Warga Kota Pontianak menyerbu Tebus Sembako Murah Barisan RFG di Waterfront Pontianak. (Dok. Istimewa)

Warga Serbu Tebus Sembako Murah Barisan RFG di Pontianak

Pontianak | Kamis, 18 Januari 2024

PIFA, Lokal - Ribuan warga menyerbu program Tebus Murah Sembako yang digelar oleh Barisan Relawan For Gibran (RFG), di kawasan Waterfront Pontianak, Jalan Barito, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (18/1/2024).

Salah satu program pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Terutama terkait kebutuhan pokok yang menjadi hal penting.

Koordinator program, M Husein Marasabessy mengatakan, sebanyak 1.800 kupon dan paket sembako disalurkan. Masyarakat dapat menebus murah satu paket sembako ini dengan nilai Rp10 ribu.

"Kita tidak bisa membagikan secara gratis. Karena itu pelanggaran Pemilu. Makanya kita lakukan tebus sembako murah ini," ujarnya.

Dia mengatakan, masyarakat yang ingin menebus murah sembako ini harus memenuhi persyaratan. Diantaranya memiliki kupon. Kemudian menunjukkan identitas diri. Selanjutnya, mereka dilarang membawa anak dan atribut partai.

"Dalam satu paket ini terdapat tujuh item. Yakni beras 2,5 liter, susu satu kaleng, kecap, gula, dan tiga jenis mi instan dan teh celup. Jadi masyarakat hanya membawa Rp10 ribu untuk mendapatkan ini," ujarnya.

Program tersebut, kata Husein, berlangsung secara maraton yang sejauh ini telah digelar di 17 provinsi se-Indonesia. Per Kamis (18/1/2024) ini, ditambah lima provinsi.

"Kami relawan memandang ini sangat penting. Apabila pasangan Prabowo-Gibran terpilih, program ini akan berlanjut," pungkasnya. (ap)

Indonesia

| Kamis, 27 Maret 2025

Berita Terkait

Lokal

Muda Mahendrawan Optimis Sinergi Pengelolaan Gambut Lestari Bisa Tingkatkan Budidaya Pangan

PIFA, Lokal - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, telah memulai upaya serius untuk menjaga kelestarian gambut di wilayahnya dengan melibatkan 27 pemerintah desa. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah awal yang penting, karena hasil penelitian yang sedang berlangsung akan menjadi dasar bagi upaya sinkronisasi dalam pengelolaan tata ruang di Kubu Raya. "Nantinya, gambut lestari berkelanjutan ini dapat memberikan kontribusi dalam pengelolaan uang dan pangan di Kalbar," ujarnya dengan optimis. Muda Mahendrawan juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menghimpun masukan dan kebutuhan dari berbagai pihak untuk memastikan program pengelolaan gambut lestari ini dapat terintegrasi dengan baik dalam tata ruang wilayah Kabupaten Kubu Raya. "Saya yakin, jika ini bisa kita kelola dengan baik, ini akan meningkatkan budidaya pangan, baik itu dalam hal ternak dan hortikultural serta hal-hal produktif lainnya," tambahnya. Koordinator Program Pengelolaan Gambut Lestari, Feri Johana, menjelaskan bahwa ada 27 desa yang menjadi fokus kajian atau penelitian, yang terletak di dua Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), yaitu KHG Terentang Kapuas dan Kapuas Ambawang. Tim yang terlibat dalam program ini akan menyusun peta jalan gambut lestari untuk wilayah-wilayah tersebut, yang akan digunakan sebagai panduan dalam menyusun program kegiatan di setiap desa untuk meningkatkan ekonomi secara berkelanjutan. Feri Johana juga mengungkapkan bahwa enam desa telah dipilih sebagai desa percontohan, di mana akan ada intervensi langsung untuk mengembangkan bisnis model yang dapat dijadikan contoh oleh desa-desa lain. "Kami akan melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk memastikan kegiatan ini dapat menuju pada tujuan akhir, yaitu desa yang lestari," kata Feri. Kepala Dinas Pemdes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kubu Raya, Jakariansyah, berkomitmen untuk mengawal 27 desa yang menjadi sasaran program ini. Ia menekankan pentingnya menjaga gambut tanpa membakarnya untuk pertanian masyarakat demi kelestarian lingkungan. "Kita berharap bahwa tidak ada masalah antara kelestarian gambut dan peningkatan ekonomi desa, tetapi keduanya dapat bersinergi," ujarnya dengan harapan tinggi. (ad)

