Foto: Adpim Pemrov Kalbar

Wagub Ria Norsan Dukung Bank Kalbar Syariah Sebagai Bank Penerima Setoran BPIH

Kalbar | Selasa, 28 Desember 2021

Berita Kalbar, PIFA - Dalam rangka penetapan Bank Kalbar Syariah sebagai Bank Penerima Layanan Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) melalui SISKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) yang telah di-launching pada tanggal 12 Desember 2021 sekaligus milad ke-16 Bank Kalbar Syariah, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia beraudiensi dengan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., yang didampingi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, drg. Hary Agung Tjahyadi, M.Kes., Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Direktur Pemasaran Bank Kalbar, Drs. Dedi Supriadi, M.M., Kepala Bagian Penelitian dan Pemasaran Bank Kalbar, di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Senin (27/12/2021).

Perwakilan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia, A. Iskandar Zulkarnain, S.E., M.M., yang juga anggota Badan Pelaksana Bidang Penghimpunan dan Penempatan Dana Investasi Langsung dan Investasi Lainnya Dalam Negeri menjelaskan maksud kedatangan rombongan untuk silaturahim dalam rangka pengembangan kegiatan pelayanan ibadah haji masyarakat Kalimantan Barat, serta peningkatan kerja sama pelayanan pendaftaran haji, dimana Bank Kalbar Syariah sudah resmi menjadi bank penerima setoran penyelenggaraan ibadah haji.

Saat memberikan arahan, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., mengucapkan terima kasih atas penunjukan Bank Kalbar Syariah sebagai Bank Penerima Layanan Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

“Kami berharap kerja sama yang baik terjalin antara BPKH RI dan Bank Kalbar, sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kemudian, kami juga mendukung program BPKH RI, seperti menjemput bola pendaftaran ibadah haji dan adanya layanan mobil keliling untuk menjangkau daerah yang jauh. Dengan melayani orang untuk beribadah, maka kita juga akan mendapatkan nilai ibadah. Semoga semua layanan tersebut dapat mempermudah jamaah calon haji,” harap H. Ria Norsan.

Selaku Ketua Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI) Kalimantan Barat, Wagub Kalbar juga berharap Bank Kalbar Syariah dapat bersaing secara sehat dan berinovasi dengan bank pengelola dana haji lainnya agar dapat memperbanyak masyarakat Kalbar yang ingin beribadah haji. Serta Bank Kalbar Syariah dan BPKH RI harus lebih gencar mensosialisasikan Bank Kalbar Syariah sebagai Bank Pengelola Dana Haji dan bekerja sama dengan berbagai lembaga.

"Mengingat antrean ibadah haji bisa mencapai 15-20 tahun, maka masyarakat Kalimantan Barat yang berusia muda dapat segera mendaftarkan diri agar masih dalam kondisi yang bugar saat menunaikan ibadah haji,” pesan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

Rekomendasi

Lifestyle

Anak Usia Dini Sering Terpapar Gawai Bisa Alami Autisme Virtual, Ini Penjelasan Dokter

Pontianak

| Rabu, 16 April 2025

Lifestyle

Gusi Bengkak Ganggu Aktivitas? Ini 6 Cara Alami yang Bisa Dicoba di Rumah

Indonesia

| Kamis, 10 April 2025

Sports

Ibra Optimis Santiago Gimenez Bakal Tajam di Lini Depan AC Milan

Inggris

| Rabu, 5 Februari 2025

Lokal

Sambut Imlek, Warga Tionghoa di Pontianak Mulai Berburu Pernak-pernak Imlek

Pontianak

| Rabu, 8 Januari 2025

Sports

Lamine Yamal Ungkap Rahasia Barcelona Masih di Jalur Treble Winner

Spanyol

| Jumat, 21 Februari 2025

Sports

Presiden LALIGA Puji Patrick Kluivert: Timnas Indonesia Sudah di Jalur yang Benar

Timnas Indonesia

| Selasa, 24 Juni 2025

Internasional

Israel Kembali Gempur Gaza, 131 Warga Sipil Tewas termasuk Wanita dan Anak-anak

Indonesia

| Selasa, 18 Maret 2025

Nasional

Prabowo: Produksi Beras dan Jagung RI Tembus Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah

Indonesia

| Senin, 19 Mei 2025

Nasional

Presiden Prabowo Minta Hemat Anggaran, Harisson Pastikan Upacara HUT ke-68 Pemprov Digelar Sederhana

Pontianak

| Sabtu, 25 Januari 2025

Lokal

Wamen ESDM Yuliot Jamin Stok BBM dan LPG di Kalbar Aman Jelang Lebaran

Pontianak

| Jumat, 21 Maret 2025

Berita Terkait

Lokal

Wabup Farhan Lantik Sebanyak 113 Pejabat Administrator Dilingkungan Pemda Ketapang

