Dengan membawa spanduk berisi tuntutan, warga menyuarakan keresahan mereka atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa yang dituding terlibat dalam jual beli tanah ilegal.

"Kami meminta polisi mengusut kasus ini karena banyak lahan warga yang hilang akibat ulah oknum tersebut," kata perwakilan warga, Misdin.

Warga mengaku telah berulang kali mengadukan masalah ini ke pihak desa, tetapi tidak mendapat tanggapan memuaskan. Mereka menduga ada kolusi antara kepala desa dan pihak tertentu untuk menguasai lahan masyarakat secara tidak sah.

Misdin menyebut kepala desa menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada orang luar daerah, yakni warga Sumedang, Jawa Barat, yang kemudian menjualnya ke perusahaan. Padahal, lahan tersebut telah memiliki SKT atas nama warga setempat.

Warga mengapresiasi Polda Kalbar yang telah menahan kepala desa, tetapi menyayangkan pernyataan kuasa hukum kepala desa yang membenarkan tindakan tersebut. Mereka menuntut klarifikasi karena pernyataan itu dianggap melukai perasaan warga.

Kasus ini menarik perhatian berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat yang mendesak pemerintah daerah melindungi warga dari praktik mafia tanah.

Sementara itu, Kasubdit II Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Kalbar, AKBP Rensa S Aktadivia, memastikan bahwa laporan warga sedang dalam penyelidikan. Polisi telah memeriksa beberapa saksi dan menetapkan lima tersangka.

"Kami berkomitmen menuntaskan kasus ini sesuai prosedur hukum dan menindak tegas siapa pun yang terlibat," ujarnya.

Ia menegaskan Polda Kalbar tidak akan menoleransi praktik mafia tanah karena merupakan kejahatan serius yang merugikan masyarakat. Polisi juga meminta warga bersabar dan mempercayakan proses hukum kepada aparat.