Wapres RI, Ma'ruf Amin menyampaikan upaya pemerintah dalam menekan kemiskinan ekstrem. (Dok. BPMI Setwapres)

Wapres RI Ungkap Dua Strategis Pemerintah Tekan Kemiskinan Ekstrem

Indonesia | Jumat, 12 Mei 2023

PIFA, Nasional - Pemerintah memiliki target untuk mencapai nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengungkapkan dua strategi utama yang akan digunakan pemerintah untuk mencapai target tersebut.

Pada tahun 2024, pemerintah bertekad untuk mengurangi kemiskinan ekstrem menjadi nol persen. Hal ini akan dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu peningkatan pendapatan dan pengurangan beban.

Upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem itu disampaikan Wapres dalam acara Penguatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Menuju Indonesia Bebas Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, yang diadakan pada hari Jumat, 12 Mei 2023, di Hotel Sahid Bela Ternate, Maluku Utara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 9 persen penduduk Indonesia termasuk dalam kategori miskin, dan sekitar 2 persen termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Wapres meminta semua pihak yang berkepentingan untuk bekerja sama dalam mengatasi kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen pada tahun 2024.

“Saya meminta seluruh pihak, betul-betul serius memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta melakukan penajaman kegiatan intervensi penanggulangan kemiskinan di berbagai sektor,” tegasnya.

Secara khusus, Wapres meminta para pendamping desa untuk meningkatkan peran mereka dalam upaya mengatasi kemiskinan ekstrem. Kemudian, para pendamping desa diharapkan dapat membantu kepala desa dan aparat desa dalam menguatkan program-program yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem, terutama di daerah-daerah yang banyak keluarga miskin.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Taufik Madjid, menyatakan bahwa pencapaian nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 telah dilakukan melalui Dana Desa yang telah disalurkan ke rekening kas desa.

“Melalui dana desa yang disalurkan langsung ke rekening kas desa, desa-desa di Indonesia telah berkontribusi besar salah satunya untuk mewujudkan nol persen atau mendekati nol persen kemiskinan ekstrem pada 2024,” kata Taufik.

Acara ini juga dihadiri oleh Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani, beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku Utara.

Rekomendasi

Sports

AC Milan Gagal Lolos Otomatis ke 16 Besar UCL Usai Dikalahkan Dinamo Zagreb

Italia

| Kamis, 30 Januari 2025

Sports

Inter Milan Bungkam Feyenoord 2-0 di Leg Pertama 16 Besar UCL

Italia

| Kamis, 6 Maret 2025

Pifabiz

Ate Ungkap Alasan Tak Lagi Jadi Host Podcast Bareng Kaesang dan Kiky

Indonesia

| Minggu, 2 Februari 2025

Sports

Striker Timnas Indonesia, Ole Romeny Tampil Apik Meski Oxford United Takluk dari West Bromwich

Inggris

| Selasa, 25 Februari 2025

Lifestyle

Kebun Binatang China Jual Kencing Harimau untuk Obat Rematik, Minat Beli?

China

| Minggu, 2 Februari 2025

Teknologi

Elon Musk Tawar OpenAI Rp 1.592 Triliun, Langsung Ditolak Sam Altman

Amerika Serikat

| Selasa, 11 Februari 2025

Lokal

3 Tempat Berburu Takjil untuk Berbuka Puasa di Pontianak

Pontianak

| Sabtu, 8 Maret 2025

Lokal

Dukung Ketahanan Pangan, Tanam Jagung Serentak di Kubu Raya Seluas 15,8 Hektar

Kubu Raya

| Rabu, 22 Januari 2025

Pifabiz

Hong Sang-soo dan Kim Min-hee Menantikan Kelahiran Anak Pertama

Indonesia

| Rabu, 22 Januari 2025

Pifabiz

Vicky Prasetyo Gugat Hasil Pilbup Pemalang, Minta MK Gelar Pemilihan Ulang

Pifabiz

| Kamis, 9 Januari 2025

Berita Terkait

Nasional

Pemerintah Perkuat Surveilans dan Karantina Guna Antisipasi Covid-19 Varian Omicron yang Meningkat Kasus Globalnya

