X mengizinkan konten pornografi tayang di platformnya dengan syarat. (CNET)

X mengizinkan konten pornografi tayang di platformnya dengan syarat. (CNET)

Berandascoped-by-BerandaTeknologiscoped-by-TeknologiX Izinkan Konten Pornografi Tayang di Platformnya, Tapi Ada Syaratnya

X Izinkan Konten Pornografi Tayang di Platformnya, Tapi Ada Syaratnya

Dunia | Selasa, 4 Juni 2024

PIFA, Tekno - X atau yang dulunya Twitter mengizinkan konten pornografi tayang di platformnya. Kebijakan tersebut mengganti aturan sebelumnya tentang "Media Sensitif" dan "Perkataan Kekerasan".

Menurut TechCrunch, X kini mengizinkan penggunanya untuk berbagi konten “ketelanjangan” atau perilaku seksual dewasa yang diproduksi dan didistribusikan secara suka sama suka dengan beberapa syarat dan ketentuan.

Pertama konten tidak boleh ditempatkan di lokasi mencolok, seperti gambar profil dan spanduk. Kedua, pengguna juga harus menandai konten sebagai NSFW (Not Safe For Work) agar disembunyikan secara default dan hanya bisa dilihat oleh pengguna yang memilih untuk melihatnya. Selain itu, pengguna juga harus berusia minimal 18 tahun untuk dapat melihat konten NSFW.

Aturan ini berlaku untuk semua konten dewasa, baik yang dibuat oleh AI, fotografi, atau animasi. Aturan ini juga melarang konten yang mendorong eksploitasi, pemerkosaan, objektivitas, kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan perilaku tidak senonoh.

X sendiri telah menerapkan beberapa langkah untuk melindungi pengguna dari konten NSFW yang berseliweran. Pertama, di X ada pengaturan privasi yang memungkinkan pengguna memblokir akun yang mem-posting konten NSFW. Kedua filter yang secara otomatis akan menyembunyikan konten NSFW dari pengguna di bawah usia 18 tahun.

Kebijakan ini pun dianggap banyak orang sebagai langkah kontroversial. Sebab dapat berakibat pada peningkatan konten eksploitasi seksual dan berbahaya di platformnya. (ly)

Rekomendasi

Foto: Penelitian Ungkap Beras Merah Mengandung Lebih Banyak Arsenik Karsinogenik Dibandingkan Beras Putih | Pifa Net

Penelitian Ungkap Beras Merah Mengandung Lebih Banyak Arsenik Karsinogenik Dibandingkan Beras Putih

Indonesia
| Selasa, 15 April 2025
Foto: Menteri Pertahanan AS Puji Israel sebagai Sekutu Teladan | Pifa Net

Menteri Pertahanan AS Puji Israel sebagai Sekutu Teladan

Indonesia
| Kamis, 6 Februari 2025
Foto: Tak Kenal Ruang dan Jarak, Gek Cantik Datang Dari Pulau Dewata ke Depok Jual Kopi Otentik di Atas Fazzio | Pifa Net

Tak Kenal Ruang dan Jarak, Gek Cantik Datang Dari Pulau Dewata ke Depok Jual Kopi Otentik di Atas Fazzio

Depok
| Rabu, 19 Februari 2025
Foto: Luka Modric Belum Pikirkan Pensiun, Masih Fokus Bermain | Pifa Net

Luka Modric Belum Pikirkan Pensiun, Masih Fokus Bermain

Spanyol
| Minggu, 23 Maret 2025
Foto: Kanada Resmi Terapkan Balasan Tarif ke AS, Berlaku Mulai 9 April | Pifa Net

Kanada Resmi Terapkan Balasan Tarif ke AS, Berlaku Mulai 9 April

Kanada
| Rabu, 9 April 2025
Foto: Cerita Nadya Arina Akui Syuting Film "GJLS: Ibuku Ibu-Ibu", Penuh Emosi dan Tawa Tak Terduga | Pifa Net

Cerita Nadya Arina Akui Syuting Film "GJLS: Ibuku Ibu-Ibu", Penuh Emosi dan Tawa Tak Terduga

Pifabiz
| Kamis, 5 Juni 2025
Foto: Ketua MPR Ahmad Muzani Hormati Proses Penyidikan KPK soal Dugaan Gratifikasi Rp17 Miliar | Pifa Net

Ketua MPR Ahmad Muzani Hormati Proses Penyidikan KPK soal Dugaan Gratifikasi Rp17 Miliar

Politik
| Kamis, 26 Juni 2025
Foto: Festival Bakcang Masuk Kalender Event Pontianak | Pifa Net

