Aplikasi berbahaya yang bisa mencuri data dan menguras rekening. (Ilustrasi: bloombergtechnoz.com)

Waspada! Aplikasi Berbahaya Bisa Curi Data dan Kuras Rekening

Indonesia | Minggu, 19 Januari 2025

PIFA.CO.ID, TEKNO - Sejumlah aplikasi berbahaya ditemukan bisa mencuri data pribadi dan bahkan menguras rekening pengguna. Investigasi McAfee Mobile Security mengungkap 15 aplikasi berjenis SpyLoan telah diunduh lebih dari 8 juta kali, termasuk tiga aplikasi asal Indonesia: KreditKu, Dana Kilat, dan RupiahKilat.

Aplikasi ini menyamar sebagai layanan pinjaman online (pinjol) dengan tampilan profesional, namun diam-diam mengakses kontak, SMS, hingga foto pengguna untuk tujuan yang tidak etis. Modus operandi mereka mencakup iklan menyesatkan, persetujuan privasi palsu, dan permintaan akses data berlebihan.

Dampaknya bisa berupa eksploitasi finansial, pelanggaran privasi, hingga ancaman psikologis bagi korban. Beberapa korban bahkan mendapat ancaman pemerasan.

Untuk melindungi diri, pengguna disarankan untuk memeriksa izin aplikasi, memastikan keabsahan pengembang, menggunakan antivirus, serta mewaspadai tawaran pinjaman yang terlalu menggiurkan. Jika menemukan aplikasi mencurigakan, segera laporkan ke pihak berwenang.

Sports

| Senin, 9 Juni 2025

Berita Terkait

Lokal

Kakanwil Kemenkumham Kalbar Tegaskan Transparansi Seleksi Calon Taruna/Taruni POLTEKIP dan POLTEKIM

Berita Kalbar, PIFA - Kanwil Kemenkumham Kalbar akan melaksanakan seleksi penerimaan calon Taruna/Taruni POLTEKIP/POLTEKIM pada tanggal 18 s.d 19 Juni 2022 dengan jumlah peserta 195 orang, bertempat di gedung Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN Pontianak. Masyarakat dapat memantau hasil pelaksanaan seleksi penerimaan calon Taruna/Taruni sekolah kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Ilmu Imigrasi (POLTEKIM) secara langsung. “Seleksi penerimaan calon taruna/taruni ini akan dilaksanakan dengan metode Computer Assisted Test (CAT), hasil dari tes peserta ini dapat langsung disaksikan atau dipantau oleh masyarakat melalui Live Score di chanel youtube Official CAT BKN,” ujar Pria Wibawa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar Pria Wibawa saat memimpin apel pagi, Senin (13/06/2022). Hal ini merupakan bentuk keterbukaan dimana setiap masyarakat umum bisa melihat nilai secara transparan pelaksanaan seleksi penerimaan calon taruna/taruni di jajaran Kemenkumham Kalbar, tambahnya. “Saya minta kepada panitia untuk dipersiapkan dengan baik kegiatan seleksi calon taruna/taruni ini, perlengkapan apa saja yang perlu segera disiapkan dan yang tidak kalah penting berikan informasi terkait pelaksanaan seleksi ini kepada peserta sehingga semua yang telah lolos tahap administrasi bisa mengikuti tahapan CAT ini,” ucap Kakanwil. Diakhir arahannya, Kakanwil berterima kasih kepada seluruh pegawai atas kerjasamanya dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi (Tusi) dengan baik untuk memajukan KanwilKemenkumham Kalbar. “Penyerapan anggaran pergerakannya sudah berjalan baik, saya mengucapkan terima kasih karena sudah melaksanakan apa yang sudah diamanatkan kepada kita,” sambungnya. Dirinya juga mengingatkan pegawai untuk terus menjaga kesehatan disaat masih adanya kasus penyebaran Virus Covid-19, “Tetap patuhi protokol Kesehatan Covid-19,” pungkasnya. (ja)