Berita Ketapang, PIFA - Wakil Bupati Ketapang H. Farhan, SE.,M.Si melantik dan Mengambil Sumpah/Janji sebanyak 113 Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, Selasa (25/01/2022) bertempat di Pendopo Bupati Ketapang. Wabup dalam sambutannya berharap kepada pejabat yang baru dilantik agar bekerja dengan penuh semangat, bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. "Tunjukkan kinerja yang baik dedikasi dan loyalitas bagi kemajuan dan peningkatan kinerja organisasi dalam pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Ketapang." tegas Beliau saat membacakan sambutan Bupati Ketapang. Lebih lanjut Beliau sampaikan bahwa mutasi dan promosi merupakan kebutuhan organisasi yang harus dilakukan. Menurut Beliau, pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan merupakan bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta merupakan bagian dari pola pembinaan karier pegawai. Selain itu dikatakan oleh Beliau bahwa pengembangan karier pegawai tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan pegawai yang bersangkutan, melainkan lebih diutamakan untuk melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik agar tetap berjalan dengan baik, terutama dalam kaitannya dengan kegiatan prioritas pembangunan. "Selaku pejabat pembina Kepegawaian (PPK), saya mempunyai kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan." tegas Beliau. Namun dikatakan Beliau bahwa akan tetap melakukan pertimbangan dan penilaian objektif terhadap kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Proses pengambilan keputusan dalam manajemen karier pegawai sepenuhnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan berlaku. Selanjutnya Beliau juga minta kepada seluruh pejabat yang dilantik untuk segera melakukan adaptasi terhadap tugas dan fungsi jabatan masing-masing, mengingat kebutuhan dan kepentingan masyarakat semakin meningkat dan beragam. "Bangun koordinasi, komunikasi dan kerja sama yang efektif secara berjenjang, baik dengan atasan maupun dengan bawahan." Ucap Beliau. Selanjutnya, Beliau juga meminta para pejabat yang baru saja dilantik agar meningkatkan motivasi dan semangat kerja sehingga tugas-tugas yang telah dipercayakan dapat dilaksanakan dengan baik. "Jabatan yang saudara emban bukanlah hak, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. " Ucap Wabub lebih lanjut. Dan yang terakhir, Beliau meminta agar para pejabat terlantik mampu mencipatakan suasana kerja yang kondusif, membangun rasa saling menghormati dan memupuk kerjasama dengan baik. "Ciptakanlah suasana kerja yang kondusif, saling menghormati dan pupuk kerja sama yang baik di lingkungan unit kerja saudara, agar tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab dapat dicapai dengan hasil maksimal. keberhasilan dan kesuksesan kerja seorang atasan tidak akan bisa diraih tanpa adanya dukungan penuh dari para bawahan." Kata Wabub. "Kami yakin dan percaya bahwa saudara-saudara mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya sesuai bekal kualifikasi, kompetensi, kinerja dan pengalaman yang saudara miliki." Pungkas Beliau. (rs)

Ketapang

| Selasa, 25 Januari 2022

Lokal

Dua Oknum LSM di Ketapang Dipolisikan Buntut Dugaan Pencemaran Nama Baik dan Pemerasan

