita, Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat. (rs)

0

0

You can share on :

0 Komentar