PIFA, Politik - Kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan skema bekerja dari rumah (Work from Home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat menuai sorotan dari DPR RI. Sejumlah anggota Komisi II mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Kebijakan WFH ini diumumkan pemerintah pada Selasa (31/3) sebagai langkah efisiensi energi nasional di tengah meningkatnya ketegangan global, terutama konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Aturan tersebut dituangkan melalui Surat Edaran Menteri PAN-RB dan Menteri Dalam Negeri.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevry Sitorus, mengaku heran dengan penetapan hari Jumat sebagai waktu pelaksanaan WFH. Ia menilai kebijakan itu belum tentu efektif dalam menekan konsumsi BBM.

“Terus terang saya bingung jika hari Jumat yang dipilih untuk WFH, karena ada potensi bahwa itu tidak akan efektif menekan konsumsi BBM,” ujar Deddy, Rabu (1/4).

Meski demikian, Deddy menyebut pihaknya akan terlebih dahulu memantau implementasi kebijakan tersebut dalam beberapa pekan ke depan sebelum melakukan evaluasi. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek psikososial, ekonomi, hingga pola mobilitas masyarakat dalam menentukan kebijakan semacam ini.

Senada, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Indrajaya, meminta agar kebijakan WFH diawasi secara ketat. Ia mengingatkan agar ASN tidak menyalahgunakan kebijakan tersebut untuk kepentingan pribadi, seperti bepergian.

“Kebijakan WFH ini harus diawasi secara serius. ASN harus betul-betul menjalankan tugasnya dari rumah,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR lainnya dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menilai pemilihan hari Jumat tidak ideal karena berpotensi menciptakan libur panjang atau long weekend bagi ASN.

“Dalam pandangan kami, pilihan hari ini tidak ideal karena dikhawatirkan akan berubah menjadi long weekend,” kata Khozin.

Meski mengkritik, Khozin mengakui pemerintah memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya evaluasi berkala agar tujuan utama, yakni penghematan BBM dan menjaga produktivitas pelayanan publik, tetap tercapai.

Di sisi lain, pemerintah menyebut kebijakan WFH ini berpotensi menghemat anggaran negara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memperkirakan penghematan APBN dari kebijakan ini mencapai Rp6,2 triliun, terutama dari pengurangan kompensasi BBM.

Selain penerapan WFH, pemerintah juga mendorong pembatasan penggunaan mobil dinas serta peningkatan penggunaan transportasi umum sebagai bagian dari strategi efisiensi energi nasional.