PIFA, Lokal - Kuasa Hukum AS, Paul Hariwijaya Bethan bersama Petrus Jhon Fernandez, resmi melaporkan dua oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni Sekjend LSM Gasak, Hikmat Siregar dan Ketua LSM Peduli Kayong, Suryadi ke Polres Ketapang, Senin (20/2/2023). Saat dikonfirmasi, Paul mengatakan pihaknya melaporkan kedua oknum LSM ini lantaran diduga dengan sengaja menggiring opini liar ke publik tanpa dilengkapi bukti-bukti dengan tujuan untuk menakuti-nakuti dan mencemarkan nama baik kliennya. Selain itu ada dugaan upaya pemerasan yang dilakukan keduanya. Paul menilai, jika memang mereka ada bukti keterlibatan kliennya terhadap suatu perkara, maka seharusnya mereka menyampaikan bukti itu ke pihak berwenang. "Bukannya perkara itu selesai dan hakim sudah memutus perkara serta memastikan tidak ada nofum atau bukti baru mengenai keterlibatan kliennya atau pihak lain, baru kemudian mereka menggiring opini ke publik untuk menakuti-nakuti klien kami," katanya didampingi Petrus, Senin (20/2/2023). Paul melanjutkan, yang disampaikan Hikmat Siregar di media online merupakan sebuah penggiringan opini yang tak mendasar. Lantaran Hikmat hanya mendesak aparat hukum menangkap dan menetapkan kliennya sebagai tersangka terkait kasus DD Bantan Sari, baik saat proses perkara berjalan hingga perkara inkrach tanpa menyampaikan bukti apapun. "Kan lucu, dari kasus berjalan sampai sudah selesai, LSM ini berulang kali menggiring opini di media bahwa klien kami harus ditetapkan jadi tersangka dan ditangkap tanpa ada bukti yang dia sampaikan, ironisnya setiap berita itu naik rekanan LSM ini yakni Suryadi mengirim link berita ke klien kami bahkan dengan membuat narasi terkesan menakut-nakuti klien kami," paparnya. Dari sini, Paul menilai upaya yang dilakukan oleh dua orang oknum LSM ini memiliki tujuan pribadi. Terlebih upaya menakuti itu dengan membawa nama lembaga penegak hukum yakni Kejaksaan Agung (Kejagung). Padahal jika memang memiliki data maka sejak awal kedua LSM ini harusnya memberikan data itu ke pihak berwenang baik kejaksaan maupun pengadilan, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan sampai hari ini. Paul menyebut, kedua LSM ini seperti sindikat. Satunya menggiring opini ke publik, satunya mengirim link berita untuk menakuti-nakuti. Sebagai orang awam, kliennya secara psikologis terganggu dengan penggiringan opini ini terlebih disebarluaskan ke publik melalui media, dan demi menjaga nama baik klien dan keluarga. "Hingga akhirnya, sempat terjadi komunikasi antara klien kami melalui karyawannya (Wan Usman-red) dengan kedua oknum LSM, kemudian kesepakatan kedua LSM ini tidak akan menggiring opini liar dengan imbalan sebesar Rp20 juta yang dikirim ke rekening Suryadi pada 18 September 2021," lanjutnya. Namun, seolah tak ada puasnya, beberapa waktu berjalan Suryadi kembali mengirim link berita kepada kliennya dengan membuat cerita, rekannya Hikmat Siregar telah memegang data dari orang dalam mengenai penetapan tersangka kliennya oleh Kejagung terhadap perkara DD Bantan Sari. Padahal secara hukum, perkara yang melibatkan kliennya yang saat itu sebagai saksi ditangani Kejaksaan Ketapang bukan Kejagung yang mana perkara tersebutpun sudah selesai dan inkrach. Sesuai putusan Pengadilan Tipikor Pontianak seperti yang telah disampaikan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Ketapang, Fajar Yulianto dalam sebuah pemberitaan di beberapa media online. "Saat menghubungi klien kami, Suryadi seolah-olah bisa membantu agar Hikmat Siregar tidak mendorong Kejati atau Kejagung untuk menetapkan klien kami sebagai tersangka, sebab katanya Siregar sedang dalam perjalanan ke Kejagung dan meminta klien kami segera merangkul Hikmat Siregar secepatnya karena mengatakan Hikmat Siregar adalah orang batak dan nekat luar biasa," jelasnya sesuai isi chat Suryadi kepada kliennya. Selain itu, Paul menceritakan dalam percakapan dengan kliennya yang telah direkam, Suryadi juga mengaku jika kliennya memenuhi apa yang diinginkan Hikmat, maka data mengenai status tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung bisa diurus dan akan hilang dengan sendirinya, karena tidak ada dorongan seperti pengekposan melalui media dan demo oleh Hikmat Siregar. Bahkan Suryadi meyakinkan kliennya, jika Hikmat Siregar siap membakar data rahasia negara tersebut di depan kliennya itu sebagai jaminannya. Suryadi mengatakan siap memasang badan lantaran dirinya mengaku memegang kasus Hikmat Siregar jika tidak komitmen ketika keinginannya sudah terpenuhi. "Mereka meminta uang Rp150 Juta sebagai komitmen serta meminta agar tidak melibatkan pihak lain termasuk Wan Usman, untuk memastikan apa yang Suryadi sampaikan, klien kami menghubungi Hikmat menanyakan apakah benar permintaan sejumlah uang tersebut," jelasnya. Hikmat membenarkan hal tersebut dan mengaku akan berkomitmen. Namun kata Paul, kliennya tidak mau memberikan uang tersebut karena merasa tidak bersalah dan putusan pengadilan sudah inkrach Hikmat pun terus menggiring opini melalui salah satu media online untuk menakuti kliennya itu. Hanya saja Suryadi dan Hikmat tidak menyadari bahwa upaya mereka menakuti dan menipu daya kliennya itu direkam bahkan rekaman percakapan keduanya serta chat keduanya menjadi barang bukti yang dilampirkan dalam kasus ini. Untuk itu, Paul menilai jika Hikmat dan Suryadi mengaku akan disuap maka itu hanya sebatas pembelaan diri lantaran modusnya telah terbongkar. Sebab jelas ada upaya menakuti oleh kedua oknum LSM terhadap kliennya dan percakapan yang dilakukan keduanya jelas ingin mendapatkan sesuatu dari kliennya dengan menjual nama Kejagung. "Jika memang mereka benar kita tunggu berani tidak mereka menyerahkan bukti yang mereka katakan ada, tapi jika mereka berbohong maka saya pastikan mereka tidak berani lakukan itu, sedangkan kami sudah resmi melaporkan mereka dengan bukti rekaman percakapan, chat mereka. Saat ini kami sudah terima surat tanggal bukti lapor kami dari Polres Ketapang, tinggal menunggu proses hukum lebih lanjut," akunya. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Ketapang, AKP Yasin membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari AS melalui kuasa hukumnya Paul Hariwijaya Bethan bersama Petrus Jhon Fernandez. Laporan iru terkait dugaan pencemaran nama baik dan upaya pemerasan yang dilakukan oleh dua oknum LSM di Ketapang, Senin (20/2/2023). "Laporan beserta lampiran bukti dari pelapor sudah kami terima, selanjutnya kami akan coba pelajari dan lakukan penanganan sesuai aturan yang berlaku," pungkasnya. (ap)

