Berita Internasional, PIFA - Isu ketenagakerjaan menjadi isu sentral saat ini, terlebih saat krisis ekonomi, pangan, dan perubahan iklim yang melanda dunia sekarang. Organisasi Perburuhan Internasional sendiri memproyeksikan bahwa tingkat pengangguran global bisa mencapai 207 juta orang pada tahun 2022 atau bertambah 21 juta dibandingkan tahun 2019.

Menyikapi masalah tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin pun mengimbau dan mendorong adanya kerja sama dengan Pemerintah Negara G20 untuk mewujudkan dunia kerja yang inklusif. Menurut Wapres, hal ini bagian dari upaya untuk mengatasi krisis global saat ini.

“Oleh karena itu, pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin mendorong kerja sama kita semua untuk mewujudkan dunia kerja baru yang inklusif, berkelanjutan dan memiliki resiliensi,” ucapnya saat membuka G20 Labour And Employment Ministers’ Meeting, secara virtual, pada Rabu (14/9/2022), demikian dikutip dari laman Setkab RI.

Wapres mengatakan tujuan tersebut dapat tercapai bila pemulihan dunia kerja berorientasi pada manusia atau pekerja. Wapres pun mengimbau pemerintah negara-negara anggota G20 agar, pertama, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan aman bagi pekerja.

“Di Indonesia, kami terus mengupayakan pemenuhan hak-hak pekerja penyandang disabilitas, antara lain dengan menyediakan infrastruktur inklusif. Kami juga berusaha untuk terus meningkatkan akses pendidikan secara inklusif bagi pekerja,” ujar Wapres.

Kedua, Wapres berharap pemerintah Negara G20 dapat memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak pandemi dengan memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja yang adaptif.

“Di Indonesia, hal ini menjadi bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional, berupa Program Bantuan Subsidi Upah, Program Kartu Pra-Kerja, Program Bantuan Produktif Usaha Mikro, dan Program Padat Karya di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,” tambah Wapres.

Ketiga, Wapres mengimbau agar pemerintah memperkuat kemampuan inovasi dan literasi pekerja, khususnya di bidang-bidang yang akan menciptakan lapangan kerja baru di masa depan, seperti teknologi digital dan ekonomi hijau. Terakhir, Wapres juga mengimbau pemerintah agar meningkatkan daya saing pekerja dalam menghadapi tantangan global melalui skilling, reskilling dan upskilling yang dilakukan secara terus menerus.

“Terkait hal ini, Indonesia terus membangun Balai Latihan Kerja Komunitas untuk memenuhi kebutuhan pelatihan vokasi dengan kolaborasi antara Pemerintah, swasta/industri dan akademisi/pendidikan tinggi,” tandasnya.

Lebih lanjut, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI) Ida Fauziah juga mengimbau pentingnya dunia kerja yang inklusif. Dalam acara G20 Labour And Employment Ministers’ Meeting itu, Menaker menyampaikan, dalam rangkaian pertemuan dan grup kerja (working group) bidang ketenagakerjaan dan perburuhan G20 sejak Maret lalu, telah disepakati bahwa akselerasi prinsip G20 inklusivitas bagi penyandang disabilitas menjadi prioritas bersama.

“Pada isu inclusive labour market dan affirmative decent job for person with dissability, kita sepakat bahwa pentingnya mengakselerasi prinsip-prinsip G20 terkait integrasi dan inklusivitas pasar kerja bagi penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen monitoring terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut,” tegas Menaker Ida Fauziah.

Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Ketenagakerjaan dan Perburuhan negara-negara anggota G20, dan Duta Besar Republik Italia untuk Indonesia Benedetto Latteri. (yd)