Festival Bakcang Masuk Kalender Event Pontianak

Pontianak
| Sabtu, 31 Mei 2025
Foto: Kadis Kominfo Kalbar Ditahan Terkait Kasus Korupsi Proyek Serat Optik Rp 6 Miliar | Pifa Net

Kadis Kominfo Kalbar Ditahan Terkait Kasus Korupsi Proyek Serat Optik Rp 6 Miliar

Pontianak
| Rabu, 30 April 2025
Foto: PSSI akan Gelar Konferensi Pers Siang Ini Soal Isu Pemecatan Shin Tae-yong | Pifa Net

PSSI akan Gelar Konferensi Pers Siang Ini Soal Isu Pemecatan Shin Tae-yong

Indonesia
| Senin, 6 Januari 2025

Berita Terkait

Lokal

Foto: Wakil Ketua DPRD Kalbar Optimis Ketok Palu APBD 2023 Tak Molor | Pifa Net

Wakil Ketua DPRD Kalbar Optimis Ketok Palu APBD 2023 Tak Molor

Berita Lokal, PIFA - Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur menyatakan optimis pengesahan APBD Kalbar Tahun Anggaran 2023 tak molor dari jadwal. Sesuai jadwal Badan Musyawarah atau Banmus, pengesahan APBD Kalbar Tahun Anggaran 2023 ditargetkan diketok pada 23 November 2022. Prabasa menjelaskan, paripurna membahas Raperda APBD tahun anggaran 2023 telah dilakukan. Beragendakan jawaban gubernur terhadap pandangan fraksi DPRD terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2023, Selasa (1/11/2022). "Paripurna merupakan lanjutan setelah tiga kali berturut-turut harus ditunda," ujarnya, kemarin. Alasan penundaan itu beragam. Mulai dari tidak adanya utusan eksklusif yang hadir di paripurna hingga tak kuorum anggota DPRD. "Kita bersyukur, paripurna dapat dilanjutkan. Kami berharap ketuk palu APBD yang sudah ditetapkan Banmus pun tidak molor dari jadwal," ujarnya. Dia menerangkan, ketok palu APBD Kalbar bakal bergantung hasil pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar). Saat ini, Banmus sudah menyusun jadwal rapat membahas anggaran. "Saya rasa cukup hingga 23 November," ujarnya. Mantan Wakil Bupati Sambas ini yakin, Sekda selaku ketua tim TAPD akan pro aktif hadir dalam setiap pembahasan APBD. Kehadiran Sekda bertujuan mempercepat pembahasan. Terlebih, APBD 2023 jadi periode terakhir pemerintahan Sutarmidji-Ria Norsan. Untuk itu, Legislator Golkar ini berharap APBD 2023 dapat menerjemahkan visi misi Sutarmidji-Ria Norsan. Di sisi lain, Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan mengatakan, ketok palu APBD Tahun Anggaran 2023 bergantung pada pembahasan TAPD dan Badan Anggaran. Sementara, tenggat waktu yang diterapkan sampai 30 November. Jika tak selesai pemerintah daerah akan mengesahkannya dengan Perkada. Terkait jawaban gubernur terhadap pandangaan fraksi DPRD, Norsan menyebut lebih banyak membahas pembangunan infrastruktur untuk tahun 2023. (ap)

Kalbar
| Jumat, 4 November 2022

Nasional

Foto: Prabowo Maklumi Pejabat Keseleo Bicara | Pifa Net

Prabowo Maklumi Pejabat Keseleo Bicara

PIFA.CO.ID, NASIONAL - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menilai wajar jika jajaran menteri ataupun pejabat di Kabinet Merah Putih, termasuk juru bicara kepresidenan, melakukan kesalahan dalam berbicara atau "keseleo", terutama jika mereka masih baru menjabat.Penilaian tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang membahas evaluasi enam bulan kinerja pemerintahan Kabinet Merah Putih, di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5).“Ada menteri-menteri yang sudah senior, sudah lama pengalaman, ada yang baru. Ya kan? Baru menjabat. Saya aja baru menjabat beberapa hari (sebagai) Presiden, salah jalan di Istana Merdeka, benar, cari 'WC dimana WC?' Wajar,” ujar Prabowo disambut tawa sejumlah peserta sidang.Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks bahwa kesalahan dari pejabat baru bukan hal yang luar biasa. Bahkan dirinya sebagai Presiden, kata Prabowo, pernah merasa kebingungan saat pertama kali menjabat dan mencari toilet di kompleks Istana Merdeka.“Jadi kita sudahlah. Saya, ada mungkin juru bicara saya keseleo, yang namanya manusia dia juga baru menjabat, bener gak? Kalau yang senior salah bicara, ya salah, yang senior (misalnya) Airlangga, salah bicara, enggak bisa ya,” tambah Prabowo dengan nada berseloroh.Pernyataan ini disampaikan di hadapan seluruh anggota Kabinet Merah Putih, termasuk Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), yang hadir dalam sidang tersebut.Hasan Nasbi, yang sebelumnya sempat mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi Kepala PCO pada 29 April 2025, terlihat mengikuti jalannya sidang kabinet. Ia duduk diapit oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji di sebelah kirinya, serta Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di sisi kanannya.Presiden Prabowo yang didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sempat menyapa dan menyalami Hasan Nasbi sambil melemparkan senyuman.Hasan hadir dengan mengenakan kemeja putih, seperti anggota kabinet lainnya. Di hadapannya terpampang papan nama bertuliskan "KKK/PCO"—jabatan yang sebelumnya ia emban sebelum mengajukan pengunduran diri.Kehadiran Hasan dalam sidang tersebut sekaligus mengonfirmasi arah baru dari dinamika internal komunikasi kepresidenan, apalagi sehari setelahnya Hasan menyatakan dirinya kembali aktif memimpin PCO atas instruksi langsung Presiden Prabowo. (ad)