Ketapang

| Senin, 20 Februari 2023

Lokal

Sutarmidji-Didi Tampilkan Visi Pembangunan Berkelanjutan dalam Debat Publik Kedua Pilgub Kalbar

PIFA, Lokal - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) nomor urut 1, Sutarmidji dan Didi Haryono (Midji-Didi), menguraikan visi, misi, dan program kerja mereka saat mengikuti debat publik kedua yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar di Swiss-Belinn Singkawang, Selasa malam, 5 November 2024. Debat tersebut mengangkat tema pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam (SDA) ramah lingkungan, serta solusi permasalahan daerah.Dalam pemaparannya, Sutarmidji menyampaikan visi mereka untuk mewujudkan Kalbar yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan. "Infrastruktur bukan hanya soal jalan, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan, karena kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah hal yang utama," ungkap Sutarmidji.Terkait pembangunan infrastruktur jalan, Sutarmidji menjelaskan bahwa pembangunan harus dilakukan secara bertahap dan berfokus pada prioritas kebutuhan masyarakat. Menurutnya, panjang jalan provinsi di Kalbar mencapai 1.534 kilometer, dengan lebih dari 50 persen dalam kondisi rusak pada awal masa jabatannya di tahun 2018. Namun, selama lima tahun terakhir, perbaikan infrastruktur jalan sudah mencapai lebih dari 79 persen, dengan sisanya sekitar 21 persen masih perlu diperbaiki. "Kita harus prioritaskan jalan yang dibutuhkan masyarakat, bukan sekadar untuk akses tambang atau perkebunan," tambahnya.Sutarmidji juga menyoroti pelayanan publik di Kalbar yang sudah mengalami peningkatan signifikan, terbukti dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kalbar yang mencapai 71,54 (kategori BB). Pencapaian lain juga terlihat dalam berbagai aspek, seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), reformasi birokrasi, dan peningkatan jumlah desa mandiri.Di bidang ekonomi, Sutarmidji menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kalbar cukup stabil dengan daya beli masyarakat yang terus meningkat. Provinsi Kalbar berhasil menjaga inflasi tetap terkendali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah dan retribusi. "Peningkatan PAD ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif di Kalbar," jelasnya.Salah satu capaian signifikan lain yang ditonjolkan oleh Sutarmidji adalah program Indeks Desa Membangun (IDM). Dalam lima tahun terakhir, jumlah desa mandiri di Kalbar telah meningkat dari hanya satu desa pada tahun 2018 menjadi 1.079 desa mandiri saat ini. "Dari 677 desa sangat tertinggal di awal jabatan, kini tidak ada lagi desa sangat tertinggal di Kalbar, begitu juga dengan desa tertinggal," paparnya.Dengan keberhasilan peningkatan jumlah desa mandiri, Sutarmidji menyatakan bahwa kualitas ekonomi, lingkungan, dan sosial masyarakat Kalbar telah membaik, tercermin dari angka gini ratio yang relatif rendah, yaitu 0,321. "Ketimpangan ekonomi tidak terlalu dalam, sehingga pemerataan pembangunan dan pendapatan bisa lebih mudah diwujudkan. Insyaallah, Midji-Didi berkomitmen untuk terus melanjutkan program ini," tutupnya dengan optimisme.Debat publik ini menjadi ajang penting bagi Sutarmidji dan Didi Haryono untuk memaparkan visi mereka dalam membangun Kalbar yang lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan pembangunan yang ada di provinsi tersebut.

Ketapang

| Selasa, 25 Januari 2022

Ketapang

| Senin, 20 Februari 2023

Singkawang

| Selasa, 5 November 2024