Foto: Prokopim Pemkab Kapuas Hulu

Foto: Prokopim Pemkab Kapuas Hulu

Berandascoped-by-BerandaLokalscoped-by-LokalWakil Bupati Kapuas Hulu Lepas Kelompok Gerobak Sahur

Wakil Bupati Kapuas Hulu Lepas Kelompok Gerobak Sahur

Kapuas Hulu | Senin, 4 April 2022

Berita Kapuas Hulu, PIFA - Wahyudi Hidayat, S.T Wakil Bupati Kapuas Hulu melepas kelompok gerobak sahur di Masjid Darussalam, Kedamin Hilir, Putussibau Selatan saat hari pertama menyambut Bulan Suci Ramadhan, pada Minggu (3/4/2022). 

Wahyudi Hidayat berpesan kepada peserta gerobak sahur agar selalu tertib dalam melakukan kegiatan membangunkan sahur.

"Saya sangat mendukung kegiatan ini karena seperti diketahui kegiatan ini setiap tahun diadakan yang bertujuan untuk membangunkan sahur untuk umat muslim yang keesokan harinya menjalankan Ibadah Puasa, jadi saya berpesan kegiatan positif seperti ini alangkah baiknya dilakukan dengan tertib," sampainya.

Wabup Wahyu juga menyampaikan kepada perta gerobak sahur agar selalu menerapkan protokol kesehatan.

"Tidak lupa saya ingatkan kepada kelompok gerobak sahur agar selalu menerapkan protokol kesehatan 5M guna menjaga kita semua dari terpaparnya Covid-19,” terangnya. (ja)

Rekomendasi

Foto: Maroon 5 Umumkan Album Baru "Love Is Like", Rilis 15 Agustus | Pifa Net

Maroon 5 Umumkan Album Baru "Love Is Like", Rilis 15 Agustus

Pifabiz
| Selasa, 24 Juni 2025
Foto: Disney Tunda Rilis Film Marvel Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars, Ini Alasannya | Pifa Net

Disney Tunda Rilis Film Marvel Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars, Ini Alasannya

Indonesia
| Jumat, 23 Mei 2025
Foto: Ditetapkan Tersangka, Ini Kronologi Kasus Persetubuhan-Aborsi Vadel Badjideh ke Anak Nikita Mirzani | Pifa Net

Ditetapkan Tersangka, Ini Kronologi Kasus Persetubuhan-Aborsi Vadel Badjideh ke Anak Nikita Mirzani

Indonesia
| Sabtu, 15 Februari 2025
Foto: Korban Tewas Kebakaran Hutan di Los Angeles Bertambah Jadi 24 Orang | Pifa Net

Korban Tewas Kebakaran Hutan di Los Angeles Bertambah Jadi 24 Orang

Los Angeles
| Senin, 13 Januari 2025
Foto: Anggun C Sasmi Bantah Tuduhan Dukung Zionis, Siap Tempuh Jalur Hukum | Pifa Net

Anggun C Sasmi Bantah Tuduhan Dukung Zionis, Siap Tempuh Jalur Hukum

Indonesia
| Senin, 24 Februari 2025
Foto: Hasto Kristiyanto Sebut Diancam jadi Tersangka Jika PDIP Pecat Jokowi | Pifa Net

Hasto Kristiyanto Sebut Diancam jadi Tersangka Jika PDIP Pecat Jokowi

Indonesia
| Jumat, 21 Maret 2025
Foto: Resmi, PSSI Pecat Shin Tae-yong dari Pelatih Timnas Indonesia | Pifa Net

Resmi, PSSI Pecat Shin Tae-yong dari Pelatih Timnas Indonesia

Indonesia
| Senin, 6 Januari 2025
Foto: Catat Jarak Lebih Dari 5.500 Kilometer, NMAX Tour Boemi Nusantara Buktikan Ketangguhan NMAX “TURBO” dan NMAX NEO | Pifa Net

Catat Jarak Lebih Dari 5.500 Kilometer, NMAX Tour Boemi Nusantara Buktikan Ketangguhan NMAX “TURBO” dan NMAX NEO

Indonesia
| Rabu, 22 Januari 2025
Foto: KPK Jadwalkan Pemeriksaan Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka Hari Ini | Pifa Net

KPK Jadwalkan Pemeriksaan Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka Hari Ini

Indonesia
| Senin, 6 Januari 2025
Foto: Irfan Hakim Berbagi Kisah Keseruan Lepas 30 Ekor Arwana Super Red di Danau Sentarum untuk Konservasi | Pifa Net

Irfan Hakim Berbagi Kisah Keseruan Lepas 30 Ekor Arwana Super Red di Danau Sentarum untuk Konservasi

Indonesia
| Rabu, 12 Februari 2025

Berita Terkait

Lokal

Foto: Wardah Kosmetik Pontianak Ikut Berpartisipasi di Dakwah Wisata Lintas Borneo ke-3 & Kabupaten/Kota Ke-8 se-Kalbar | Pifa Net

