PIFA, Lokal - Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia (Wamentan RI), Sudaryono, menegaskan bahwa pembentukan Kooperasi Desa Merah Putih akan menjangkau hingga wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil (3T), termasuk di Kalimantan Barat.

Hal ini disampaikan usai menghadiri peluncuran dan sosialisasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang berlangsung di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (27/5/2025).

“Harapan presiden adalah Koperasi Desa Merah Putih ini bisa menjadi salah satu jawaban harapan dari masyarakat daerah setempat (3T), Bagaimana pemerintah hadir di tempat-tempat yang memang sulit untuk dijangkau,” ujarnya.

Sudaryono mengungkapkan bahwa nantinya koperasi desa murah putih tersebut akan menyediakan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, obat-obatan, dan sistem logistik hasil bumi desa dengan harga yang dapat menjangkau masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pelosok.

“Kita punya harapan bahwa kooperasi desa Merah Putih ini menjadi satu diantara sekian solusi yang bisa kita bawa untuk menjawab tantangan dan harapan dari masyarakat yang ada di sana,” katany.

Menurut Sudaryono, Kooperasi Desa Merah Putih bukan sekadar wadah usaha biasa. Koperasi ini berfungsi sebagai outlet atau kepanjangan tangan pemerintah untuk menyalurkan berbagai program, seperti bansos, bantuan pangan, sembako murah, hingga distribusi gas LPG dan pupuk ke desa-desa.

“Jadi ini menjadi outlet memastikan bahwa distribusi dari program pemerintah itu sampai ke daerah, sampai ke desa dirasakan masyarakat desa dan menggerakkan ekonomi desa itu,” jelasnya.

Ia menyampaikan bahwa hampir 50 persen desa di Kalbar telah menyelesaikan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), meskipun diyakini jumlah sebenarnya lebih tinggi karena persoalan pembaruan data. Sudaryono optimis seluruh Musdesus akan rampung sebelum 31 Mei 2025.

“Ini tinggal soal waktu saja, tinggal cari momen yang pas. Insya Allah sebelum tanggal 31, semua desa di Kalbar sudah menyelesaikan Musdesus,” katanya.

Dalam pelaksanaan di wilayah 3T, Sudaryono mengakui terdapat tantangan seperti minimnya akses internet dan jaringan komunikasi. Oleh karena itu, pemerintah memastikan akan ada pendampingan khusus.

“Oh iya, harus ada pendampingan. Karena kadang internet tidak ada, sinyal pun susah. Ini yang kita percepat supaya semua pihak tahu dan bisa terlibat,” jelasnya.

Provinsi Kalimantan Barat sendiri ditargetkan membentuk 2.038 unit Kooperasi Desa Merah Putih dari total 2.145 desa dan kelurahan yang ada. Program ini diharapkan menjadi solusi nyata dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di tingkat desa.