PIFA.CO.ID, NASIONAL - Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghormati delapan poin tuntutan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI. Hal itu diungkapkan usai Wiranto menemui Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Wiranto mengungkapkan bahwa beberapa poin dalam tuntutan tersebut telah dibahas dalam pertemuan, termasuk usulan kembali ke naskah asli Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, perombakan kabinet terhadap menteri yang diduga terlibat korupsi, hingga usulan penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Memang saran itu disampaikan oleh Forum para Purnawirawan TNI, para jenderal, para kolonel. Ditandatangani, disampaikan secara terbuka dan meluas. Presiden menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu," ujar Wiranto.

Namun, lanjutnya, sebagai kepala negara dan pemerintahan sekaligus Panglima Tertinggi TNI, Prabowo tidak dapat merespons tuntutan tersebut secara spontan. Ia menilai diperlukan waktu untuk mempelajari secara saksama isi dan implikasi dari setiap poin yang diajukan.

"Presiden tidak bisa serta-merta menjawab. Spontan menjawab tidak bisa, karena beliau perlu mempelajari dulu isi dari pernyataan tersebut secara mendalam," tegas Wiranto.

Wiranto juga menuturkan bahwa Prabowo berpesan agar masyarakat tidak terpancing oleh berbagai polemik yang berkembang, khususnya di media sosial. Ia menekankan pentingnya menjaga suasana kebersamaan dan ketenteraman nasional di tengah situasi yang menuntut stabilitas.

“Kita mengharapkan ada penjelasan-penjelasan resmi yang nantinya bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi banyak persoalan, dan yang kita harapkan adalah ketenteraman di masyarakat, keharmonisan, dan kebersamaan,” lanjut Wiranto.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara terbuka merilis delapan tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah. Tuntutan tersebut antara lain mempersoalkan legalitas proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden yang dinilai melanggar hukum, serta mendorong langkah-langkah perbaikan sistemik dalam pemerintahan.

Forum tersebut beranggotakan ratusan purnawirawan dari berbagai matra TNI, mulai dari jenderal, laksamana, marsekal hingga kolonel. Sejumlah nama besar seperti mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, mantan Menko Polhukam Fachrul Razi, serta para purnawirawan tinggi TNI seperti Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan, turut membubuhkan tanda tangan dalam dokumen tuntutan tersebut.

Sejauh ini belum ada tanggapan resmi dari Istana terkait tindak lanjut atas tuntutan tersebut. Namun, pernyataan Wiranto menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang dialog dan akan menanggapi dengan kehati-hatian sesuai mekanisme konstitusi.