Wardah Kosmetik Pontianak Ikut Berpartisipasi di Dakwah Wisata Lintas Borneo ke-3 & Kabupaten/Kota Ke-8 se-Kalbar

PONTIANAK - Wardah Kosmetik Pontianak menjadi salah satu bagian yang aktif dalam kegiatan Dakwah Wisata Lintas Borneo Ke-3 dan Kabupaten/Kota Ke-8 se-Kalimantan Barat yang diadakan di Kantor Bupati Kubu Raya. Wardah Pontianak, sebagai salah satu sponsor acara ini, turut ambil bagian dalam menyemarakkan kegiatan yang diikuti oleh lebih dari 3.000 peserta dari berbagai provinsi pada tanggal 14-17 September lalu. Febrianti Wulandari, Beauty Promotor Wardah Pontianak, menjelaskan bahwa Wardah adalah merek kosmetik terkemuka di Indonesia yang menjadi bagian dari PT Paragon Technology Innovation (Paragon). Dalam upaya untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada peserta acara, Wardah Kosmetik Pontianak turut serta dalam kegiatan ini dengan membuka stan pameran pada tanggal 15 September lalu. "Kami tidak hanya membuka stan seperti biasa, tetapi juga menyediakan layanan 'Make Up On The Spot'," ungkap Febrianti. Hal ini menunjukkan bahwa Wardah Kosmetik Pontianak tidak hanya berperan sebagai merek kosmetik terkemuka, tetapi juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya, seperti Dakwah Wisata Lintas Borneo. Melalui partisipasi mereka dalam acara ini, Wardah Pontianak turut mendukung dan memperkaya pengalaman peserta dalam berbagai aspek, termasuk kecantikan dan penampilan.

Kubu Raya
| Kamis, 21 September 2023

Lokal

Foto: Sutarmidji Sebut 100 Ribu Warga Kalbar Kerja Ilegal di Luar Negeri | Pifa Net

Sutarmidji Sebut 100 Ribu Warga Kalbar Kerja Ilegal di Luar Negeri

PIFA, Lokal - 100 ribuan warga Kalimantan Barat menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui jalur non prosedural alias ilegal. Hal ini diungkapkan Gubernur Kalbar, Sutarmidji saat Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) penanganan PMI bersama BP2MI, Rabu (24/5/2023). "3.771 angka PMI yang legal. Nah yang ilegal itu mungkin bisa mencapai 15 sampai 20 kali lipat dari angka itu," kata Sutarmidji. Midji menjelaskan, angka ini bisa dihitung dari kedatangan warga di desa-desa setelah momen hari raya. Misalnya saja di Kabupaten Sambas, saat lebaran banyak warga yang kembali bahkan angkanya mencapai 25 ribuan orang. "Mau bukti gampang, setelah lebaran data saja dari desa-desa. Contohnya Sambas saja, pasti 25 ribu pekerja migran ilegal, belum lagi Kota Singkawang. Modusnya kawin lah, padahal mereka di sana dipekerjakan secara ilegal," ujarnya. Sutarmidji meyakini Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di bawah kepemimpinan Benny Rhamdani, dapat menangani persoalan tenaga kerja Kalbar yang berada di luar negeri baik legal maupun ilegal. "Yang ilegal juga kita harus tangani karena merupakan warga negara kita. Singkawang pernah 30 sampai 40 ribu warganya tidak di Singkawang tetapi di Hongkong, Taiwan. Jadi ketahuan kalau sudah ada masalah. Hitung saja kalau di total dari 14 kabupaten kota," ujarnya. Menangani persoalan PMI ilegal ini, gubernur meminta kepala daerah se-Kalbar melalui Dinas Tenaga Kerja dapat berkoordinasi bersama kepala desa dengan baik agar para pekerja migran ini dapat terdata dengan baik. "Kalau yang legal kita sudah punya data by name by address. Saya maunya tenaga kerja luar negeri itu, pasti desa setempat tahu kemana tujuannya. Nah selanjutnya bagaimana kita mengkompilasi data itu supaya benar. Sehingga kita tahu langkah apa yang harus kita ambil agar mereka ini menjadi legal," paparnya. Sementara itu, Kepala BP2MI RI Benny Rhamdani mengungkapkan diperkirakan lebih dari 9 juta warga Indonesia bekerja di luar negeri. Setengah dari jumlah tersebut merupakan pekerja non prosedural (ilegal). "World Bank merilis data ada 9 juta warga Indonesia yang bekerja ke luar negeri, dan 4,6 juta yang resmi, asumsinya ada 4,4 juta orang yang bekerja non prosedural," ungkapnya. Dengan banyaknya PMI non prosedural hingga kini, Benny mengatakan penyelesaian dapat dimulai dari hulu terlebih dahulu. Yakni mulai dari desa atau kelurahan. Pihak pemerintah desa atau kelurahan mesti mengetahui warganya yang akan ke luar negeri. "Kepala desa saat memberi keterangan warganya akan keluar negeri harus dipastikan untuk kebutuhan apa, modus operandi ilegal pasti menggunakan visa turis atau ziarah, tidak mungkin visa kerja, karena semua itu dimulai dari surat keterangan desa," ungkapnya. Dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang pekerja migran, ia menjelaskan ada kewajiban dari Pemda untuk mencegah PMI Non Prosedural. Pasal 40 ada 9 kewenangan Pemerintah Provinsi, lalu pada Pasal 41, ada kewenangan pemerintah kabupaten kota. Sementara Pasal 42 ada 5 kewenangan pemerintah desa. "Bila ini dilakukan mulai dari hulu saya yakin ini akan mengurangi mereka yang akan berangkat ke luar negeri menjadi PMI non prosedural," jelasnya. Benny juga tidak menampik ada keterlibatan oknum dari berbagai stakeholder yang ikut terlibat dalam penempatan PMI non prosedural. Oknum ini sudah masuk ke dalam kementerian, lembaga, termasuk pula oknum dalam BP2MI. "Kita harus fair mengakui ini, jadi mari kita bersih-bersih," ujarnya. Mencegah semakin banyaknya PMI Non Prosedural, ia menawarkan 4 langkah yang harus dilakukan. Pertama sosialisasi aktif, dua diseminasi Informasi yang aktif. Tiga pencegahan yang progresif, dan terakhir penegakan hukum yang revolutif. "Nah penegakan hukum juga masih masalah, yang dipenjarakan masih yang ikan teri, padahal bandar-bandarnya sudah kita ketahui, saya sudah sampaikan ini ke Menkopolhukam, bandar-bandarnya, modusnya, pintunya, dan tantangannya penegak hukum, mudah-mudahan penegakan hukum harus adil, negara harus adil," pungkasnya. (ap)