Berita Nasional, PIFA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan Pemerintah Indonesia akan terus memperkuat surveilans dan karantina sebagai upaya untuk mengantisipasi naiknya kasus Covid-19 varian Omicron yang dalam sepekan terakhir ini signifikan peningkatan kasus globalnya. Budi melaporkan, kasus Omicron global meningkat delapan kali lipat, dari yang sebelumnya 7.900 kini menjadi 62.342 kasus. “Kami dengan bantuan TNI, Polri, dan Kemendagri akan memperkuat proses surveilans dan juga karantina di pintu masuk-pintu masuk laut dan darat,” kata Menkes Budi dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin (20/12) yang digelar secara virtual. Menkes menambahkan, tingkat positivity rate pelaku perjalanan yang masuk melalui jalur darat dan laut cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan jalur udara. “Dalam seminggu terakhir terjadi peningkatan pelaku perjalanan luar negeri yang cukup tinggi di seluruh pintu masuk. Kita sudah amati, semua kita tes PCR dan genome sequencing, ternyata pintu masuk laut dan pintu masuk darat jauh lebih tinggi positivity rate-nya dibandingkan pintu masuk udara,” ungkapnya. Selain dengan tes whole genome sequencing (WGS), lanjut Menkes, pihaknya juga menggunakan tes PCR dengan metode S gene target failure (STGF) yang dapat lebih cepat mendeteksi varian COVID-19. “Tes PCR dengan SGTF berfungsi sebagai marker jadi tidak 10 persen seperti WGS tapi kemungkinan besar bisa mendeteksi Omicron dalam waktu 4-6 jam saja, sedangkan WGS membutuhkan 3-5 hari,” terang dia. Terkait kasus Omicron yang sudah terdeteksi di Indonesia, Menkes dalam rilis Setkab RI (21/12) menegaskan bahwa semua kasus tersebut berasal dari luar negeri atau imported case. “Sekarang kita sudah bisa mengonfirmasi bahwa tenaga kebersihan tersebut kenanya pada tanggal 8 Desember berasal dari pelaku perjalanan luar negeri seorang wanita Indonesia yang datang pada tanggal 27 November dari Nigeria. Jadi sudah terbukti bahwa semua kasus yang ada di Indonesia adalah imported case,” lanjutnya. Lebih lanjut, Budi menuturkan, pengetatan pintu kedatangan negara pun dilakukan pemerintah untuk mencegah adanya kasus imported case terutama varian Omicron. “Perlu kita perketat kedatangan luar negeri kita dan karantina kita agar kasus-kasus yang datang dari Nigeria, yang datang dari London, yang datang dari Guyana, Amerika ini bisa terus kita jaga,” tutupnya.

Jakarta

| Selasa, 17 Mei 2022

Lokal

Singkawang, Bengkayang dan Sambas Persiapkan Rencana Pembangunan Tiga Gerbang Batas Kota

Berita Singkawang, PIFA - Pemerintah Kota Singkawang bersama Pemerintah Kabupaten Sambas dan Bengkayang berencana membangun tiga gerbang di batas kota. Menindaklanjuti hal itu Pemkot Singkawang menggelar rapat bersama Pemkab Bengkayang di TCM Room, Kamis (24/02/2022). Sebelumnya, pada 22 Februari lalu juga telah digelar rapat bersama Pemerintah Kabupaten Sambas. Rapat yang dihadiri Wali Kota Singkawang dan Bupati Bengkayang tersebut membahas persiapan rencana peletakan batu pertama Pembangunan Tiga Gerbang batas kota antara Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang dan Sambas. Wali Kota Tjhai Chui Mie mengatakan rapat ini juga membahas beberapa hal yang harus dikoreksi. Ia berharap kegiatan peletakan batu pertama Tiga Gerbang Batas yang akan dilaksanakan pada 27 Februari 2022 nanti berjalan dengan lancar. “Doakan aja semua berjalan dengan baik, karena (Gerbang Batas) ini tentu menambah kemajuan Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas. Masyarakat dapat beristirahat dan bersantai di sana, karena terdapat rest area,” ujarnya. Ia mengatakan target waktu selesainya pengerjaan pembangunan ketiga Gerbang Batas ini pada 17 Oktober 2022. Selain itu, pembangunan ketiga Gerbang Batas ini juga melibatkan kontribusi pihak ketiga. Sementara itu, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis mengatakan lokasi penempatan peletakan batu pertama adalah hal yang terpenting. Ia berharap kehadiran ketiga Gerbang Batas ini nantinya dapat menjadi destinasi wisata baru bagi para wisatawan. “Untuk saat ini, yang paling penting adalah lokasinya. Karena ini akan menjadi kerjasama antara Pemkot Singkawang dengan Pemkab Bengkayang dan Pemkab Sambas. Harapannya Gerbang Batas ini bisa menjadi destinasi wisata baru di Kecamatan Singkawang Timur dan Kecamatan Singkawang Selatan,” katanya. Menurutnya, pemaparan Detailed Engineering Design (DED) oleh Tim Arsitek sudah sangat baik dimana terdapat gambaran perpaduan antar budaya yang dikemas secara unik dan modern. Ia menilai kehadiran ketiga Gerbang Batas ini nantinya akan membawa pertumbuhan perekonomian, khususnya dalam sektor pariwisata. (ja)