Indonesia
| Selasa, 6 Mei 2025

Politik

Foto: Komisi X DPR Akan Panggil Fadli Zon Usai Pernyataan Kontroversial soal Pemerkosaan Massal 1998 | Pifa Net

Komisi X DPR Akan Panggil Fadli Zon Usai Pernyataan Kontroversial soal Pemerkosaan Massal 1998

PIFA, Politik - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan akan meminta klarifikasi dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait pernyataannya yang menyebut tidak ada pemerkosaan massal dalam tragedi Mei 1998. Menurut Lalu, pernyataan tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga menyakitkan bagi para korban dan berpotensi menghapus jejak sejarah kelam bangsa Indonesia. “Sedikit keliru kalau dikatakan tidak ada perkosaan massal. Peristiwa itu terjadi, jangan tutupi sejarah,” tegas Lalu dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/6). Ia menilai bahwa penyangkalan atas kekerasan seksual yang terjadi dalam kerusuhan 1998 sama saja dengan merendahkan martabat para korban, terutama perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dalam tragedi tersebut. Pernyataan seperti itu, lanjutnya, juga dapat menghambat proses pemulihan dan rekonsiliasi yang selama lebih dari dua dekade telah diperjuangkan oleh berbagai pihak. Akan Dipertanyakan di Rapat KerjaLalu menegaskan, meskipun DPR saat ini sedang dalam masa reses, Komisi X akan memanggil Fadli Zon dalam rapat kerja (raker) setelah masa sidang dimulai. Dalam forum resmi itu, pernyataan kontroversial Fadli akan menjadi salah satu agenda penting untuk dibahas. “Ketika memasuki masa sidang, Komisi X DPR akan mempertanyakan ucapan tersebut dalam rapat kerja bersama Menteri Kebudayaan,” ujarnya. Kritik terhadap Upaya Penulisan Ulang Sejarah Lalu juga menyoroti proses penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan di bawah pimpinan Fadli Zon. Ia mengingatkan bahwa sejarah tidak boleh direduksi menjadi narasi tunggal yang berpihak pada kekuasaan. “Sejarah bukan sekadar narasi masa lalu, melainkan fondasi jati diri bangsa. Maka ketika ada upaya penulisan ulang sejarah, yang perlu kita pastikan bukan siapa yang menulis, tetapi mengapa dan untuk siapa sejarah itu ditulis,” kata Lalu. Politisi tersebut menekankan pentingnya penulisan sejarah yang jujur, inklusif, dan partisipatif, serta mewakili suara korban, bukan semata agenda politik. Komitmen DPR Mengawal Revisi Sejarah Sebagai pimpinan komisi yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan, Lalu berkomitmen mengawal proses penulisan ulang sejarah Indonesia. Ia menegaskan bahwa hal tersebut bukan sekadar domain kementerian, melainkan menyangkut kepentingan kolektif seluruh bangsa. “DPR mewakili rakyat dan punya tanggung jawab memastikan proses ini tidak menjadi rekayasa ingatan kolektif, melainkan rekonstruksi objektif,” tegasnya. Respons Publik dan Tekanan dari Aktivis Pernyataan Fadli Zon sebelumnya telah memicu respons keras dari berbagai pihak, termasuk aktivis hak asasi manusia dan kelompok penyintas tragedi 1998. Mereka menilai pernyataan itu tidak hanya menyakiti perasaan korban, tetapi juga bertentangan dengan berbagai laporan independen dan temuan lembaga hak asasi, baik nasional maupun internasional. Hingga kini, belum ada tanggapan langsung dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait rencana pemanggilan dari Komisi X DPR RI.

Politik
| Selasa, 17 Juni 2025
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5