Kalbar
| Kamis, 25 Mei 2023

Lokal

Foto: Ribuan Guru Agama di Kalbar Belum Sertifikasi, Asosiasi PAI Desak Pemerintah Segera Bertindak | Pifa Net

Ribuan Guru Agama di Kalbar Belum Sertifikasi, Asosiasi PAI Desak Pemerintah Segera Bertindak

PIFA.CO.ID, LOKAL - Pemerintah mengimbau agar para guru Pendidikan Agama Islam (PAI) mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk memperoleh sertifikat kompetensi sebagai bukti kapasitas profesional mereka. Juga lebih dari itu untuk meningkatkan kesejahteraan guru PAI.Namun, hingga kini, sebanyak 1.173 guru PAI di Kalimantan Barat belum dapat mengikuti program sertifikasi tersebut. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran APBN untuk membiayai proses sertifikasi tersebut.“Pemerintah ingin meningkatkan mutu guru melalui program PPG, kendala selama ini adalah soal pembiayaan. Masih ada 1000 lebih guru PAI di Kalbar yang belum terbiayai,” ungkap Penasehat Asosiasi Guru PAI Kalbar, HermansyahHermansyah, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah mengarahkan pemerintah daerah untuk membiayai guru-guru yang belum tersertifikasi, namun sampai saat ini tidak ada langkah dari pemprov maupun pemda untuk mengatasi hal tersebut.“Sebenarnya kalau mereka (guru PAI) diberi kesempatan untuk membiayai sendiri (sertifikasi) mereka akan bayar sendiri. tapi karena ini kewajiban pemerintah maka sangat tergantung kepada pemerintah untuk membiayainya,”Tidak ada upaya dari pemerintah terkait biaya sertifikasi tersebut, Hermasnyah mengatakan pihaknya pernah meminta bantuan ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), namun belum bisa mengatasi sisa dari guru yang belum tersertifikasi.Meskipun demikian, beberapa pemerintah daerah seperti Sambas, Kayong Utara, dan Mempawah sudah memberikan respon positif dan ikut berpartisipasi dalam pembiayaan sertifikasi.Namun, Hermansyah mengungkapkan perhatian dari pemerintah provinsi Kalimantan Barat, yang seharusnya bertanggung jawab untuk membiayai guru agama di tingkat SMA dan SMK, masih sangat kurang. “Yang lain belum termasuk pemerintah provinsi belum pernah berpartisipasi untuk membiayai. Padahal guru agama SMA dan SMK menjadi kewajiban pemerintah provinsi,” ujarnya.Untuk itu, Hermansyah bersama sejumlah guru PAI telah menyampaikan aspirasi mereka terkait masalah ini kepada Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, saat melaksanakan kegiatan reses masa persidangan II tahun 2025, di SMA Mujahiddin, Pontianak, pada Jumat (28/2/25).Dalam pertemuan tersebut, Hermansyah berharap, melalui saluran ini, suara para guru yang belum tersertifikasi dapat didengar dan mendapat perhatian serius.“Saya harap anggota dewan bisa memperjuangkan aspirasi kami agar pemerintah segera memberikan perhatian dan anggaran untuk menyelesaikan masalah sertifikasi ini,” pungkasnya.

Pontianak
| Selasa, 4 Maret 2025
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5