Kalbar

| Selasa, 14 Juni 2022

Lokal

Pemprov Bakal Bentuk 2.038 Koperasi Desa Merah Putih di Kalbar

PIFA.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan kepada seluruh bupati dan wali kota di wilayahnya untuk bergerak cepat mempercepat pembentukan badan hukum Koperasi Desa Merah Putih. Instruksi ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih yang digelar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (15/5/2025).“Pesan saya kepada kepala daerah di kabupaten/kota, bupati/wali kota, untuk sesegera mungkin mendukung kegiatan ini dan segera memerintahkan bawahannya menyelesaikan persiapan-persiapan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih,” tegas Ria Norsan di hadapan para peserta rapat.Provinsi Kalbar sendiri ditargetkan membentuk sebanyak 2.038 unit koperasi Merah Putih, dari total 2.145 desa dan kelurahan yang tersebar di wilayah ini.Program nasional ini ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Pemerintah desa diberi waktu hingga 31 Mei 2025 untuk merampungkan seluruh proses pembentukan badan hukum koperasi. Setelah itu, akta notaris ditargetkan terbit pada 1 Juni, dan peluncuran resmi dijadwalkan pada 12 Juli mendatang.“Mudah-mudahan rapat desa ini dapat dilaksanakan hingga 31 Mei. Lalu 1 Juni kita sudah membentuk akta notarisnya, kemudian selesai, 12 Juli kita launching. Mudah-mudahan dengan waktu yang tersisa ini kita dapat menyelesaikan itu,” ujarnya optimistis.Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih merupakan strategi penguatan ekonomi berbasis kerakyatan di tingkat desa. Diharapkan, koperasi ini menjadi motor penggerak ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan warga desa, serta mempercepat pembangunan yang merata dan adil.Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar, Junaidi, menyampaikan bahwa secara nasional pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi desa/kelurahan Merah Putih. Jumlah ini mencakup 95 persen dari total 83.763 desa dan kelurahan yang ada di Indonesia.“Jika mengacu pada target nasional tersebut, maka Provinsi Kalbar ditargetkan membentuk sebanyak 2.038 unit koperasi Merah Putih, dari total 2.145 desa dan kelurahan yang tersebar di wilayah ini,” jelas Junaidi.Program nasional ini akan dicanangkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 12 Juli 2025 di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.Untuk memastikan target ini tercapai, Dinas Koperasi dan UKM Kalbar telah menyiapkan sejumlah langkah percepatan. Salah satunya dengan menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakor) yang melibatkan bupati/wali kota se-Kalbar, kepala dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.Rakor ini juga menghadirkan narasumber nasional, antara lain Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes RI, Tenaga Ahli Wakil Menteri Pertanian RI, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi RI, Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Kemenkop RI, Kepala Kantor Wilayah Hukum Kalbar, serta Ketua Ikatan Notaris Kalbar. Diskusi dipandu oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalbar.Langkah strategis lainnya adalah mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalbar untuk segera memfasilitasi musyawarah desa khusus (musdesus) sebagai langkah awal pembentukan koperasi.“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, sebanyak 250 desa sedang dalam proses pengajuan ke notaris. Sebanyak 150 koperasi telah diajukan, dan 50 di antaranya sudah mengantongi badan hukum. Kami yakin jumlah ini akan terus bertambah,” ungkap Junaidi.Koordinasi juga dilakukan dengan Ikatan Notaris Kalbar guna menetapkan biaya akta notaris yang lebih terjangkau dan seragam. Selain itu, sinergi dengan Kanwil Hukum Kalbar difokuskan pada sistem pengisian data koperasi melalui dashboard SABH-AHU (Sistem Administrasi Badan Usaha Administrasi Hukum Umum)."Tak hanya itu, koordinasi dengan Kementerian Koperasi RI juga terus dilakukan. Tujuannya untuk menyusun petunjuk teknis pelaksanaan, serta menjalin komunikasi lintas sektor guna memastikan kelancaran pembentukan koperasi Merah Putih di Kalbar," pungkasnya.

Pontianak

| Kamis, 15 Mei 2025

Internasional

Tingkatkan Kewaspadaan Modus Pencucian Uang, KJRI Hong Kong Sosialisasi Bersama HK Police Force

PIFA, Internasional - Konsul Polisi KJRI Hong Kong bersama dengan Financial Inteligence and Investigation Bureau HK Police Force melaksanakan sosialisasi bersama ke kantong-kantong PMI. Sosialisasi yang digelar pada Minggu (29/1) kemarin ini mengenai kewaspadaan akan modus dan tindakan pencucian uang. "Dalam kampanye bersama tersebut, PMI dihimbau untuk menyimpan baik-baik data pribadi termasuk jangan pernah menjual akun bank atau akun jasa keuangan lainnya kepada siapapun, jangan meminjamkan akun bank untuk menerima transfer mencurigakan," tulis Kemlu RI dalam laman resminya, Selasa (31/1). Tak hanya itu, himbauan juga diberikan terkait kewaspadaan untuk tidak memberikan bantuan apapun kepada pihak manapun untuk mengelola dana dari sumber yang tidak benar-benar anda pahami. "Apabila rekening atau akun yang dibuka atas nama anda lalu dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kejahatan atau menyimpan uang hasil kejahatan maka anda akan dianggap menjadi bagian dari kejahatan yang dilakukan, baik anda mendapatkan keuntungan atau bayaran dari proses peminjaman rekening tersebut, ataupun tidak mendapat keuntungan atau bayaran sama sekali," lanjut Kemlu. KJRI Hong Kong pun berharap, lewat sosialisasi tersebut kewaspadaan teman-teman PMI akan terus meningkat demi menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kalbar

| Selasa, 14 Juni 2022

Pontianak

| Kamis, 15 Mei 2025

Hong Kong

| Rabu, 1 Februari 2023