Kalbar

| Sabtu, 26 Februari 2022

Sports

Denda-Hukuman Diberikan Komite Disiplin PSSI untuk Klub dan Pemain Liga 1 2023/2024

PIFA, Sports - Sidang Komite Disiplin PSSI yang berlangsung pada hari ini mengumumkan beberapa keputusan terkait pelanggaran yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan Liga 1 2023/2024. Putusan tersebut mencakup sanksi denda dan hukuman bagi klub dan pemain yang terbukti melanggar aturan yang berlaku, Selasa (11/6). Salah satu klub yang terkena sanksi adalah PSS Sleman. Klub ini didenda sebesar Rp50 juta karena dalam pertandingan melawan Bali United FC pada tanggal 1 Juli 2023, terdapat 5 pemain yang mendapatkan kartu kuning. Komite Disiplin PSSI memberlakukan sanksi denda sebagai bentuk peringatan kepada klub tersebut. Klub Dewa United FC juga mendapatkan sanksi denda sebesar Rp50 juta dalam pertandingan melawan Arema FC pada tanggal 2 Juli 2023. Pelanggaran yang dilakukan adalah adanya seorang pemain bernama Sdr. Alta Tarik Ballah yang tidak terdaftar dalam FPP dan ditemukan berada di area Official Area (OA). Komite Disiplin PSSI menegaskan pentingnya ketertiban dalam mengikuti regulasi yang telah ditetapkan. Selain itu, Dewa United FC juga dikenai sanksi denda sebesar Rp50 juta karena terlambat memasuki lapangan pada babak kedua pertandingan yang sama. Penundaan selama 93 detik menjadi konsekuensi dari keterlambatan tersebut. Klub Arema FC juga mendapatkan sanksi yang sama karena menghadapi situasi yang serupa. Pemain Erwin Ramdani dari Rans Nusantara FC harus menghadapi hukuman larangan bermain selama 2 pertandingan setelah melakukan tindakan tidak sportif. Dalam pertandingan melawan Persikabo 1973 pada tanggal 3 Juli 2023, Erwin memukul pemain lawan dan langsung menerima kartu merah. Selain larangan bermain, Erwin juga dihukum denda sebesar Rp10 juta sebagai pengingat untuk menjaga sikap fair play di lapangan. Tidak hanya klub, PSM Makassar juga mendapatkan sanksi denda sebesar Rp50 juta karena 5 pemain mereka mendapatkan kartu kuning dalam pertandingan melawan Persija Jakarta pada tanggal 3 Juli 2023. Komite Disiplin PSSI menekankan pentingnya mengikuti aturan permainan dan menjaga tingkah laku di lapangan. Sidang Komite Disiplin PSSI ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada klub dan pemain yang melanggar aturan. Hal ini sejalan dengan upaya PSSI untuk menjaga integritas dan fair play dalam Liga 1 2023/2024. (hs)

Jakarta

| Selasa, 17 Mei 2022

Kalbar

| Sabtu, 26 Februari 2022

Indonesia

| Kamis, 13 Juli 2023