PIFA.CO.ID, POLITIK – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto pasti mengetahui kebijakan terkait larangan penjualan gas LPG 3 kg atau gas melon yang sempat menuai polemik di masyarakat. Ia pun menilai bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, tidak mungkin bertindak tanpa instruksi langsung dari Presiden.

"Saya kira enggak bisa disimpulkan berbeda ya. Semua menteri-menteri, bukan hanya menteri dari Golkar, saya rasa tidak ada kebijakannya yang tidak sepengetahuan Presiden," ujar Doli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Doli menegaskan bahwa tidak mungkin ada seorang menteri yang berani membuat kebijakan sendiri tanpa adanya koordinasi dengan Presiden. Menurutnya, pengaturan tata niaga gas LPG 3 kg yang dilakukan pemerintah bertujuan baik, meskipun kebijakan tersebut memunculkan dinamika di masyarakat.

"Yang dilakukan kemarin itu kan sebetulnya baik ya. Artinya, yang mau diatur itu tata niaga soal gas elpiji 3 kg. Bahwa kemudian kebijakan-kebijakan itu ada dinamika, ada tanggapan segala macam, ya menurut kami biasa saja," tambahnya.

Lebih lanjut, Doli menjelaskan bahwa pengaturan tata niaga ini merupakan kepentingan jangka menengah dan panjang. Ia mengibaratkan kebijakan ini seperti seseorang yang harus disuntik untuk kesembuhan jangka panjang meskipun terasa sakit di awal.

"Saya tegaskan, saya kira tidak ada satu menteri pun di jajaran kabinet Pak Presiden, siapa pun presidennya, yang mengambil kebijakan tanpa koordinasi atau berdasarkan arahan dari presiden," tuturnya.

Gerindra Tegaskan Kebijakan Bukan dari Prabowo

Di sisi lain, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa kebijakan larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg bukan berasal dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo turun tangan setelah melihat kondisi masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas melon.

"Sebenarnya ini bukan kebijakan dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu," ujar Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Dasco menjelaskan bahwa setelah melihat kondisi masyarakat, Prabowo langsung menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengizinkan kembali pengecer berjualan gas LPG 3 kg. Selain itu, mekanisme sub pangkalan pun mulai diterapkan agar pendistribusian gas lebih teratur.

"Tapi melihat situasi dan kondisi tadi, Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sub pangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja," jelasnya.

Ia juga memastikan bahwa stok gas melon saat ini masih aman dan tidak mengalami kelangkaan.

"Stok tidak langka, stok ada, stok terkonfirmasi tidak langka," pungkas Dasco.