Wisatawan Air Terjun Riam Marum Dawar Bengkayang yang Terbawa Arus Ditemukan Meninggal
Sambas | Senin, 7 April 2025
Wisatawan Air Terjun Riam Marum Dawar Bengkayang yang hanyut terbawa arus ditemukan meninggal dunia. (Dok. Istimewa)
Sambas | Senin, 7 April 2025
Pifabiz
PIFAbiz - Nikita Mirzani bongkar keburukan Marshel Widianto, usai komika tersebut diusung partai gerinda sebagai calon wakil Wali Kota Tangerang Selatan di Pilkada 2024. Pernyataan itu disampaikan Nikita Mirzani melalui Instagram story-nya. Ia meminta warga Tangerang Selatan untuk tidak memilih Marshel Widianto, bila nantinya jadi maju sebagai calon wakil wali Wali Kota Tangsel pada Pilkada 2024. Sebab, pelawak 28 tahun ini disebut-sebut oleh Nikita Mirzani sebagai sosok yang mudah berkhianat, salah satu contohnya mengkhianati Denny Cagur yang membawanya masuk ke industri hiburan. Tak hanya itu, Nikita Mirzani juga mengungkapkan bahwa suami Yansen Indriani tersebut adalah sosok yang tak pernah tepat waktu dalam bekerja. Bahkan, Nikita mengatakan Marshel Widianto sudah diblacklist oleh sejumlah stasiun TV karena perilakunya yang tidak baik. "Dia itu juga tidak pernah on time di pekerjaan, ya pokoknya dia nggak bagus aja di pekerjaan. Akhirnya dia sudah tidak dipakai lagi di stasiun TV mana pun karena attitude-nya yang tidak baik," ujar Nikita dalam instastory, Jumat (21/6/2024). Selain perilaku yang tidak baik, Marshel Widianto juga salah satu artis yang suka membuat gimmick. Dan juga suka mendekati orang-orang kaya. Dia raja gimmick sama settingan. Masa sih warga Tangsel mau dipimpin sama raja gimmick dan settingan? Terus dia selalu mendekati orang kaya dan orang berpengaruh di Jakarta untuk kebutuhannya sendiri alias penjilat," jelasnya. Karena itu, artis kontroversial ini merasa heran dan tak masuk akal kalau sosok seperti Marshel Widianto justru ditunjuk sebagai calon wakil Wali Kota Tangsel. Banyak anak-anak muda yang lebih pinter, lebih bagus dan lebih berhak. Bukan Marshel Widianto," tuturnya. (ly)
Lokal
Berita Pontianak, PIFA - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. mewakili Gubernur Kalimantan Barat dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat, di Aula Balairung Sari Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Senin (27/6/2022). Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. menyampaikan jawaban Gubernur Kalimantan Barat atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat Terhadap Nota Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 . Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, M.Kebing L dan dihadiri 34 Orang Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Dalam penyampaiannya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas tanggapan, saran, pertanyaan yang telah disampaikan pada saat penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada hari Jum'at Tanggal 24 Juni 2022. "Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sehubungan pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021. Pencapaian ini sesungguhnya merupakan hasil kerja bersama yang didukung oleh DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan Insya Allah akan terus kita pertahankan," ungkap Harisson. Setelah jawaban Gubernur Kalimantan Barat atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat Terhadap Nota Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov. Kalbar TA 2021, tahapan selanjutnya adalah pembahasan atas jawaban Gubernur tersebut dalam Rapat Kerja. (ja)
Internasional
PIFA.CO.ID, INTERNASIONAL - Uni Eropa (EU) secara tegas mendesak pemerintah Israel untuk segera mencabut blokade di Jalur Gaza guna membuka jalan bagi masuknya bantuan kemanusiaan secara menyeluruh. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Komisi Eropa, Anouar El Anouni, dalam konferensi pers pada Jumat (2/5) di Brussels."Kami kembali meminta Israel segera mencabut blokade agar bantuan kemanusiaan secara masif dapat memasuki seluruh wilayah Jalur Gaza," ujar Anouni.Menurutnya, kondisi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk, terutama sejak pasokan bantuan yang sempat masuk selama masa gencatan senjata kini mulai habis. Ia menyuarakan keprihatinan mendalam atas nasib warga sipil yang kesulitan memperoleh makanan dan kebutuhan dasar."Kami sangat prihatin dengan berbagai laporan soal kondisi kemanusiaan bahwa pasokan makanan, yang sempat masuk selama gencatan senjata, kini mulai habis," katanya.Anouni menegaskan kembali bahwa Uni Eropa menjunjung tinggi prinsip hukum humaniter internasional, yang menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan harus dapat menjangkau warga sipil yang membutuhkan tanpa hambatan.Situasi di Gaza Kian MemburukSejak 18 Maret, Israel kembali melancarkan serangan militer ke Gaza, yang secara efektif meruntuhkan kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang sebelumnya dicapai dengan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, pada Januari lalu.Data terbaru menunjukkan bahwa sejak Oktober 2023, lebih dari 52.000 warga Palestina tewas dalam agresi militer Israel, dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Komunitas internasional terus mengecam eskalasi kekerasan yang tak kunjung reda tersebut.Baca juga: Negara-negara Eropa kecam serangan udara Israel di Jalur GazaSementara itu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada November lalu telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Keduanya dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.Israel juga sedang menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tindakannya di wilayah kantong Palestina tersebut.Sorotan atas Kedaulatan SuriahDalam pernyataan yang sama, Uni Eropa juga menyerukan agar Israel menghentikan pelanggaran terhadap kedaulatan Suriah, khususnya di Dataran Tinggi Golan yang menjadi wilayah sengketa."Uni Eropa menyerukan semua pihak yang terlibat untuk menghormati integritas teritorial dan kedaulatan Suriah dalam batas-batas wilayahnya," ucap Anouni.Ia mengingatkan kembali kesepakatan tahun 1974 antara Israel dan Suriah yang menetapkan zona penyangga dan zona demiliterisasi di kawasan Golan. Serangan udara Israel yang belakangan meningkat di Suriah, termasuk yang terbaru di dekat istana presiden Damaskus, dianggap melanggar ketentuan tersebut.Uni Eropa menyatakan akan terus mendukung proses rekonstruksi di Suriah dengan mencabut sanksi sektoral secara bertahap, sebagai bagian dari komitmen terhadap stabilitas kawasan.Dengan eskalasi yang terus berlangsung di Timur Tengah, desakan komunitas internasional terhadap Israel untuk menghormati hukum internasional dan kemanusiaan semakin menguat. Uni Eropa menegaskan akan terus mengadvokasi solusi diplomatik dan mendukung upaya perdamaian yang berkelanjutan.