Kubu Raya

| Rabu, 20 September 2023

Nasional

Revisi UU TNI Resmi Disahkan, Ini Daftar Pasal Kontroversialnya

PIFA.CO.ID, NASIONAL - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/3/2025). Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.Dari pihak pemerintah, hadir Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Revisi UU TNI ini mencakup tiga perubahan utama, yaitu penambahan tugas operasi militer selain perang, keterlibatan TNI dalam kementerian/lembaga, serta perubahan batas usia pensiun prajurit TNI.Penambahan Tugas Operasi Militer Selain PerangPerubahan pertama terjadi pada Pasal 7, di mana tugas TNI dalam operasi militer selain perang bertambah dari 14 menjadi 16 tugas. Dua tugas baru yang dimasukkan adalah membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber serta melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri.Dengan tambahan ini, TNI kini memiliki lebih banyak peran dalam menghadapi tantangan keamanan non-konvensional, termasuk ancaman siber yang semakin kompleks di era digital. Pelaksanaan operasi militer selain perang tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.Keterlibatan TNI dalam Jabatan Sipil BertambahRevisi UU TNI juga mengubah Pasal 47 terkait posisi jabatan publik yang dapat diisi oleh personel TNI aktif. Dari sebelumnya 10, kini terdapat 14 kementerian/lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI, antara lain Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, serta Kejaksaan Republik Indonesia untuk posisi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer.Penambahan ini menuai beragam tanggapan, mengingat semangat reformasi yang menghendaki pemisahan antara ranah militer dan sipil. Namun, Fraksi Gerindra di DPR memastikan bahwa perubahan ini tetap sejalan dengan prinsip reformasi dan kebutuhan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan.Perubahan Usia Pensiun Prajurit TNIPerubahan signifikan lainnya tertuang dalam Pasal 53 yang mengatur batas usia pensiun prajurit TNI. Dalam revisi ini, batas usia pensiun dibedakan berdasarkan pangkat dan jabatan:Bintara dan tamtama: maksimal 55 tahunPerwira hingga pangkat kolonel: maksimal 58 tahunPerwira tinggi bintang 1: maksimal 60 tahunPerwira tinggi bintang 2: maksimal 61 tahunPerwira tinggi bintang 3: maksimal 62 tahunPerwira tinggi bintang 4: maksimal 63 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan hingga dua kali atau maksimal dua tahun sesuai keputusan Presiden.Perubahan usia pensiun ini diyakini akan berdampak pada regenerasi kepemimpinan di tubuh TNI, sekaligus memberikan ruang bagi perwira untuk mengembangkan karier mereka lebih lama.Kontroversi dan Tanggapan PublikSejumlah pihak menyoroti beberapa perubahan dalam revisi UU TNI ini, terutama terkait perluasan peran TNI dalam jabatan sipil serta implikasi dari tambahan tugas operasi militer selain perang. Namun, DPR menegaskan bahwa revisi ini telah melalui kajian mendalam dan bertujuan untuk memperkuat peran TNI dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional.Dengan pengesahan ini, pemerintah diharapkan segera menyusun aturan pelaksana agar implementasi dari revisi UU TNI dapat berjalan secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Indonesia

| Kamis, 20 Maret 2025

Lokal

Hadir dalam Pelantikan IPPNU, Bupati Kubu Raya Ajak Generasi Muda Beri Solusi

PIFA, Lokal - Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan turut hadir dalam Pelantikan dan Rapat Kerja (Raker) Pengurus Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kabupaten Kubu Raya di Aula Praja Utama Kantor Bupati Kubu Raya pada Minggu (19/11). Dalam sambutannya, Bupati Muda mengajak generasi muda untuk terus berkontribusi bagi daerah dan negara dengan menghasilkan ide-ide dan inisiatif positif. "Kita perlu mengejar solusi dan menjadi bagian dari pemberi solusi, bukan bagian dari masalah," ungkap Bupati Muda. Dengan keberagaman kondisi sosial, budaya, etnis, dan agama, Bupati Muda menekankan pentingnya sikap bijak dan pandangan yang luas serta berwawasan global. "Fokuslah pada hal-hal yang memberikan dampak positif dan baik di tengah keberagaman ini," tambahnya. Bupati Muda berharap pengurus IPPNU Kubu Raya dapat membawa organisasi dan kaderisasi menuju perkembangan yang lebih pesat. Menurutnya, IPPNU harus memiliki pemikiran yang relevan dengan zaman dan mampu menghadapi dinamika perubahan. Bupati Muda memperingatkan agar organisasi tidak hanya berkembang di permukaan, tetapi juga memiliki dasar yang kokoh. Organisasi IPPNU Kubu Raya diharapkan mampu mengakar kuat, melahirkan generasi yang tangguh, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. "Akar yang kuat akan menjadikan organisasi mampu berkontribusi nyata dan melahirkan generasi yang memiliki daya saing," pungkasnya. (hs)

Kubu Raya

| Rabu, 20 September 2023

Indonesia

| Kamis, 20 Maret 2025

Kubu Raya

| Senin, 20 November 2023